Danantara Akan Tangani Utang Whoosh dengan Skema PSO

Setelah saling lempar tanggung jawab soal utang kereta cepat Whoosh, pemerintah akhirnya mulai mengambil langkah jelas. Usai bertemu Presiden Prabowo, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara mengisyaratkan negara siap turun tangan melalui skema public service obligation atau PSO.

Setelah beberapa bulan terakhir saling lempar tangan soal penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung, Pemerintah sepertinya mulai mencapai titik temu.
 
Usai bertemu Presiden Prabowo di istana Rabu, 5 November kemarin, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengambil peran untuk bertanggung jawab atas prasarana proyek Whoosh. Sementara urusan operasional akan ditanggung BUMN atau badan usaha lainnya.

"Rosan menyebut pelibatan pemerintah melalui PSO itu masih dimatangkan. Tapi tadi sampaikan pemerintah pasti hadir dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana apa untuk prasarana dan juga untuk transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi sarananya dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau dunia usaha lainnya," kata Rosan dikutip dari Metro Hari Ini, Metro TV, Kamis, 6 November 2025.
 

Baca: Usut Dugaan Korupsi Whoosh, KPK: Tidak Ada Larangan

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga dengan tegas bakal pasang badan terkait kewajiban utang proyek Whoosh. Kepala negara menekankan pemerintah tak boleh menghitung untung rugi dalam menyediakan transportasi umum yang layak.

"Bagi Prabowo, layanan transportasi publik merupakan PSO yang wajib disediakan negara. Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan," kata presiden dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa, 4 November 2025.

"Kita hitung enggak ada masalah itu ya jadi PT KAI enggak usah khawatir. Semuanya enggak usah khawatir rakyat kita layani rakyat kita kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan tanggung jawab presiden,"  sambungnya.