Pemerintah Jadi Penjamin Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung

Jakarta: Besaran suku bunga (interest rate) pinjaman pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) yang bakal disepakati Indonesia dan Tiongkok sebesar tiga persen.
 
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan angka ini lebih rendah dari tawaran awal yang diminta Tiongkok di level empat persen.
 
Total pembengkakan biaya proyek KCJB yang disepakati kedua negara sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp18,4 triliun (kurs: Rp15.355 per USD).

Indonesia harus menanggung utang sebesar USD550 juta atau sekitar Rp8,2 triliun. Dana tersebut akan dibayarkan Indonesia melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).
 
"Terakhir (negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok) di bawah empat persen. Di kisaran tiga persen hingga 3,5 persen lah," kata dia di Kompleks Senayan, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Kamis, 21 September 2023.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemimpin konsorsium BUMN proyek KCJB, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memiliki saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diharuskan mencari dana tambahan untuk membayar utang dari pembengkakan biaya proyek KCJB.
 
Pemerintah pun telah memberikan penjaminan utang proyek KCJB lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
 
Tiko menjelaskan KAI dapat mengajukan pinjaman kepada pemerintah sebagai jaminan dari proyek tersebut jika terjadi perubahan cost overrun dalam pengerjaan proyek dan divalidasi oleh audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
Proyek KCJB digarap oleh KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT PSBI dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
 
Porsi kepemilikan PSBI di KCIC adalah 60 persen, sedangkan Beijing Yawan 40 persen. Tiko menambahkan, di satu sisi pinjaman yang dilakukan KAI tersebut dapat meningkatkan permodalan usaha KCIC melalui konsorsium PSBI.
 
"Kami merasa KAI cukup sehat untuk melakukan penugasan untuk menutupi cost overrun itu. KAI juga wajib memberikan tambahan pinjaman pemegang saham kepada KCIC," ucap Tiko.

Utang Luar Negeri Terkontraksi Jadi USD396,4 Miliar per Juli 2023

IMF Prediksi Utang Global Lanjutkan Tren Kenaikan

Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan, utang global kemungkinan akan melanjutkan tren kenaikannya setelah penurunan tahun lalu, karena pulihnya pertumbuhan ekonomi dan stabilnya inflasi, serta penerbitan utang yang berkelanjutan oleh Tiongkok.

Awas Terjengkang Karena Hutang

Total utang Indonesia mencapai Rp7.560 triliun. Rekor terbesar sepanjang sejarah. Sayangnya, pinjaman ke Bank Dunia bukan utang produktif dan tidak memberi dampak ekonomi langsung ke rakyat, selain gali lubang tutup lubang menambal defisit APBN. 

Secara tak langsung, utang juga tersedot besar-besaran ke proyek mercusuar, seperti IKN dan infrastruktur penunjangnya.

Turun Tipis, Cadangan Devisa Agustus 2023 Jadi USD137,1 Miliar

Rating Fitch Didukung Pengelolaan Utang yang Hati-hati

Tiongkok Terlambat Kurangi Utangnya

Investor legendaris, Ray Dalio, seorang investor besar di Tiongkok, mengatakan ekonomi terbesar kedua di dunia itu terlambat melakukan restrukturisasi utang besar.

Utang Luar Negeri Indonesia Tersisa USD396,3 Miliar

Pemerintah Optimistis Tekan Penarikan Utang via SBN hingga Rp350 Triliun

Indonesia Disebut Perlu Mencermati Teknik Pinjaman Utang Tiongkok

Utang dan Negara Gagal

Indonesia Diyakini Tak Jadi Negara Gagal Sistemik

Di Depan Sekjen PBB, Airlangga Tegaskan Komitmen RI Atasi Krisis Global

Pengembang Properti Paling Banyak Utang di Dunia Diprediksi Merugi

China Evergrande Group, pengembang properti yang paling banyak utang di dunia, diperkirakan akan membukukan kerugian yang signifikan dalam hasil yang telah lama tertunda untuk 2021 dan 2022.

Utang Luar Negeri Indonesia Menurun

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2023 menurun, karena penyusutan utang swasta. Sementara, ULN pemerintah mencatat adanya kenaikan hingga 2,3% secara tahunan (yoy).

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Juli 2023.

Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo.

"Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu," tegas Erwin.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar USD196,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar USD199,5 miliar. 

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6 persen (yoy).

BI Catat Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp5.954 Triliun

Utang Publik Global Tembus Rekor USD92 Triliun

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan utang publik global melonjak ke rekor USD92 triliun pada 2022.

Sri Lanka Pangkas Suku Bunga

Bank sentral Sri Lanka memangkas suku bunga utamanya sebesar 200 basis poin pada Kamis, 6 Juli 2023. Pemangkasan ini sejalan dengan usaha Pemerintah Sri Lanka untuk mendorong ekonominya.

Soal Utang Pemerintah ke Jusuf Hamka, Mahfud: Kita Akan Menyelesaikannya

Mahfud MD Pastikan Utang ke Jusuf Hamka Diselesaikan

Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal utang negara kepada Jusuf Hamka yang belum dibayarkan. Mahfud memastikan utang Rp800 miliar tersebut akan segera diselesaikan.

Mahfud MD menekankan bahwa utang harus dibayar. Tak hanya hutang dari rakyat ke pemerintah, tapi juga jika pemerintah memiliki utang kepada rakyat.

"Kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya, karena ini masalah negara yang jg harus diselesaikan. Tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang kepada negara, tapi kewajiban negara utang negara terhadap rakyat diambangkan terus," ujarnya. 

Namun, Mahfud MD menyebut utang piutang masuk dalam hukum perdata. Sehingga penyelesaiannya dapat mencari waktu yang tepat dan tidak terburu-buru.

"Karena ini hubungan keperdataan utang piutang nanti diselesaikannya tidak usah buru-buru, dalam arti kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jernih," kata Mahfud.

Tingkat Gagal Bayar Perusahaan Global Melonjak

Tingkat gagal bayar perusahaan naik pada Mei, sebuah tanda perusahaan asal Amerika Serikat (AS) bergulat dengan suku bunga yang lebih tinggi. Sehingga membuatnya lebih mahal untuk membiayai kembali utang serta prospek ekonomi yang tidak pasti.
 

Bedah Editorial MI: Duka Mandalika Terbelit Utang

Gegap gempita saat menggelar balap motor paling pretisius di dunia, World Superbike dan Moto GP, membuat sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat langsung menjadi perhatian masyarakat dunia. 

Ajang yang diproyeksikan menjadi jantung pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ibarat memiliki daya magis, sirkuit Mandalika distempel sebagai simbol kebangkitan pariwisata dan perekonomian oleh Presiden Joko Widodo. Tidak hanya di NTB, juga bagi seluruh Indonesia.

Namun ternyata, proyek sirkuit Mandalika yang dikembangkan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat rupanya kini terlilit utang senilai Rp4,6 Triliun. Ironi dari kemegahan Mandalika yang tidak mampu dibayarkan.

Menurut Direktur Utama (Dirut) InJourney, Dony Oskaria yang mengelola Sirkuit Mandalika, tanggungan utang itu dibagi dalam dua term pembayaran. Jangka pendek Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Buntutnya, solusi yang ditawarkan untuk meminta dana segar adalah  dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebagai Badan Usaha Milik Negara, InJourney atau Indonesian Journey meminta penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,19 triliun untuk menyelesaikan utang jangka pendek. 

Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata ini menyebutkan bahwa permintaan PMN ini untuk menyelesaikan utang atas beban yang timbul setelah adanya penugasan dari pemerintah. Tujuannya untuk menyehatkan perusahaan dari pengelolaan KEK Mandalika.

Sebenarnya bukan kali ini saja Mandalika menyedot uang rakyat. Sebelumnya pemerintah telah mengucurkan PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) senilai Rp1,3 triliun.

Selain alokasi PMN ke BUMN, APBN juga dipakai di Mandalika melalui penganggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp1,18 triliun. Lalu Insentif PPN atas Jasa Kena Pajak Rp240,73 miliar, dan Insentif Bea Masuk dan Pajak Impor Rp10,41 miliar.

Begitu besarnya fasilitas negara yang disedot mandalika menjadi gambaran bagaimana perlakuan anggaran negara untuk sebuah proyek mercusuar meskipun ujungnya tekor. 

Bukannya mendatangkan pemasukan bagi negara yang telah memodali Rp2,4 triliun dalam pembangunannya, kini Mandalika justru menangguk utang lagi. Bukan tidak mungkin, jika secara ekonomi pengelolaannya terus merugi, utang bakal semakin membumbung.

Meruginya Mandalika juga bakal menyulut persoalan masa depan sosial dan ekonomi kawasan setempat. Menjadi pertaruhan tentang kelanjutan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Lombok Tengah.

Kini pengelola muncul rencana untuk menghapus gelaran  World Superbike  karena kerugian yang tidak terhindarkan akibat tidak mampu menarik para investor. Mandalika praktis hanya bergantung pada ajang Moto GP yang bakal digelar Oktober mendatang.

Rakyat tentu berharap semua anggaran negara tersebut tidak berakhir dengan kerugian. Anggaran yang jumlahnya triliunan tersebut bisa diselamatkan dan menghasilkan pemasukan berlipat bagi negara.

Untuk itulah, pengelola mesti berbenah. Perlunya untuk memperkuat ekosistem pariwisata di kawasan Mandalika. Diversifikasi ajang dan kejuaran balapan lainnya sehingga mampu menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan sirkuit.

Meskipun proyek sirkuit Mandalika lebih kental nuansa sebagai proyek mercusuar, namun tetap harus dirancang kelayakan ekonominya. Publik tentu tidak mau kondisi Mandalika terjadi di proyek mercusuar lain yang dibangun Jokowi. 

Tanpa pembenahan, proyek Mercusuar semacam Mandalika hanya akan membebani APBN. Uang rakyat akan kian tergerus karena proyek mercusuar yang tidak dikelola dan dikendalikan dengan baik.

Duka Mandalika Terbelit Utang

Jusuf Hamka dan Stafsus Menkeu Sepakat Berdamai

Erick Thohir: Kondisi Arus Kas Pengelola Mandalika Minus

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan kondisi arus kas negatif yang terjadi pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. 

Menurutnya, kondisi pandemi covid-19 juga menjadi salah satu faktor kesulitan untuk mendapat sponsor hingga terjadi kerugian. 

"Memang cash flow InJourney sendiri sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif pada saat covid-19 waktu itu," kata Erick Thohir

Diketahui, proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. 

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun. ITDC merupakan salah satu anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. 

 Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Dony Oskaria mengatakan secara umum utang tersebut terbagi menjadi dua, yakni utang jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan utang jangka panjang Rp3,4 triliun. Sehingga total utang menjadi Rp4,6 triliun. 

Proyek Pengembangan Mandalika Terlilit Utang Rp4,6 Triliun

Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun. 

ITDC merupakan salah satu anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Dony Oskaria mengatakan secara umum utang tersebut terbagi menjadi dua, yakni utang jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan utang jangka panjang Rp3,4 triliun. Sehingga total utang menjadi Rp4,6 triliun. 

Dony menjelaskan, kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan World Superbike (WSBK). Menurutnya, ajang WSBK tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor. 

Sementara itu, Dony mengatakan pihaknya berencana untuk melakukan negosiasi untuk menghilangkan WSBK. Ia percaya diri jika nanti WSBK dihilangkan, beban utang akan berkurang sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak membengkak. 

Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD403 M

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada April 2023 turun dibandingkan Maret 2023. Pada April 2023, posisi utang luar negeri mencapai USD403,1 miliar. Angka itu lebih rendah dibandingkan pada Maret 2023 yakni USD403,3 miliar. 

Posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2023 terdiri atas USD194,1 miliar utang pemerintah (naik 1,8%) dan USD199,6 miliar utang swasta (turun 4,5%). 

Utang pemerintah naik akibat penempatan investasi portofolio di pasar surat berharga negara domestik. Berdasarkan sektor, utang pemerintah paling besar di jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Adapun sumber utang swasta yang paling besar dari sektor jasa keuangan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, serta petambangan dan penggalian. 

BI: Utang Luar Negeri Indonesia pada April 2023 Turun

Jusuf Hamka Temui Mahfud MD Bahas Utang Negara

Pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka bertemu dengan Menko Polhukam, Mahfud MD untuk membahas soal utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar pada Rabu (14/6/2023). 

Jusuf Hamka mengatakan pertemuan berjalan dengan baik. Ia memuji Mahfud sebagai sosok yang amanah sekaligus ksatria. 

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan melakukan konfirmasi ke Kemenkeu usai mendengarkan penjelasan Jusuf serta mempelajari dokumen soal utang negara tersebut. 

Ini Kronologi Utang Pemerintah ke Jusuf Hamka

Sejarah polemik utang pemerintah ke Jusuf Hamka bermula dari deposito perusahaan milik Jusuf Hamka, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998 silam.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Namun Hamka membantah tuduhan tersebut yang kemudian mengugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Hingga akhirnya Jusuf Hamka menang gugatan di Mahkamah Agung (MA)pada 2015. MA memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2% per bulan.

Sementara itu, pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka mendatangi kantor Kemenkopolhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13//6/2023).  Kedatangan Hamka untuk memenuhi undangan Mahfud MD soal polemik utang pemerintah kepada perusahaan miliknya sebesar Rp800 miliar.

Pertemuan berlangsung secara tertutup dan menghabiskan waktu kurang dari satu jam. Menkopolhukam Mahfud MD mengaku telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan utang negara kepada Jusuf Hamka. 

Mahfud menyarankan agar hamka segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu dilakukan untuk proses pembayaran.

"Sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum, negara punya utang, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara," kata Mahfud MD.