Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri). Foto: Metrotvnews.com/Nattasya Amani Vrazeti.
Mendagri Tito Bertemu Gubernur Pramono Bicarakan Obligasi Daerah
Nattasya Amani Vrazeti • 17 November 2026 15:11
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan tersebut membahas rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Dulu kan beliau (Pramono) pernah menyampaikan ada rencana membuat obligasi daerah. Tapi di tingkat pusat kita sudah bicarakan bahwa nanti kalau obligasi daerah itu kan menjadi utang,” kata Tito di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Tito menjelaskan pemerintah pusat mengarahkan agar skema pembiayaan tersebut dialihkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Skema pembiayaan ini rencananya untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta, termasuk fasilitas rumah sakit.
Menurut Tito, salah satu mekanisme pembayaran pinjaman yang diusulkan Menteri Keuangan adalah melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Nah, jadi dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong,” jelas Tito.
Skema tersebut dinilai efektif mencegah pinjaman pembangunan daerah menjadi beban bagi kepala daerah. Khususnya, yang menjabat pada periode pemerintahan selanjutnya.
“Sehingga meskipun nanti lintas pemerintahan, kita enggak tahu siapa nanti dalam pilkada berikutnya, tidak memberatkan kepala daerah berikutnya karena utangnya dibayar melalui pemotongan DBH itu, saya kira itu cara yang bagus,” ungkap Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri). Foto: Metrotvnews.com/Nattasya Amani Vrazeti.
Tito menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada prinsipnya menyetujui rencana pembiayaan melalui PT SMI. Rekomendasi dari Kemendagri menjadi salah satu syarat utama agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperoleh fasilitas pinjaman tersebut.
“Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” kata Tito.
Selain membahas skema pembiayaan infrastruktur, Tito menyebut program pembangunan yang direncanakan Pramono menyasar sejumlah persoalan utama di Ibu Kota. Mulai dari kemacetan, banjir, hingga penataan kawasan permukiman kumuh.
“Mulai dari ada rumah sakit, kemudian ada LRT, kan ini problem kita kan Jakarta ini macet, banjir, slum area yang paling tiga itu,” tutur Tito.
Tito menilai pembangunan rumah sakit, pengembangan LRT, serta program penanganan banjir merupakan langkah strategis. Karena menjawab kebutuhan dasar warga Jakarta.
“Nah ini bisa membantu rakyat untuk masalah kesehatan, ditambah lagi dengan mengurangi kemacetan, itu kan bagus, satu lagi masalah banjir. Tiga, program untuk menangani banjir. Ini memang tiga hal ini yang paling utama di Jakarta,” kata Tito.