KPK Bakal Kembangkan Aliran Duit Rp9,5 Miliar Suap Jalur Kereta ke Pengusaha Suryo

KPK Usut Pertemuan Hakim Tinggi PTUN Palembang dengan Hasbi Hasan di MA

KPK Utamakan Penelusuran Aliran Dana dalam Persidangan Suap Jalur Kereta

Mardani Maming Cicil Denda dan Pengganti Rp10,5 Miliar

Divonis 12 Tahun Penjara, Mardani Maming Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Windy Idol Dipanggil KPK, Ada Apa?

Tuntaskan Kasus Eks Bupati Lampung Tengah, MAKI: KPK Jangan Melempem

Mahfud MD: Kabasarnas Ngakali Lelang Makannya Ditangkap

Duit Suap Diklaim untuk Memuluskan Lobi Dana PEN Muna

Kasus Pungli Rutan, KPK Sudah Periksa 70 Saksi

KPK Kembali Tahan 1 Tersangka Kasus Suap Ketok Palu di Jambi

Tersangka Kasus Dana PEN Terima Suap Usai Pencairan

Rencana Pemberian ke Dirjen Kemenhub Diselisik KPK

Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Jalur Kereta, Sekjen Kemenhub Mangkir

KPK Selisik Dugaan Duit Suap Menjadi Pelicin Pengurusan Dana PEN di Kemendagri

Diduga Ada Kesepakatan Terselubung dalam Pembelian Lahan di PTPN XI

KPK Selisik Alokasi Anggaran Proyek Jalur Kereta di Kemenhub

Dugaan Pengumpulan Duit Paksa kepada Pengusaha di Muna Diselisik

KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Menhub Budi Karya soal Kasus Suap DJKA

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) FIrli Bahuri mengatakan bahwa keterangan Menhub Budi Karya Sumadi dinilai penting. Menhub Budi dipanggil sebagai saksi terkait dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

"Karena pada prinsipnya, memberi keterangan kepada penyidik itu menjadi penting. Supaya menjadi clear jelas apa yang terjadi, siapa yang berbuat, melihat, mendengar, dan siapa yang mengetahui dan mengalami." kata Ketua KPK, Firli Bahuri. 

Firli menyatakan penyidik telah mengirimkan surat penjadwalan ulang pemeriksaan. Firli meyakini Budi Karya Sumadi akan hadir dalam pemeriksaan. Namun, Firli tidak mengetahui secara pasti waktu pemeriksaan Budi Karya Sumadi. 

KPK menjadwalkan pemeriksaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 14 Juli 2023 lalu. Namun Budi Karya berhalangan hadir lantaran tengah menjalankan agenda kerjanya. 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA 2018-2022.

KPK menyita Rp2,8 miliar sebagai barang bukti dari keseluruhan uang yang akan diterima Rp14,5 miliar. 

Dari kasus ini, enam tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12A dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jc Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan 4 lainnya dijerat Pasal 5 dan atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jc Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP

Keterlibatan Petinggi Kemenhub di Suap Jalur Kereta Didalami

Kepala Dinas Pertanahan DIY Jadi Tersangka, Terima Gratifikasi Rp4,7 Miliar

Jaksa KPK Menduga Ketua DPRD Bandung Menerima Uang Hasil Proyek Dishub Kota Bandung

KPK Sebut Asia Tenggara Sebagai Wilayah Permainan Kotor Andhi Pramono

Ada Data Lain, KPK Yakin Gratifikasi Andhi Pramono Lebih dari Rp28 Miliar

Sidang Lagi Hari Ini, Pengacara Sebut Lukas Enembe Sakit

Andhi Pramono Pakai Bantuan Pihak Ketiga Buat Tampung Duit Haram Selundupan Rokok

MAKI: Kejagung Lambat Usut Dana Korupsi BTS Rp27 M

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik Kejaksaan Agung lambat mengusut asal uang Rp27 miliar yang dikembalikan Maqdir Ismail, pengacara terdakwa kasus korupsi BTS, Irwan Hermawan. 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman juga mengkritik Kejagung yang menunggu hingga delapan hari untuk menerima pengembalian uang tersebut. Padahal waktu tersebut menjadi krusial, terlebih untuk mengamankan barang bukti CCTV di sekitar lokasi. 

Rekaman CCTV disebut menjadi kunci mengungkap sosok inisial S yang mengembalikan uang Rp27 miliar ke kantor Maqdir Ismail. Jika Kejagung serius, kata Boyamin, seharusnya sosok misterius itu dapat dengan mudah dilacak. 

"Kalau mau gercep (gerak cepat) itu sudah selesai lah merunut siapa yang berkepentingan terhadap uang Rp27 miliar ini," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Kasus Bupati Nonaktif Kapuas, KPK Panggil Anggota DPR Ujang Iskandar

Kasus Dana PEN Berlanjut, KPK Geledah 10 Lokasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 10 lokasi di Kabupaten Muna pada Kamis, 13 Juli 2023. Penggeledahan dilakukan untuk menemukan bukti tambahan kasus dugaan suap dalam pengurusan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

Dari penggeledahan, KPK menemukan sejumlah barang bukti berupa berbagai dokumen proyek pekerjaan yang anggarannya menggunakan dana PEN. 

Ke-10 lokasi itu yakni Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pemkab Muna, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Muna, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Muna, Kantor, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Muna, dan Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Muna.

KPK enggan memerinci jenis dokumen yang diambil penyidik. KPK bakal menganalisisnya untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.

Diketahui, KPK kembali membuka penyelidikan baru dan menetapkan tersangka terkait dugaan suap pengurusan dana PEN Kabupaten Muna di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2021-2022. Perkara ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat mantan pejabat Kemendagri.
 

KPK Geledah 10 Lokasi Ambil Dokumen Proyek yang Dibiayai Dana PEN