Pemprov DKI Kaji Usulan DPRD Naikkan Denda Parkir Liar 10 Kali Lipat

Parkir liar di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (15/11/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

Pemprov DKI Kaji Usulan DPRD Naikkan Denda Parkir Liar 10 Kali Lipat

Nattasya Amani Vrazeti • 17 November 2026 14:18

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji usulan DPRD DKI Jakarta untuk menaikkan denda bagi pengelola parkir liar hingga 10 kali lipat. Usulan tersebut akan dibahas bersama dinas terkait, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

“Dengan mempertimbangkan aspek regulasi, efektivitas penegakan, serta dampaknya terhadap ketertiban ruang publik dan penerimaan daerah,” kata Staff Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, saat dihubungi, Selasa, 17 November 2026. 

Chico menjelaskan penanganan parkir liar membutuhkan pendekatan komprehensif. Menurut Chico, upaya tersebut tidak cukup melalui penertiban di lapangan, tetapi perlu disertai penguatan sanksi, perbaikan sistem perizinan, dan pengawasan secara konsisten.

“Mengenai besaran denda yang berlaku saat ini, kami memahami kekhawatiran bahwa sanksi yang dirasa belum cukup tegas dapat mengurangi efek jera,” ujar Chico. 

Chico menyebut setiap usulan penguatan sanksi, termasuk yang disampaikan DPRD DKI Jakarta, akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan perparkiran ke depan.

Parkir liar masih terjadi di trotoar dekat JPO kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan.

Saat ini, Pemprov DKI terus menertibkan parkir liar secara rutin di berbagai wilayah Jakarta. Penanganan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rapat mingguan di tingkat kecamatan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Pemprov DKI berkomitmen menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Pansus Tata Kelola Perparkiran secara serius bersama DPRD DKI,” kata Chico.

Chico menegaskan Pemprov DKI ingin mewujudkan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah praktik parkir ilegal yang merugikan masyarakat maupun pendapatan daerah.

Sebelumnya, denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin (ilegal) diusulkan naik 10 kali lipat. Usulan itu untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pengelolaan parkir ilegal kembali terulang.

Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter berpendapat, denda sekitar Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup memberikan efek jera.

"Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” kata Jupiter dikutip dari Antara, Sabtu, 14 November 2026.

(Siti Yona Hukmana)