Mendagri Copot Pj Wali Kota Cimahi

Mendagri Tito Karnavian mencopot Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan. Dikdik dinilai tak mampu menekan inflasi dan Harga beras di Cimahi.

Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dikdik Nugrahawan menyatakan telah bekerja maksimal menurunkan inflasi. Angka inflasi pada Januari yang mencapai 7 persen, kali ini turun menjadi 2,3 persen. Bahkan Dikdik menyebut inflasi di Cimahi saat ini berada di bawah rata-rata daerah di Jawa Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dikdik terkait pencopotan jabatannya dari Pj Wali Kota Cimahi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena dinilai tidak mampu mengendalikan inflasi.

"Kami di dalam hal pengendalian inflasi, dari waktu ke waktu sudah sedemikian intensif dan faktanya pun bisa terlihat dari hasil yang saya sampaikan. Januari kita mencapai inflasi di 7 persen dan bulan ini inflasi Cimahi menjadi 2,3 persen, di bawah rata-rata Cimahi," kata Dikdik, Selasa, 10 Oktober 2023.

Terkait pemberhentian dirinya sebagai Pj Wali Kota Cimahi dari Kemendagri, Dikdik menyatakan sampai saat ini belum menerima surat resminya. Soal narasi pencopotan jabatannya, Dikdik juga mengungkapkan bahwa Mendagri tidak mengucapkan hal itu. Namun, Tito hanya berbicara tentang pergantian dirinya dengan pejabat lain.

Pemerintah Perketat Pengawasan Produk Impor

Pasca penutupan Tiktok shop, kini pemerintah semakin memperketat aturan dari barang impor yang masuk ke Indonesia. Hal ini dilakukan agar para pedagang lokal tidak semakin tertekan.

Dalam kunjungannya ke ITC Mangga Dua, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau para pedagang yang mengeluhkan turunnya omset penjualan. Para pedagang mengaku mendukung keputusan pemerintah untuk memperketat perdagangan di media sosial dan memperketat penjualan barang impor.

Keluhan yang sama juga didapatkan Zulkifli saat mengunjungi Pasar Johar Semarang. Zulhas menyebut, pemerintah kini telah memiliki aturan terkait penjualan barang impor melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023. 

Mendagri Sebut Ada Kekosongan Pemimpin di 545 Daerah Bila Pilkada Tak Dipercepat

Menteri Perdagangan Gelar Operasi Pasar Beras Besar-Besaran

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, untuk mengatasi kenaikan harga beras pemerintah menggelar operasi pasar beras secara besar-besaran serta membeli beras petani dengann harga yang tinggi. 

Dalam kunjungannya di Yogyakarta, Mendag Zulkifli mengatakan pemerintah berusaha keras menekan kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu lalu. 

Langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar operasi pasar beras secara besar-besaran. Tidak hanya itu, pemeritah juga akan menggelontorkan bantuan beras kepada 21 juta lebih KK keluarga penerima manfaat, dengan masing-masing 10 kilogram.

Disisi lain pemerintah juga tidak ingin merugikan petani sebagai produsen beras. Pemerintah akan membeli beras dari petani dengan harga hingga Rp1 ribu per kilogram. 

Mendagri Tak Masalah Pilkada 2024 Dimajukan

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambut baik wacana mempercepat penyelenggaraan Pilkada 2024 dari November ke September. Tito setuju jika alasannya rasional dan KPU siap melaksanakannya.

Munculnya ide ini bertujuan untuk menyamakan masa jabatan para kepala daerah dengan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi kebijakan dalam rencana pembangunan lima tahun 

Jika Pilkada digelar pada 27 November 2024, maka pelantikan para kepala daerah terpilih sulit untuk digelar 1 Januari 2025. Sebab, butuh waktu sekitar tiga bulan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Hal tersebut akan semakin memperlebar jarak pelantikan kepala daerah dengan presiden dan wakil presiden. Selain itu, posisi kepala daerah harus segera diisi pejabat definitif.

"Jadi idenya teman-tema dari kita ngobrol-ngobrol ke September. Nah, September kita diskusikan dengan KPU, KPU mengatakan ini skenario bisa dilakukan tahapannya bisa diatur," kata Tito, Rabu, 6 September 2023.

Mendagri Tito Setuju Pilkada Serentak Dipercepat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya setuju, jika pemilihan kepala daerah (pilkada) dimajukan dari November menjadi September 2024 

Usulan awal pilkada serentak untuk menyamakan jabatan kepala daerah dengan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif.  Tujuannya, biar ada keserentakan pemerintahan di daerah.

"Memang salah satu filosofi daripada lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada itu adalah keserempakan antara pemerintahan pusat, kemudian tingkat I dan tingkat II," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.

Tito mengungkapkan keserentakan yang dimaksud adalah waktu pelantikan presiden terpilih, anggota DPR, serta kepala daerah hasil Pilkada 2024 tidak terlalu jauh.

Ia melakukan simulasi jika pilkada digelar 27 November 2024, lalu perlu tiga bulan untuk proses sengketa. Artinya, Maret 2025 para kepala daerah hasil pemilihan 2024 baru dilantik.

"Cukup jauh dengan pelantikan presiden 20 Oktober 2024. Maka timbul ide jangan hanya pemungutan serentak, tapi pelantikan serentak," terang Tito.

Tito mengatakan apabila pilkada dim ajukan jadi September 2024, pelantikan kepala daerah terpilih bisa dilakukan 1 Januari 2025. Sebab, kepala daerah hasil pemilihan 2020 sudah habis masa jabatannya. 

"Daripada mengisi dengan Pj (penjabat) lagi, banyak sekali, 270, kemudian pelantikannya nanti jauh sekali dengan (pelantikan) presiden, ada ide untuk memajukan pilkadanya tiga bulan kira-kira," paparnya.

Tito menegaskan memajukan pilkada masih sebatas wacana. Tetapi pemerintah siap membahasnya bersama DPR.

"Silakan saja teman-teman DPR menilai. Kalau memang sudah punya pendapat seperti apa, ya kami siap untuk diundang menyampaikan pendapat," ucap Tito.

Mendagri Ingatkan Pj Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepada penjabat (Pj) kepala daerah untuk netral, terutama menjelang pemilihan umum 2024. Tito menambahkan, jika ada Pj yang membandel, maka akan diberi sanksi.

"Kalau seandainya ada yang tidak netral, kita periksa. Kalau terbukti, kita beri sanksi dari yang teringan sampai yang terberat," kata Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 5 September 2023.

Tito mengungkap bahwa dirinya sudah berpesan kepada Pj kepala daerah agar tidak terlibat politik praktis. Mereka harus fokus membangun wilayahnya masing-masing selama menjabat.

Selain itu, seluruh Pj kepala daerah akan dievaluasi oleh Kemendagri setiap tiga bulan sekali. Kinerja Pj kepala daerah juga turut dipantau oleh seluruh pihak, mulai dari internal pemda, jajaran pengawas internal, masyarakat, hingga partai politik.

Tito juga mengingatkan agar para penjabat kepala daerah memanfaatkan kepercayaan negara dan pemerintah pusat atas penunjukan dalam memimpin daerah. Pj kepala daerah yang baru dilantik juga harus menjalankan roda pemerintahan karena mengisi kekosongan gubernur yang masa jabatannya sudah habis.

Mendagri Janji Beri Sanksi Pj Kepala Daerah Tak Netral di Pemilu

Mendagri Tegaskan Pemilihan Pj Gubernur Tak Sembarangan

Pelantikan Pj Gubernur NTB Menyusul

Bey Machmudin Resmi Dilantik Sebagai Pj Gubernur Jabar

Mendagri Tekankan Pentingnya Bekerja Sama dengan Singapura untuk Jadi Negara Maju

Mendagri Dorong Peningkatan Kerja Sama Pendidikan dengan Singapura

Pekan Depan, Presiden Jokowi Pimpin Sidang TPA Tentukan Nama Pj Gubernur

Jabatan 10 Gubernur Berakhir September, Mendagri Telah Kantongi Nama Calon Pj

Mendagri Minta Calon Penjabat Gubernur Tidak Punya Masalah Hukum

Ada 10 kepala daerah (Gubernur) di Indonesia yang habis masa jabatannya pada September 2023.

Mendagri Sebut Pemilu Damai Tanggung Jawab Bersama

Pemerintah Tak Punya Skenario Penundaan Pilkada

Mendagri Pastikan Ketersidaan Hewan Kurban

Pemkab Deliserdang: Penjualan Jalan Desa ke PT Latexindo Toba Perkasa Sesuai Peraturan

Aset jalan di Desa Muliorejom, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dijual ke perusahaan swasta senilai Rp1,6 miliar. Penjualan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deliserdang.
  
Menanggapi jual beli aset berupa fasilitas umum jalan desa, Ombudsman perwakilan Sumatera Utara turun ke lokasi untuk mencari data dan informasi kepada warga. Ombudsman bersama warga melakukan pengukuran lebar jalan yang lebih kurang ada empat meter dengan panjang lebih kurang 300 meter.

Menurut Ombudsman, jika penjualan ini tidak sesuai dengan aturan, pihaknya akan memanggil Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan PT Latexindo Toba Perkasa yang melakukan jual beli fasilitas umum tersebut.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Deliserdang Muslih Siregar mengatakan, proses jual beli antara PT Latekindo dengan Pemkab Deliserdang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Secara aturan sudah ktia laksanakan sesuai peraturan yang berlaku, kita berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Secara normatif, semua ketentuan dan semua tahapan sudah kita lewati," ujar Muslih dalam Top News, Metro TV, Senin 12 Juni 2023.
 
Sebelumnya warga protes dengan adanya penutupan jalan yang dilakukan oleh PT Latexindo Toba Perkasa yang mengklaim jalan tersebut sudah mereka beli dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Padahal jalan persatuan satu ini sudah digunakan warga sejak puluhan tahun sebagai salah satu akses menuju keluar dari Desa Muliorejo.

Mendagri Minta Pemda Kampanyekan Setop Boros Pangan

Polri Serahkan ke Mendagri soal Permintaan KKB dalam Pembebasan Pilot Susi Air

Mendagri Minta Kepala Daerah Perhatikan Kenaikan Harga Pangan

Mendagri mengingatkan kepala daerah untuk terus memantau harga komoditas

Mendagri: Harga Kebutuhan Pokok Terkendali Berkat Tren Inflasi Positif

Mendagri dan 546 Kepala Daerah Tanda Tangani Prasasti Otda ke-27 di Makassar

Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 sukses digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Parade budaya dan drum band mengantarkan sekitar 546 kepala daerah se-Indonesia hadir dalam rangkaian kegiatan upacara yang berlangsung di Anjungan City of Makassar di Pantai Loasir, Sabtu (29/4/2023). Dalam acara ini, Mendagri dan ratusan Kepala daerah menandatangi prasasti peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan kepada 10 pemerintah kota, 10 pemerintah kabupaten, serta 3 pemerintah provinsi dengan penyelenggaraan pemerintah terbaik di Indonesia. 

Mendagri mengatakan, dalam perjalanan merlihat bahwa ada kekurangan dan kelebihan otonomi daerah adalah hal yang sangat bagus. Namun, nantinya perlu membangun format yang tepat tentang apa saja kewenangan di pusat, di daerah tingkat I, tingkat II dan di desa. 

Pemerintah Kota Makassar dibawah Kepemimpinan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto masuk dalam kategori 10 besar pemerintah kota dengan kinerja terbaik tingkat nasional tahun ini. 

Sebagai bentuk dukungan Pemkot Makassar sebagai penyelenggara kegiatan Hari Otda ke-27, mendagri Tito besama Kepada Daerdah se-Indonesia disuguhi dengan pentas seni. Tidak hanya pentas seni, Wali Kota Makassar Danny Pomanto bersama Mendagri dan kepala daerah lainnya secara bergantian membubuhkan nama dan tanda tangan di atas prasasti seberat 30 ton bertuliskan "The Memorial Stone Mengenang Hari Otonomi Daerah yang ke-27, Tanggal 25 April 2023"

Selain itu, Pemkot Makassar juga menggelar Festival Inovasi Pemerintah Daerah di Indonesia yang dimeriahkan 25 inovasi unggulan pemda di Indonesia. Rangkaian mencicipi kuliner khas Makassar juga disajikan untuk para pimpinan daerah yang hadir. 

Setelahnya, Mendagri dan Walkot Danny Pomanto mengunjungi lorong wisata Sidney, menyaksikan budidaya sayur dan perikanan masyarakat sembari bercengkarama dengan masyarakat. Terakhir, Walkot Danny Pomanto mengajak Mendagri Tito menikmati cafe terapung di Sungai Tallo yang menjadi salah sat  andalan dari lorong Wisata Sidney. 

Tercatat, total lorong wisata saat ini sudah mencapai 1.700 lorong. Angka ini meningkat dari sebelumnya yakni 1.096 lorong yang dibina oleh Pemkot Makassar. 

Perludem Kritik Pernyataan Mendagri Tentang Pemilu 2024 Ditunda Jika Perppu Ditolak

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut jika Perppu Pemilu ditolak maka pemilu ditunda. Perludem menilai, pernyataan tersebut keliru dan justru menimbulkan spekulasi jika memang ada agenda untuk mewujudkan penundaan pemilu. 

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menyebut pernyataan Mendagri Tito Karnavian keliru. Sebab, meski pembahasan Perppu sudah melewati batas sidang pertama. Namun, beberapa norma telah diimplementasikan oleh KPU RI.

"Saya kira bisa menimbulkan spekulasi baru bahwa memang ada cara-cara untuk menunda pemilu," ujar Titi Anggraini.

Sebelumnya, dalam rapat pemerintah dengan komisi II DPR RI tentang Perppu Pemilu, Tito menyatakan pemilu 2024 bisa ditunda jika Perppu tidak disepakati. 

Namun, Tito mengaku bersyukur Perppu Pemilu disepakati fraksi-fraksi DPR. Ia menegaskan Perppu Pemilu sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilu 2024. Antara lain mensyaratkan 4 daerah otonomi baru perlu diatur dalam Perppu Pemilu. 

Perppu No.1 Tahun 2022 disahkan menjandi Undang-Undang. Terdapat 10 poin perubahan yang disepakati dalam Perppu No.1 Tahun 2022. 

Di antaranya pengaturan pembentukan KPU di provinsi baru, pembentukan Bawaslu di Provinsi baru dan perubahan waktu dimulainya kampanye pemilu.

Dengan disetujuinya Perppu Pemilu, maka tahapan pemilu akan tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah diatur oleh KPU RI. 

Mendagri Tampung Aspirasi Perangkat Desa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi demo yang dilakukan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI). Tito mengakatan telah bekomunikasi dengan para perangkat desa atas keinginan mereka. Aspirasi PPDI ditampung oleh Kemendagri dan akan didiskusikan bersama pihak terkait.

Terdapat tiga poin aspirasi yang disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Poin pertama yang disampaikan mengenai pemberhentian jabatan perangkat desa disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Poin kedua para perangkat desa agar status jabatan mereka disamakan seperti pegawai negeri sipil (PNS). Poin ketiga PPDI mengusulkan adanya penghasilan tetap bagi perangkat desa yang berasal dari dana perimbangan.

NasDem Menilai SE Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai Rawan Disalahgunakan

Fraksi Partai NasDem di DPR meminta Mendagri mencabut surat edaran yang memberi persetujuan terbatas kepada Pelaksana Tugas (PLT) atau penjabat sementara kepala daerah dalam mengelola kepegawaian daerah. Selain rawan intrepetasi, isi surat edaran Mendagri juga rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Selain itu, Fraksi Partai NasDem menilai pemberian kewenangan kepada PJ Kepala Daerah yang bisa memutasi ASN dinilai bertentangan dengan sejumlah udang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 10/2016 Tentang Pilkada.

"Dengan sandaran surat edaran ini sangat potensial atau rawan disalahgunakan, maka dari itu coba didiskusikan surat edaran Mendagri itu agar dasar hukumnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi NasDem Saan Mustopa.

Mudahkan Investasi, Jokowi Instruksikan Cabut 40 Peraturan Menteri

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan penuh kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bertanggung jawab mengenai perizinan berusaha. Presiden juga menginstruksikan pencabutan sekitar 40 Peraturan Menteri (Permen) yang menghambat kemudahan investasi.

Mendagri Perketat Aturan Dinas ke Luar Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memperketat aturan bagi kepala daerah yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam aturan baru tersebut, Tjahjo memerintahkan kepada kepala daerah untuk mengajukan izin ke luar negeri maksimal sepuluh hari sebelum keberangkatan.