Pemerintah membuka kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang, pembiayaan, dan operasional proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Meski begitu, alokasi penggunaan APBN tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut pemerintah mempertimbangkan opsi tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam pembangunan infrastruktur strategis.
“APBN juga pasti akan menjadi bagian, tetapi secara spesifik nanti akan kami sampaikan pada kesempatan lain. Yang jelas, negara harus hadir dalam pembangunan infrastruktur transportasi seperti kereta cepat,” ujar AHY dikutip dari Zona Bisnis Metro TV, Rabu, 5 November 2025.
Meski demikian, langkah pemerintah membuka opsi pembiayaan utang melalui APBN cukup mengejutkan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Badan Pengelola Investasi
Danantara mampu menanggung cicilan utang kereta cepat tanpa perlu melibatkan APBN.
“Danantara itu terima dividen dari BUMN sekitar 80–90 triliun, cukup untuk menutup cicilan dua triliun per tahun untuk kereta cepat,” jelas Purbaya.
Penggunaan APBN dalam proyek
kereta cepat sebenarnya bukan hal baru. Sejak tahap pembangunan, pemerintah beberapa kali turun tangan menutup pembiayaan proyek yang awalnya dijanjikan murni dibiayai oleh konsorsium BUMN dan swasta. Salah satunya terjadi pada Oktober 2021, ketika pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 memberikan penyertaan modal negara kepada PT Kereta Api Indonesia (
KAI) untuk mendukung kelanjutan proyek tersebut.
(Aulia Rahmani Hanifa)