Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi RI Tembus 6%

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mendekati enam persen pada akhir 2026. Keyakinan itu disampaikan setelah ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II-2026.

"Saya yakin di triwulan ketiga dan keempat kita akan dorong ke arah yang lebih cepat, di akhir tahun menuju enam persen dengan memaksimalkan semua engine of growth yang ada di perekonomian," kata Purbaya dalam Breaking News Metro TV, Rabu, 5 Agustus 2026.

Salah satu langkah yang ditempuh ialah membatasi tingkat bunga deposito yang diminta Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, seperti LPDP, PT SMI, BPDP Sawit, dan PIP.

"Saya akan batasi level bunga yang diminta sama dengan pemerintah kalau menaruh uang di perbankan, yaitu 80 persen dari BI Rate," ujar Purbaya.

Ia berharap kebijakan tersebut mulai berjalan efektif pada pekan depan setelah proses administrasi dan penyesuaian penempatan dana selesai.

"Saya harapkan minggu depan semuanya sudah jalan. Karena kan harus mengatur surat, pembatalan deposito, dan penyesuaian bunga yang lebih rendah," ucapnya.

Di sisi fiskal, pemerintah juga menyiapkan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan pemerintah daerah. Anggaran tersebut ditujukan menutup kesenjangan fiskal agar pembayaran gaji ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap berjalan.

Selain itu, pemerintah memutuskan menunda penerapan pemungutan pajak perdagangan elektronik (e-commerce) domestik hingga akhir Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sambil memantau indikator ekonomi, seperti tingkat kepercayaan konsumen dan penjualan ritel.

"Yang ditunda itu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli untuk transaksi di dalam negeri. Kita lihat dulu kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sebelum diterapkan kembali," jelas Purbaya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan stimulus bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat yang terdampak El Nino. Besaran anggaran masih dibahas bersama kementerian terkait.

"Yang El Nino jumlahnya masih didiskusikan, angkanya belum keluar. Tapi Pak Presiden sudah memerintahkan agar program itu disiapkan. Kami masih menunggu proposal dari kementerian terkait," tutupnya.