Kemendagri Bantah Arahan Dukung Ganjar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah adanya pakta integritas yang berisi arahan untuk mendukung Ganjar Pranowo, seperti yang beredar surat arahan kepada Pj Bupati Sorong.

Staf Khusus Kemendagri Kastorius Sinaga mengatakan pihaknya tidak mengetahui pakta integritas atau arahan mendukung Ganjar Pranowo. Ia menegaskan dokumen tersebut bukan berasal dari Kemendagri.

Kemendagri tidak pernah mengarahkan para penjabat daerah untuk memilih calon tertentu. Keputusan dengan kementerian terkait secara tegas telah mengistruksikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penjabat daerah untuk bersikap netral di kontestasi Pemilu 2024.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen pakta integritas saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Pj Bupati Sorong yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Dugaan suap tersebut melibatkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing.

Kemendagri Tegaskan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar Bukan Perintahnya

Mendagri Copot Pj Gubernur Babel

Pergantian Pj Gubernur Babel tersebut tertuang dalam surat undangan pelantikan PJ Gubernur Babel, dengan nomor Surat 100.2.1.3/6074/SJ.

Pemerintah Beri Insentif ke 34 Daerah yang Berhasil Kendalikan Inflasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memberikan penghargaan insentif fiskal kepada daerah yang dinilai mampu mengendalikan laju inflasi.

Provinsi Jateng Raih Dukcapil Prima Award dari Kemendagri

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kependudukan dan Catatan Sipil pada 24 hingga 26 Oktober 2023 di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kegiatan ini juga digelar Dukcapil Prima Award, salah satu peraih penghargaan tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah. 

Rakornas Dukcapil ini diselenggarakan untuk kedua kalinya di 2023. Rakornas menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi terbesar bagi sekitar 2.000 peserta dari dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakornas Dukcapil ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dengan tema "Penguatan Dukcapil untuk Pelayanan Publik dan Suksesnya Pemilu Serentak 2024". Selain dihadiri oleh Mendagri dan peserta dari Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia, kegiatan ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Mendagri mengatakan, saat ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian di bidang pendudukan dan catatan sipil Indonesia. Selain meyukseskan Pemilu 2024, Kemendagri terus berusaha mendigitalisasi dukcapil dengan penggunaan teknologi informasi di semua bidang. 

“Penghargaan ini dibuat oleh tim dari Dukcapil dan pihak eksternal yang independen tujuanya memotivasi, ada reward dan punishment. Yang bagus diberi reward dan yang tidak bagus ada punishment,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Dalam kegiatan ini, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Dukcapil Prima Award untuk kategori provinsi kolaboratif bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, penghargaan Dukcapil Prima Award yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. 

Provinsi Jawa Tengah dinilai masif dan berkelanjutan dalam melakukan kerja sama dengan badan atau lembaga pada penyelenggara administrasi kependudukan. 

Rakornas Dukcapil di Palembang ini juga menjadi momen yang tepat untuk memantapkan semangat dengan tagline Dukcapil Prima, Indonesia Maju.

Rakornas II Dukcapil 2023 Digelar di Palembang

Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kependudukan dan Catatan Sipil pada 24 hingga 26 Oktober 2023 di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kegiatan ini juga digelar Dukcapil Prima Award. Salah satu peraih penghargaan tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah. 

Rakornas Dukcapil ini diselenggarakan untuk kedua kalinya di 2023. Rakornas menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi terbesar bagi sekitar 2.000 peserta dari dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakornas Dukcapil ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dengan tema "Penguatan Dukcapil untuk Pelayanan Publik dan Suksesnya Pemilu Serentak 2024". Selain dihadiri oleh Mendagri dan peserta dari Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia, kegiatan ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Mendagri mengatakan, saat ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian di bidang pendudukan dan catatan sipil Indonesia. Selain meyukseskan Pemilu 2024, Kemendagri terus berusaha mendigitalisasi dukcapil dengan penggunaan teknologi informasi di semua bidang. 

“Penghargaan ini dibuat oleh tim dari Dukcapil dan pihak eksternal yang independen tujuanya memotivasi, ada reward dan punishment. Yang bagus diberi reward dan yang tidak bagus ada punishment,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Dalam kegiatan ini, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Dukcapil Prima Award untuk kategori provinsi kolaboratif bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, penghargaan Dukcapil Prima Award yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. 

Provinsi Jawa Tengah dinilai masif dan berkelanjutan dalam melakukan kerja sama dengan badan atau lembaga pada penyelenggara administrasi kependudukan. 

Rakornas Dukcapil di Palembang ini juga menjadi momen yang tepat untuk memantapkan semangat dengan tagline Dukcapil Prima, Indonesia Maju.

Penempatan ASN yang Tepat Diyakini Dorong Kualitas Birokrasi

Evaluasi Pj Daerah, Heru Sebut Sudah Bekerja Maksimal Pimpin Jakarta

Kemendagri akan Dalami Pelanggaran Gibran dan Bobby

Staf Ahli Mendagri Togap Simangunsong mengaku belum menerima hasil kajian hukum dari Bawaslu yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution melanggar Undang-Undang Pemilu. Namun, ia menyatakan akan menindaklanjuti hasil kajian tersebut. 

"Belum ada saya tahu, pasti (direspons) kalau sudah (melanggar)," kata Staf Ahli Mendagri Togap Simangunsong kepada wartawan, Kamis, 21 September 2023. 

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan tindakan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang mengajak memilih bakal capres Ganjar Pranowo dalam sebuah video terbukti telah melanggar Pasal 283 Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, Bawaslu menyatakan tak bisa memberikan sanksi kepada keduanya.

"Peristiwa soal dukungan kepala daerah terhadap salah satu yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden, itu kami lakukan kajian hukumnya juga kami analisis juga," kata Lolly Suhenty.

Lolly menyatakan pihaknya telah melakukan pleno dan meneruskan pelanggaran ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina kepala daerah. Meresponi hal tersebut, Staf Khusus Kemendagri menyebut pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Kemendagri Akselerasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah digelar di Pekanbaru, Riau. Kegiatan ini digelar guna meningkatkan peran hukum dalam akselerasi pembentukan produk hukum di daerah.

Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun mengatakan, kegiatan bertujuan untuk mengangkat peran strategis dalam akselerasi pembentukan produk hukum di daerah yang baik. Kemendagri melakukan inovasi penyusunan perda melalui e-Perda yang akan menganalisis kebutuhan perda.
  
Dirjen Produk Hukum Kemendagri juga akan ditugaskan untuk menyiapkan persetujuan penandatanganan perda dan peraturan kepala daerah (perkada). Dalam rakornas ini juga diharapkan proses persetujuan yang selama ini sudah cepat agar bisa lebih dipercepat lagi.

Kemendagri Diminta Transparan dalam Penunjukan Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Pemda Atensi Kenaikan Harga Beras

Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian terhadap kenaikan harga beras.
 

KPU Disebut Menyanggupi Pelaksanaan Pilkada September 2024

Kemendagri Lantik 10 Pj Gubernur Hari Ini

Sebanyak 10 penjabat (Pj) Gubernur menjalani pelantikan di Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) Selasa (5/9/2023) pagi.

Menterian Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, melantik 10 Penjabat Gubernur (Pj Gubernur) di Kantor Kementerian Dalam Negeri. 10 Pj Gubernur tersebut merupakan pengganti Gubernur yang purna tugas per hari ini, Selasa (5/9/2023). 

Sebelumnya menunjukan Pj Gubernur dilakukan dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2023. 

Berikut nama-nama 10 Pj Gubernur yang dilantik:

1. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.
2. Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.
3. Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin.
4. Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
5. Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.
6. Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake.
7. Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.
8. Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi.
9. Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto.
10. Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

Wamendagri Kukuhkan 533 Praja Pratama IPDN Angkatan 34

Wakil Menteri Dalam Negeri (John Wempi Wetipo) Republik Indonesia John Wempi Wetipo mengukuhkan 533 Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan ke-34, Kamis 31 Agustus 2023. Sebanyak 533 Praja Pratama IPDN angkatan 34 merupakan anak bangsa pilihan yang diseleksi dari 27.000 pendaftar tahun ini dan akan memulai pendidikannya pada 1 September 2023. 

Sebanyak 533 Praja Pratama IPDN angkatan 34 dikukuhkan, Kamis 31 Agustus 2023 kemarin disaksikan oleh orang tua dan keluarganya yang bangga. 533 Praja Pratama IPDN angkatan 34 mengucapkan kode kehormatan Praja. 

Wamendagri John Wempi Wetipo memasangkan tanda pangkat dan menyematkan lencana Kemendagri kepada perwakilan Praja Pratama. Wamendagri berharap kepada seluruh Praja Pratama yang merupakan putra-putri terbaik seluruh provinsi se-Indonesia ini untuk bisa menjadi aset negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Butuh aparatur yang bisa dilatih, orang-orang yang berintegritas itu dihasilkan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian terkait. Kementerian Dalam Negeri ada IPDN. Harapan Kita sebenarnya ke depan ya kita melatih karakter anak bangsa untuk diterjunkan bisa bekerja lebih baik di lapangan," tutur Wamendagri John Wempi Wetipo.

Wamendagri John Wempi Wetipo didampingi Rektor IPDN Hadi Prabowo hadir di Lapangan Parade Abdi Praja IPDN Kampus IPDN Jatinangor untuk mengukuhkan dan memberikan "Hamengku Narama", yang bermakna "Pengayom Yang Unggul" kepada angkatan 34 IPDN. 

Hal ini sesuai dengan harapan Kemendagri kepada Praja Pratama IPDN angkatan 34 yang akan dididik untuk memiliki karakter dan integritas dalam menciptakan perubahan positif pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. 

Disampaikan Wamendagri, 533 praja pratama IPDN angkatan 34 merupakan anak bangsa pilihan, yang diseleksi dari 27 ribu pendaftar tahun ini. Mereka akan memulai pendidikannya pada 1 September 2023. 

"Memberi kesempatan buat anak-anak bangsa yang terbaik untuk bisa dilatih di IPDN, supaya menjadi aparatur yang tangguh. Bisa kembali ke masyarakat bisa mendedikasikan ilmu buat bangsa dan negara," ujar John Wempi Wetipo.

Meskipun jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya, tapi hal ini menunjukkan masih diperlukannya ASN berintegritas yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. 

Mendagri Sebut Wacana Memajukan Jadwal Pilkada agar Ada Keserentakan

DPRD DKI Bakal Undang Kemendagri Bahas RUU Kekhususan Jakarta