Prabowo Siapkan Rp42 Triliun Percepat Rehabilitasi Pascabencana Sumatra

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Hal ini guna memastikan program pemulihan dapat berjalan sejak awal tahun.

“Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan. Tahun depan itu, kami sampaikan Bapak Presiden tadi adalah anggarannya lebih kurang Rp42 triliun. Bukannya kepada saya ya, tapi kepada Kementerian Lembaga, PU, Kementerian Dasar,” ujar Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
 

Tito menjelaskan, total kebutuhan anggaran tersebut terbagi atas sekitar Rp33 triliun untuk alokasi kegiatan kementerian dan lembaga (K/L) pada 2027, serta sekitar Rp9 triliun sisa anggaran 2026 yang belum terealisasi dan akan diluncurkan ke tahun berikutnya.

Rincian kebutuhan anggaran tersebut telah disusun berdasarkan program dan target pemulihan yang terukur, mencakup pembangunan serta perbaikan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga pemulihan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak.


Mendagri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian (kanan). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh pembiayaan pemulihan pascabencana agar kementerian serta lembaga terkait dapat segera mempersiapkan pelaksanaan program tanpa hambatan waktu.

Untuk mengantisipasi hambatan administratif, Tito mengusulkan agar proses persetujuan dan pengajuan anggaran dapat dilakukan sedini mungkin agar instansi terkait dapat langsung mengeksekusi tahapan lelang.

“Begitu sudah mengajukan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan yang penting sudah mengeluarkan surat setuju, maka K/L bisa melakukan lelang dini. Lelang cepat,” jelas Tito.

Melalui langkah cepat ini, pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik dapat kembali beroperasi pada Januari atau paling lambat Februari 2027, demi menghindari stagnasi birokrasi yang dapat merugikan masyarakat.

“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari sudah kita harus running lagi. Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan kesediaan keuangan, stagnan, baru kita kerja bulan April, Mei, Juni. Kasihan masyarakat makin lama menunggu,” kata Tito.