Kemendagri Gembleng 434 Kepala Desa di Kampus UI

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan 434 kepala desa ke Kampus Universitas Indonesia (UI). Ratusan kepala desa itu digembleng lewat program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan I.

"Program Kepala Desa Masuk Kampus merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala desa melalui kolaborasi antara Kemendagri, Universitas Indonesia, pemerintah daerah, dan pemerintah desa," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Juli 2026.
 

Sebanyak 434 kepala desa itu berasal dari 162 kabupaten/kota di 20 provinsi. Mereka digembleng untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pembangunan.

"Kami berharap para kepala desa mampu membawa inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman," kata La Ode.

Pembukaan kegiatan berlangsung di Balai Purnomo Prawiro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Acara ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah, jajaran pimpinan UI, pejabat Kemendagri, serta akademisi.

Sebanyak 434 kepala desa yang mengikuti program berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan program KDMK bertujuan menjembatani ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi perguruan tinggi agar dapat diterapkan dalam pembangunan desa. Menurutnya, kepala desa diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menggali potensi lokal dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.


Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Foto: Dok. Istimewa.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Ia menyebut peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi, hingga inovasi pelayanan publik.

Menurut Bima, pembangunan desa yang berdampak membutuhkan kepemimpinan yang visioner, tata kelola pemerintahan yang baik, pemanfaatan data dan teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

"Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Bima Arya.

Usai pembukaan, para peserta mengikuti perkuliahan yang dibagi ke dalam 17 kelas. Materi difokuskan pada enam bidang inovasi, yakni pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekowisata, ekonomi dan infrastruktur, mitigasi bencana serta kesehatan, pendidikan dan digitalisasi, serta perikanan dan peternakan. Setiap kelas didampingi dua dosen dan dua fasilitator untuk memastikan proses pembelajaran berjalan optimal.