Utang Jepang Menggunung, Takaichi Bakal Pakai APBN Baru di Awal 2026

Tokyo: Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menginstruksikan kabinetnya untuk mulai bekerja menetapkan target fiskal baru yang berlaku selama beberapa tahun ke depan. Pengelolaan APBN baru yang akan diberlakukan awal 2026 itu disebut tidak akan serta merta membuang target anggaran utama saat ini.

Pernyataan tersebut menyusul pernyataan yang dibuatnya pada Jumat dimana pemerintahannya akan membuang target fiskal tahunan saat ini demi target yang mengukur pengeluaran selama beberapa tahun, yang pada dasarnya melemahkan komitmen negara terhadap konsolidasi fiskal.

Pernyataan Takaichi minggu lalu, yang dikenal sebagai pendukung pengeluaran besar, menandakan perubahan besar dari pemerintahan sebelumnya yang menggunakan target tahunan sebagai alat utama untuk menunjukkan tekad Jepang dalam menata keuangannya dalam jangka panjang.

Mengutip Investing.com, Senin, 10 November 2025, berdasarkan cetak biru fiskal jangka panjang yang ditetapkan pada Juni, Pemerintah Jepang mengatakan akan bertujuan untuk menghasilkan surplus anggaran primer pada suatu saat sepanjang tahun fiskal 2025 hingga 2026.

Ketika ditanya tentang target tersebut, Takaichi mengatakan kepada parlemen bahwa dia akan membatalkan gagasan menggunakan saldo anggaran primer tahunan sebagai tujuan konsolidasi fiskal Jepang.

Sebaliknya, pemerintah akan memeriksa kemajuan dalam memperbaiki keuangan Jepang dengan melihat neraca keuangannya dalam rentang beberapa tahun.
 

Baca juga: Takaichi Minta BOJ Jaga Suku Bunga Rendah Demi Bantu Pulihkan Ekonomi

(Ilustrasi. Foto: dok MI)
 

Kelola APBN tanpa utang

Saldo anggaran primer, yang mengecualikan penjualan obligasi baru dan biaya pembayaran utang, mengukur sejauh mana langkah-langkah kebijakan dapat didanai tanpa harus menggunakan utang.

Jepang telah berulang kali menunda jangka waktu untuk mencapai surplus anggaran primer karena pemerintah sebelumnya terus menerapkan paket pengeluaran besar-besaran untuk memulihkan perekonomian dan menangkal guncangan seperti pandemi.

Takaichi telah berulang kali mengkritik keseimbangan anggaran utama karena tidak sinkron dengan standar global dan membatasi kemampuan Jepang untuk menggunakan alat fiskal untuk menopang pertumbuhan.

Takaichi mengatakan pemerintahannya akan menyusun paket pengeluaran yang ditujukan untuk meredam dampak kenaikan biaya hidup, meningkatkan investasi di area pertumbuhan dan pertahanan.

Diketahui, Jepang terbebani utang publik dua kali lipat ukuran ekonominya, yang terburuk di antara negara-negara ekonomi utama.