Luhut Targetkan Digitalisasi Bansos Mulai Oktober 2026

Jakarta: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) diterapkan mulai Oktober 2026. Skema baru ini digulirkan demi menyapu bersih celah penyimpangan.

"Setelah kami evaluasi dengan cepat, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden apakah siap di-rollout (diterapkan) pada Oktober atau November tahun ini," ujar Luhut saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 30 Juni 2026.
 

Luhut menegaskan, basis keputusan peluncuran nasional tersebut sepenuhnya bersandar pada hasil evaluasi proyek percontohan (pilot project) yang saat ini tengah berjalan di 43 kabupaten/kota. Ia menginstruksikan seluruh kepala daerah yang masuk dalam zona uji coba untuk merampungkan seluruh proses implementasi sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

"Paling lambat akhir Agustus semua sudah bisa selesai, sehingga kita bisa membantu percepatan untuk rollout secara nasional," tegas Luhut.

Proyek digitalisasi ini merupakan pilar penting dalam integrasi teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech). Melalui sistem satu pintu ini, tata kelola bansos ke depan diklaim akan jauh lebih transparan, akuntabel, dan efisien dari sisi anggaran negara.


Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.

Selama masa transisi, pemerintah daerah diwajibkan menggenjot pergerakan registrasi warga ke dalam portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Luhut membidik target partisipasi sedikitnya 60 hingga 70 persen populasi penduduk di tiap wilayah uji coba terkoneksi ke dalam sistem digital tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, keberhasilan replikasi program ini merujuk pada kesuksesan uji coba serupa di Kabupaten Banyuwangi. Formulasi matang dari 43 daerah tersebut nantinya akan dibakukan menjadi peta jalan (roadmap) GovTech untuk diadopsi secara serentak di seluruh penjuru Indonesia.