Pimpinan DPRD DKI Harap Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Sediakan Gudang Logistik Pemilu, Pemprov DKI Diminta Pinjam Wisma Atlet

Daya Magis Kesetiaan Hachiko

Massa Tolak Rencana Pemkab Pangandaran Pinjaman Rp350 Miliar ke Bank

Unjuk rasa dari gabungan masyarakat Pangandaran di depan Kantor DPRD Pangandaran berlangsung ricuh. Massa yang kesal karena aksinya tidak ditanggapi, langsung mendobrak pagar Kantor DPRD dengan menggunakan mobil.

Aksi massa ini digelar saat berlangsungnya rapat paripurna penetapan APBD Kabupaten Pangandaran 2024 di Gedung DPRD Pangandaran pada Rabu, 29 November 2023.

Mereka menuntut agar Pemkab Pangandaran membatalkan rencana peminjaman uang Rp350 miliar ke bank, untuk defisit anggaran.

Kesal karena aksi mereka tidak ditanggapi, akhirnya massa mendobrak pagar yang dijaga aparat keamanan menggunakan mobil dan kericuhan tidak terhindar, hingga polisi menembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Namun, setelah rapat paripurna selesai perwakilan massa diperbolehkan masuk ke gedung DPRD untuk melakukan audiensi dan kembali ditolak. Tidak hanya itu, kericuhan terjadi kembali ketika Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata hendak menuju ke pendopo usai rapat paripurna DPRD. Aksi tersenut berhasil diredamaparat keamanan setempat.

Capaian DPRD dalam Membangun Kota Bekasi

Kota Bekasi telah bertransformasi menjadi kota metropolitan di usia ke-26 tahun. Berbagai capaian pembangunan kini dirasakan oleh semua warga Bekasi, hal tersebut tidak terlepas dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Capaian pembangunan Kota Bekasi dibuktikan dengan hadirnya bangunan properti, pusat perbelanjaan, apartemen megah, pusat hiburan hingga sarana kesehatan.

Kota metropolitan berpenduduk 2,6 juta jiwa lebih ini telah bertransformasi dan menorehkan banyak prestasi. Capaian dan keberhasilan yang diperoleh Kota Bekasi tidak lepas dari peranserta anggota DPRD. 

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pembentukan peraturan daerah, membuat anggaran dan juga menjalankan pengawasan.

DPRD Tasikmalaya Sidak Klinik Alifa Usai Bayi Tewas Akibat Pelayanan Buruk

DPRD dan Dinkes melakukan inspeksi mendadak ke Klinik Alifa terkait kematian bayi yang baru dilahirkannya. 

NasDem Minta Pembangunan di Kepulauan Seribu Lebih Masif Usai Pencabutan Perda

Partai NasDem Targetkan Punya Fraksi Utuh di Tiap Kota dan Kabupaten se-Sulut

Komisi E DPRD DKI Terima Alokasi APBD Terbesar di 2024

DPRD Riau Umumkan Pengunduran diri Gubernur Syamsuar

DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Buntut Siswa Tewas Terjatuh di Sekolah

Cetak Ulang KTP Harus Jadi Momentum Pendataan Ulang Warga

RDP di DPRD Sultra Diwarnai Kericuhan

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Pendopo DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) diwarnai kericuhan. Kepala Syahbandar Molawe, Konawe Utara Kristina Anton disiram air oleh demonstran.

Penyiraman air dipicu ketika Kristina Anton dinilai berbelit-belit dalam memberikan penjelasan saat RDP berlangsung. Hal itu memantik emosi demonstran. RDP pun berlangsung ricuh.

Aparat kepolisian yang berjaga berhasil meredam keributan itu dengan mengamankan pelaku penyiraman.

RDP di DPRD Sultra digelar untuk merespons tuntutan pengunjuk rasa. Demonstran dari tiga organisasi masyarakat meminta Kejati Sultra untuk mengusut dugaan pungli penerbitan surat perintah berlayar yang dilakukan oleh oknum Syahbandar.

“Dugaan pungutan liar yang diduga dilakukan oknum Syahbandar terhadap pengusaha tambang terjadi setiap pengangkut biji nikel menggunakan kapal tongkang di Kabupaten Konawe Utara,” kata Koordinator Aksi, Alfin.

Sementara itu, Kepala Syahbandar Molawe Kristina Anton berjanji akan menindak tegas oknum pegawai yang melakukan pungli tersebut.

KPK Periksa 6 Eks Anggota DPRD Jambi Tersangka Kasus Uang Ketok Palu

Anggota DPRD DKI Minta Ambulans Siaga di Setiap Kelurahan

DPRD DKI Bakal Undang Kemendagri Bahas RUU Kekhususan Jakarta

KIP: Seluruh Bacaleg DPRK Banda Aceh dari PDA Gugur

Bacaleg TMS berasal dari hampir seluruh partai politik yang mengajukan calon

Satgassus Polri Ingatkan Anggota DPRD Banten Tak Terima Suap

DPRD Janji Selesaikan Persoalan Warga Kampung Bayam

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino bersama dua anggota DPRD DKI Jakarta lainnya dari fraksi NasDem melakukan mediasi dan dengar pendapat oleh warga Kampung Bayam Madani, mengenai kejadian yang menimpa mereka.

Wibi Andrino datang untuk membawa permasalahan tersebut ke meja DPRD. Konflik ini bermula ketika warga Kampung Bayam merasa di intimidasi oleh pihak keamanan hingga tidak mendapatkan serah terima kunci untuk Kampung Susun yang sudah dibangun sejak 2022. 

Warga tidak bisa mengakses ke dalam rumah mereka sendiri selama delapan bulan, padahal Kampung Susun sudah selesai dibuat untuk ditempati.

Dengan hadirnya Wibi bersama anggota DPRD lainnya berharap dapat menyebar luaskan permasalahan tersebut, agar semua lapisan datang membantu proses hukum warga Kampung Bayam, Jakarta Utara. 

Legislator Dorong Penggunaan Transportasi Publik DKI Dimasifkan

DPRD Tolak Usulan Pinjaman Pemprov DKI untuk Pembangunan RDF Plant

Legislator DKI Diminta Libatkan Publik dalam Menangani Polusi Udara

DPRD Tanggapi Usulan Polusi Udara Jakarta jadi Darurat Bencana

DPRD DKI Berencana Bikin Pansus Polusi Udara

21 Agustus, 50% ASN DKI Mulai WFH

Tagih Penjelasan soal Polusi ke Heru Mentok, Koalisi Ibu Kota Ngadu ke DPRD

DPRD DKI Usulkan Insentif Pekerja Lapangan Imbas Polusi Udara

Pemprov DKI Disebut Tidak Pernah Menindak 1.600 Industri Pencemar Udara Jakarta

KPK Menahan 5 Tersangka Korupsi Uang Ketok Palu Jambi

Pekerja Lapangan Pemprov DKI Diusulkan Diberi Insentif