APBN Alat Negara untuk Jaga Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

APBN Dipastikan Jaga Perekonomian Nasional di Tengah Gonjang-ganjing Global

Jokowi Soroti Rendahnya Serapan Anggaran

Jokowi Geram Serapan Anggaran Belum Maksimal

Menkeu: Penyusunan APBN 2024 Cerminkan Optimisme dan Kewaspadaan

Defisit Anggaran 2023 akan Turun Lebih Rendah dari Proyeksi

Oktober 2023, APBN Defisit Rp700 Miliar

Menjaga APBN Cara Lewati Guncangan Ekonomi

Dunia Usaha Tak Khawatir Meski Ekonomi Indonesia Melambat

Resiliensi Ekonomi Indonesia Terjaga Berkat APBN si Instrumen Pengelola Syok

Pemerintah Diduga Bangun IKN Pakai APBN

Ini Rincian Paket Kebijakan Ekonomi di Akhir Tahun

Sri Mulyani: APBN Surplus Rp67,7 Triliun per September 2023

Kinerja APBN tercatat surplus Rp67,7 triliun pada September 2023. Surplus ini berasal dari pendapatan negara yang mencapai Rp2.035,6 triliun atau lebih besar daripada belanja negara sebesar Rp1.967,9 triliun. 

"Maka posisi APBN dalam posisi surplus Rp67,7 triliun. APBN September posisinya masih baik dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan," jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani  saat konferensi pers APBN KiTA edisi September 2023 di Kementerian Keuangan, Rabu, 25 Oktober 2023.

Menanggapi ketidakpastian ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan dampak El Nino, belanja negara diarahkan untuk penebalan bantuan sosial dan penguatan UMKM. Di antaranya melalui tambahan bantuan beras untuk 21 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp2,67 triliun dan bantuan langsung tunai untuk 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp7,52 triliun. 

Pemerintah juga mempercepat Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM melalui Weekend Banking agar mencapai target Rp297 triliun.

Sektor perumahan juga diperkuat dengan membebaskan PPN rumah di bawah Rp2 milyar selama 14 bulan, memberikan bantuan untuk biaya administrasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan menambah target bantuan rumah sejahtera terpadu sebesar Rp20 juta/rumah untuk 1.800 rumah.

Perusahaan BUMN di BEI Sudah Sumbang Rp33 Triliun ke APBN

APBN Surplus Rp67,7 triliun di September 2023

Pada September 2023, kinerja APBN tercatat surplus Rp67,7 triliun. Surplus ini berasal dari pendapatan negara yang mencapai Rp2.035,6 triliun atau lebih besar daripada belanja negara sebesar Rp1.967,9 triliun. 

Menanggapi ketidakpastian ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan dampak El Nino, belanja negara diarahkan untuk penebalan bantuan sosial dan penguatan UMKM. Di antaranya melalui tambahan bantuan beras untuk 21 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp2,67 triliun dan bantuan langsung tunai untuk 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp7,52 triliun. 

Pemerintah juga mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat untuk UMKM melalui weekend banking agar mencapai target Rp297 triliun. 

Sektor perumahan juga diperkuat dengan membebaskan PPN rumah di bawah Rp2 miliar selama 14 bulan, memberikan bantuan biaya administrasi untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan menambah target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu sebesar Rp20 juta per rumah untuk 1.800 rumah. 

"Posisi APBN adalah dalam posisi surplus Rp67,7 triliun, atau 0,32 persen dari PDB. Kalau dilihat dari keseimbangan primer, maka surplus dari keseimbangan primer adalah Rp389,7 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.

APBN Kembali Cetak Surplus di September 2023

Pemerintah Beri Sinyal Bakal Subsidi Harga Beras

Tiga Kunci Utama APBN untuk Menggapai Tujuan Negara

Sri Mulyani: Geopolitik Bawa Konsekuensi Ekonomi Luar Biasa

Bebani APBN, Balik Modal KCJB Hampir 100 Tahun

Insentif Jadi Jurus Pacu Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bikin Beban APBN Makin Berat?

Rachmat Gobel Memahami Kegeraman Presiden soal Besarnya Impor

Presiden Jengkel Masih Ada Kementerian hingga Dinas yang Hobi Belaja Impor

Ngos-ngosan Menjamin Jebakan

Pemerintah Jadi Penjamin Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung

Jakarta: Besaran suku bunga (interest rate) pinjaman pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) yang bakal disepakati Indonesia dan Tiongkok sebesar tiga persen.
 
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan angka ini lebih rendah dari tawaran awal yang diminta Tiongkok di level empat persen.
 
Total pembengkakan biaya proyek KCJB yang disepakati kedua negara sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp18,4 triliun (kurs: Rp15.355 per USD).

Indonesia harus menanggung utang sebesar USD550 juta atau sekitar Rp8,2 triliun. Dana tersebut akan dibayarkan Indonesia melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).
 
"Terakhir (negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok) di bawah empat persen. Di kisaran tiga persen hingga 3,5 persen lah," kata dia di Kompleks Senayan, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Kamis, 21 September 2023.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemimpin konsorsium BUMN proyek KCJB, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memiliki saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diharuskan mencari dana tambahan untuk membayar utang dari pembengkakan biaya proyek KCJB.
 
Pemerintah pun telah memberikan penjaminan utang proyek KCJB lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
 
Tiko menjelaskan KAI dapat mengajukan pinjaman kepada pemerintah sebagai jaminan dari proyek tersebut jika terjadi perubahan cost overrun dalam pengerjaan proyek dan divalidasi oleh audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
Proyek KCJB digarap oleh KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT PSBI dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
 
Porsi kepemilikan PSBI di KCIC adalah 60 persen, sedangkan Beijing Yawan 40 persen. Tiko menambahkan, di satu sisi pinjaman yang dilakukan KAI tersebut dapat meningkatkan permodalan usaha KCIC melalui konsorsium PSBI.
 
"Kami merasa KAI cukup sehat untuk melakukan penugasan untuk menutupi cost overrun itu. KAI juga wajib memberikan tambahan pinjaman pemegang saham kepada KCIC," ucap Tiko.

Agustus 2023, APBN Surplus Rp147,2 Triliun

Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan dan PNBP Terkendali

Gobel: Penjaminan Kereta Cepat Bikin APBN Tak Adil Bagi Rakyat