Pemerintah Sediakan Rp289 Miliar untuk Bonus Kontingen SEA Games Indonesia

Indonesia sangat bangga atas perolehan medali yang diraih pada ajang SEA Games tahun ini.

Pemerintah Gelontorkan Rp289 Miliar untuk Bonus Prestasi Atlet Indonesia di SEA Games 2023

Jadi Beban APBN, Pemerintah 'Buang' Kapal FSO Ardjuna Sakti

Indonesia Gelontorkan Dana Ratusan Miliar untuk Bonus Atlet SEA Games 2023

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membeberkan besaran bonus untuk para atlet peraih medali, pelatih, dan asisten pelatih yang berlaga di SEA Games Kamboja 2023. Tak tanggung-tanggung, negara menganggarkan Rp522 miliar untuk para atlet.

Sri mulyani mengungkapkan, APBN yang digunakan untuk mendukung para atlet melalui DIPA Kemenpora mencapai Rp522 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembinaan atlet-atlet sebelum berlaga di multi event internasional.
 
Sementara anggaran sebesar Rp55,2 miliar digunakan untuk bantuan pengiriman kontingen menuju Kamboja dan Rp275 miliar untuk pemberian bonus bagi peraih medali, pelatih, dan asisten pelatih SEA Games ke-32.

Diketahui, kontingan Indonesia berhasil finis di posisi ketiga klasemen akhir SEA Games 2023. Sebanyak 87 emas , 80 perak dan 109 perunggu berhasil diboyong ke Tanah Air. Dengan begitu, Indonesia berhasil melampaui target yang ditentukan sebelumnya yakni 69 emas.  

APDESI Minta 10% APBN untuk Pembangunan Desa

Tiga organisasi desa menyelenggarakan peringatan sembilan tahun Undang-Undang Desa di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (19/3/2023). Para kepala dan perangkat desa menyuarakan kepada pemerintah pusat agar mengalokasikan 10 persen dana APBD untuk dana desa.
 
“Kami mengusulkan kepada pemerintah, ke depannya desa harus mendapat dana 10% untuk pembangunan desa,” ucap Ketua Umum APDESI, Surta Wijaya.
 
Tiga organisasi desa, yakni Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Badan Permusyarawatan Desa Nasional dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia.
 
Ratusan ribu kepala dan perangkat desa dari seluruh Indonesia, mengikuti peringatan 9 tahun lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa di Plaza Timur Istora Senayan, Jakarta. Peringatan itu juga menjadi momentum untuk mengampanyekan tanggal 15 Februari sebagai hari desa nasional.
 
Dalam kesempatan inipula, mereka pun juga menyuarakan kepada pemerintah pusat agar mengalokasikan 10 persen dana APBN untuk dana desa. Menurut mereka, sejak disahkannya UU Desa, pada masa periode pertama era pemerintahan Jokowi ada berbagai perubahan signifikan yang dirasakan oleh para kepala dan perangkat desa di seluruh Indonesia.
 
Untuk itu, sebagai langkah mendukung percepatan pembangunan di desa, mereka berharap pemerintah pusat mengabulkan permintaan untuk mengalokasikan 10 persen dana APBN.

Menkeu: APBN 2022 Surplus 7 Bulan Berturut-turut

APBN 2022 pada awal triwulan III atau Juli mencatatkan surplus karena penerimaan negara mendapat dukungan dari faktor kenaikan harga komoditas global. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan APBN mencatatkan surplus pada tujuh bulan berturut-turut pada tahun ini.

Per Juli 2022 surplus APBN mencapai Rp106,1 triliun atau setara surplus 0,57% terhadap produk domestik bruto. Kondisi surplus APBN ini terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp1.551 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.444,8 trilliun. Kondisi ini pun bertolak belakang dari realisasi APBN Juli 2021 yang defisit Rp336,7 triliun.

Menurut Sri Mulyani, kinerja APBN yang positif menjadi modal yang sangat baik untuk mengantisipasi gejolak dan ketidak pastian yang timbul akibat resiko dari perekonomian global.

Defisit APBN Turun Drastis pada November 2021

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir November 2021 turun drastis menjadi 3,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibanding November 2020 yang sebesar 5,73?ri PDB. Penurunan defisit ini seiring dengan kenaikan penerimaan negara. Total penerimaan negara per November 2021 sebesar Rp1.699 triliun atau naik 19?ri November 2020 yang sebesar Rp1.423,1 triliun.

Jokowi Minta Realisasi APBN Dipercepat

Presiden Joko Widodo meminta realisasi APBN dan APBD dipercepat karena sudah memasuki akhir tahun. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/11/2021). Selain itu Presiden juga meminta Mendagri Tito Karnavian memberi perhatian pada APBD yang masih rendah penyerapan.

Prediksi Defisit APBN 2021: 5,82%

Kemenkeu prediksi defisit APBN 2021 melebar menjadi 5,82?ri sebelumnya 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit melebar akibat dampak ekonomi dari peningkatan kasus covid-19 dan diikuti penerapan PPKM. 

Kemendikbudristek Siapkan Anggaran Fantastis untuk Pengadaan Laptop?

Masyarakat sudah sewajibnya kritis terhadap penggunaan anggaran khususnya pengadaan di bidang pendidikan. Sempar beredar, anggaran Kemendikbud-Ristek Rp2,4 Triliun untuk membeli 240 ribu laptop pelajar. Apa benar anggaran sebesar itu untuk membeli laptop saja? 

Defisit APBN pada Februari 2021 Capai Rp63,6 T

Kementerian Keuangan mencatat posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2021 mencapai Rp63,6 triliun atau 0,36 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, realisasi pajak hingga akhir Februari terkontraksi 4 persen dibanding periode sama tahun lalu. 

Defisit APBN 2021

Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan defisit anggaran masih akan terjadi pada APBN 2021. Defisit anggaran diperlukan karena pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang akomodatif untuk melanjutkan pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19.

Mencermati Sasaran APBN 2021

Memasuki era pandemi global covid-19, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Prioritas utamanya ialah memberikan dukungan untuk sektor kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial, dan penyelamatan sektor dunia usaha.

Jokowi Minta APBN 2021 Fokus Percepatan Pemulihan Ekonomi

Presiden Joko Widodo meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 difokuskan pada pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Presiden meminta APBN disusun secara realistis dengan memperhatikan kondisi ekonomi global terkini.

Postur APBN Menghadapi Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pandemi covid-19 membuat pemerintah mengubah postur perekonomian pada APBN 2020. Penyusunan RAPBN 2021 juga masih mempertimbangkan dampak covid-19. 

Mei 2020, Defisit APBN Capai Rp179,8 T

Kementerian Keuangan mencatat pada Mei 2020 terjadi defisit anggaran sebesar Rp179,6 triliun dari yang ditetapkan APBN 2020. Penerimaan negara turun 9% bila dibanding Mei 2019. Menurut Menkeu Sri Mulyani, realisasi APBN Mei menunjukkan adanya tekanan sangat dalam terhadap perekonomian nasional akibat covid-19 yang diikuti penerapan kebijakan PSBB.

Sri Mulyani Dorong Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak ragu membelanjakan APBN dalam menjalankan program mereka. Penyerapan anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang digunakan untuk belanja ke daerah menjadi salah satu cara pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

APBN 2019 Defisit Rp 353 T

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit yang lebih besar dibanding 2018, yaitu Rp 353 triliun atau 2,2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Padahal target pemerintah, defisit tidak lebih dari Rp 296 triliun. Salah satu penyebabnya adalah penerimaan pajak yang lebih rendah dari target.

Instrumen Fiskal Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah

APBN Jadi Kunci Ketahanan Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan fungsi APBN bisa menjadi motor penggerak penting untuk mengantisipasi ancaman perang dagang. Selain itu instrumen ini juga bisa menjadi penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik.

Membedah Postur APBN 2020 (2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, jika dilihat dari perkembangan 2019 maka stimulus fiscal dibutuhkan untuk menjaga daya saing ekonomi global.

Pemerintah Pastikan APBN 2020 Dukung Daya Saing & Kualitas SDM

Pemerintah memastikan postur APBN 2020 mendukung akselerasi daya saing dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu pemerintah mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi global dengan memberi ruang fiskal yang longgar.

DPR Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBN 2018

DPR menyetujui laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2018 menjadi undang-undang. 8 fraksi menyatakan setuju, sedangkan fraksi partai Gerindra belum dapat ikut menyetujui dan fraksi PKS berikan persetujuan dengan catatan.

DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2018

DPR menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2018 menjadi Undang-undang. Tercatat delapan fraksi menyatakan setuju, sedangkan fraksi Partai Gerindra belum dapat ikut menyetujui. 

Pengelolaan APBN 2017 Hingga 2019

Total realisasi pendapatan negara APBN tahun 2017 adalah sebesar Rp1.655,8 triliun. Kinerja positif tersebut berlanjut di tahun berikutnya, penerimaan negara APBN 2018 tumbuh signifikan di atas target.