Core Tax System Berlaku 1 Juli 2024

Kementerian Keuangan menargetkan implementasi core tax administration system atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan pada Juli 2024. Proyek tersebut kini masih dalam proses percobaan.

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, saat ini proyek tersebut sudah melakukan proses percobaan pada 48 ribu kasus. Sedangkan pengujian step test telah mencapai sekitar satu juta tes.

Jika berhasil diimplementasikan pada Juli 2024, maka Indonesia memiliki waktu reformasi perpanajakn selama 6 tahun. Berbeda dengan Finlandia dan Australia yang membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun, atau Prancis yang perlu waktu hingga 9 tahun untuk mereformasi perpajakan.

Iwan juga mengklaim proyek tersebut sangat efisien karena dari alokasi senilai Rp3 triliun, anggaran yang sudha diserap kurang dari Rp2 triliun dengan waktu yang lebih singkat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan core tax menjadi alat untuk menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi oajak dari sisi administrasi.

Harapannya, reformasi tersebut bisa mengoptimalisasi perpajakan 2024 dengan menutup celah suap maupun gratifikasi.

Pemerintah Berikan Insentif Pembelian Rumah di Bawah Rp2 Miliar Gratis PPN

Jakarta: Pemerintah kembali memberikan insentif untuk pembelian rumah baru di bawah Rp2 miliar dengan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Kebijakan ini akan berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024.

Sedangkan untuk periode Juli hingga Desember 2024, pemerintah akan memberikan diskon PPN 50%.

Untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), pemerintah memberikan bantuan administratif senilai Rp4 juta mulai November 2023 sampai Desember 2024.

Insentif properti ini juga merupakan upaya menjaga perekonomian dari dampak konflik global. Beberapa industri akan mendapatkan dampak positif dari pembangunan rumah, seperti semen, batu bata, pasir, kaca, hingga keramik. 

“PPN akan ditanggung pemerintah penjualan rumah baru, karena ini untuk menghabiskan stok yang ada, yang harganya di bawah Rp 2 miliar,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA edisi September 2023, Rabu 25 Oktober 2023.

Ini Rincian Paket Kebijakan Ekonomi di Akhir Tahun

DJP Pastikan Insentif Beli Rumah Gratis PPN Tak Bakal Kurangi Penerimaan Pajak

Beli Rumah di Bawah Rp2 Miliar Gratis PPN

Pemerintah kembali memberikan insentif untuk pembelian rumah baru di bawah Rp2 miliar dengan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Kebijakan ini akan berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024.

Sedangkan untuk periode Juli hingga Desember 2024, pemerintah akan memberikan diskon PPN 50%.

Untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), pemerintah memberikan bantuan administratif senilai Rp4 juta mulai November 2023 sampai Desember 2024.

Insentif properti ini juga merupakan upaya menjaga perekonomian dari dampak konflik global. Beberapa industri akan mendapatkan dampak positif dari pembangunan rumah, seperti semen, batu bata, pasir, kaca, hingga keramik. 

“PPN akan ditanggung pemerintah penjualan rumah baru, karena ini untuk menghabiskan stok yang ada, yang harganya di bawah Rp 2 miliar,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA edisi September 2023, Rabu 25 Oktober 2023.

DKI Diminta Hati-Hati Rancang Kebijakan Pajak Ojol dan Online Shop

Jakarta: Kementerian Keuangan meminta DKI Jakarta hati-hati agar rencana pungutan pajak ojek online (ojol) dan online shop tidak menciptakan pungutan ganda. Pasalnya, ojol dan online shop telah dikenakan pajak lewat pajak penghasilan (PPH) atau pajak pertambahan nilai (PPN).

Kebijakan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Aturan ini menjadi pijakan mengatur area yang selama ini dianggap abu-abu. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memungut pajak ojek online dan online shop. Penerapan kebijakan tersebut diyakini berdampak positif pada penerimaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengungkap digitalisasi membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek, termasuk perpajakan. Ada beberapa aspek menjadi perhatian. Pertama, menjadi alternatif instrumen perpanjangan pajak pada transaksi e-commerce.

Kedua, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak ada pengenaan pajak ganda. Ketiga, pajak dinilai menjadi alat penyeimbang dari dampak negatif usaha yang beroperasi di Jakarta.

Miliarder Global Perlu Kena Pajak Lebih Besar Lagi

Observatorium Pajak Uni Eropa (UE) menjelaskan Pemerintah harus membuka front baru dalam tindakan keras internasional terhadap penghindaran pajak dengan menerapkan pajak minimum global terhadap miliarder yang dapat menghasilkan dana sebesar USD250 miliar per tahun.

Kasus Nunggak Pajak, Mantan Direktur Ditahan

Kuasa hukum mantan direktur perusahaan swasta mendatangi lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) agar yang bersangkutan segera dibebaskan. Mantan direktur itu ditahan di rutan Salemba oleh kantor pelayanan pajak karena menunggak pajak sebesar Rp3 miliar. 

Menurut kuasa hukum, Lim Sang Min mantan direktur perusahaan swasta tersebut ditahan pihak kantor pelayanan pajak Kembanan, Jakarta Barat di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. 

Penahanan selama enam bulan kedepan tersebut dilakukan setelah perusahaan yang dipimpinnya menungak pajak sebesar Rp3 miliar.

Kuasa hukum, Hanry Manuputty mengaku pihak Pengadilan Negeri Tangerang, Banten telah mengeluarkan putusan atas tunggakan pajak perusahaan tersebut yangg dilimpahkan kepada direktur yang baru. namun yang bersangkutan hingga kini belum dilepaskan oleh Rutan Salemba. 

Layanan Samsat di DKI Buka Sampai Sabtu

Rupiah Jelang Akhir Pekan Dibuka Melemah Tipis ke Rp15.376/USD

Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan dan PNBP Terkendali

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (3)

Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura. Pajak natura adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ke karyawan tidak berupa uang.

Imbalan yang diberikan perusahaan berupa fasilitas. Misalnya, laptop, ponsel, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Aturan baru mengenai pajak natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan pajak natura ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur sistem pemungutannya.

Menurutnya, pajak natura memberikan keadilan bagi perusahaan selaku pemberi fasilitas dan karyawan. Adanya pajak natura memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawai.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini penerimanya. Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Misalnya, seragam, laptop, ponsel, dan komputer.

"Tidak semua dikenakan pajak. Ada pengecualian," ujar Dwi, Selasa, 19 September 2023.

Simak penjelasan lengkap Dwi dalam video di atas.

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (2)

Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura. Pajak natura adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ke karyawan tidak berupa uang.

Imbalan yang diberikan perusahaan berupa fasilitas. Misalnya, laptop, ponsel, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Aturan baru mengenai pajak natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan pajak natura ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur sistem pemungutannya.

Menurutnya, pajak natura memberikan keadilan bagi perusahaan selaku pemberi fasilitas dan karyawan. Adanya pajak natura memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawai.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini penerimanya. Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Misalnya, seragam, laptop, ponsel, dan komputer.

"Tidak semua dikenakan pajak. Ada pengecualian," ujar Dwi, Selasa, 19 September 2023.

Simak penjelasan lengkap Dwi dalam video di atas.

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (1)

Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura. Pajak natura adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ke karyawan tidak berupa uang.

Imbalan yang diberikan perusahaan berupa fasilitas. Misalnya, laptop, ponsel, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Aturan baru mengenai pajak natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan pajak natura ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur sistem pemungutannya.

Menurutnya, pajak natura memberikan keadilan bagi perusahaan selaku pemberi fasilitas dan karyawan. Adanya pajak natura memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawai.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini penerimanya. Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Misalnya, seragam, laptop, ponsel, dan komputer.

"Tidak semua dikenakan pajak. Ada pengecualian," ujar Dwi, Selasa, 19 September 2023.

Simak penjelasan lengkap Dwi dalam video di atas.

6.858 Unit Kendaraan Dinas di Bangka Belitung Menunggak Pajak Hingga Rp5 Miliar

Pungutan Pajak Online Indonesia Capai Rp14,57 Triliun

Muhammadiyah Soal Judi Online: Utamakan Tanggung Jawab Bangsa daripada Pragmatisme

Respons MUI Soal Wacana Pajak Judi Online

Zakat Diusulkan sebagai Pengurang Pajak

Banten Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Akhir Tahun 2023

Pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif diharapkan bisa meringankan masyarakat untuk taat pajak guna pembangunan.

Wamenkeu Ungkap Jurus Capai Target Penerimaan Pajak Tahun Depan

Kemenkeu: Hingga Juli 2023 Pendapatan dan Belanja Negara Tumbuh Positif

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi APBN 2023 hingga periode 31 Juli 2023. Dalam laporannya realisasi belanja negara mencapai Rp1.225,71 triliun atau setara 41?ri APBN 2023. Realisasi ini tumbuh 0,9% secara tahunan. 

Peningkatan realisasi belanja negara ini dipengaruhi oleh dukungan dari pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas Indonesia.

Tidak hanya itu belanja non kementerian/lembaga juga turut mendukung realisasi belanja negara. Di antaranya subsidi dan kompensasi, program kartu pra kerja serta subsidi pupuk.

Sementara penerimaan dari perpajakan juga disebutkan masih menunjukkan performa yang positif dan diyakini akan terus terjaga hingga akhir 2023.

Prognosis penerimaan pajak di semester II 2023 terutama akan ditopang oleh pajak penghasilan non migas dan pajak pertambahan nilai (PPn). 

Laporan tersebut menunjukkan di tengah kondisi ketidakpastian global seperti saat ini, persepsi terhadap kinerja perekonomian Indonesia masih tetap baik. Terkendalinya inflasi mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan kepercayaan para investor serta pelaku usaha.

Jokowi Beberkan 4 Jurus Optimalisasi Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun di Akhir Juli 2023

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023.

Pajak Digital Terkumpul Rp13,87 Triliun hingga 31 Juli 2023

Pemerintah mengumpulkan PPN dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp13,87 triliun hingga 31 Juli 2023.

DJP Kumpulkan Pajak Digital Rp13,87 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp13,87 triliun hingga 31 Juli 2023. Penerimaan pajak tersebut berasal dari 139 pelaku usaha PMSE.

Sri Mulyani Beberkan Manfaat Pajak bagi Masyarakat

Reformasi Perpajakan, Sri Mulyani Janji Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Anies: Pajak Mutlak Sumber Pendapatan Negara, Bukan BUMN

Kebijakan Baru, Kelebihan Bayar Pajak Dikembalikan 15 Hari Kerja