80 Tahun Oeang RI, APBN Jadi Penopang Kedaulatan Ekonomi

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memberi pesan kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengenang perjuangan para pendahulu. Sekaligus memperkuat komitmen menjaga kedaulatan ekonomi dan keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan saat Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.

Melansir laman Kemenkeu, Hari Oeang yang diperingati setiap 30 Oktober bertujuan untuk mengenang pemberlakuan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946 sebagai alat pembayaran yang sah.

Pada masa awal kemerdekaan, penerbitan ORI bukan sekadar langkah membangun sistem keuangan nasional, melainkan juga simbol kedaulatan dan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.

Delapan dekade berselang, Menkeu mengatakan, semangat tersebut tetap relevan meskipun tantangan yang dihadapi telah berubah. Kedaulatan ekonomi tidak hanya diwujudkan melalui kepemilikan mata uang dan lembaga keuangan sendiri, tetapi juga melalui kemampuan negara mengelola seluruh instrumen fiskal untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

"Bagi kita di Kementerian Keuangan, semangat perjuangan tersebut harus terus kita lanjutkan. Tanggung jawab kita adalah menjaga dan mengelola keuangan negara secara kredibel, profesional, dan berintegritas," ungkap Menkeu.


Ilustrasi. Foto: dok MI.
 

 

Kedaulatan bangsa harus ditopang APBN yang kuat

Melalui tema "Indonesia Berdaulat, APBN Kuat", Menkeu menegaskan kedaulatan bangsa harus ditopang oleh APBN yang kuat dan kredibel. APBN memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, serta melindungi masyarakat dari berbagai tantangan ekonomi.

Menkeu memaparkan tiga hal utama yang perlu dipastikan dalam pelaksanaan APBN, yakni:

1. APBN harus mampu menumbuhkan ekonomi melalui dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, investasi, produksi, dan ekspor.
2. APBN harus hadir melindungi masyarakat melalui perlindungan sosial, subsidi, dan pelayanan dasar yang tepat sasaran.
3. APBN harus tetap kredibel melalui penguatan penerimaan negara, pelaksanaan belanja yang bertanggung jawab, serta pengelolaan pembiayaan secara hati-hati.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menkeu meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi sebagai Kemenkeu Satu, menjaga integritas, serta meningkatkan kapasitas institusi dan kompetensi pegawai. Setiap kebijakan dan keputusan fiskal harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pekerjaan kita memiliki arti yang jauh melampaui meja kerja dan kantor kita sendiri. Keputusan yang kita ambil pada hari ini memengaruhi pelayanan publik, memengaruhi kegiatan usaha, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," jelas Menkeu.

Menkeu pun mengapresiasi seluruh pegawai Kemenkeu di berbagai wilayah penugasan atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas negara. Dukungan keluarga juga menjadi bagian penting dalam menjaga semangat pengabdian tersebut.

"Kepada Anda semua yang melayani di kantor-kantor daerah, yang menjaga perbatasan, yang bertugas jauh dari keluarga, serta mendukung pekerjaan institusi setiap hari, saya menyampaikan terima kasih. Tidak semua pengabdian saudara terlihat oleh publik, tetapi setiap pekerjaan yang saudara lakukan memiliki arti penting bagi negara, bagi masyarakat yang kita layani," kata Menkeu.