Video dan berita pemilu Terkini dan Terbaru Hari ini

Berharap MK Tetap Istikamah dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Metro Pagi Prime Time • 2 days ago • Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya menolak permohonan untuk menggunakan kembali sistem proporsional tertutup. MK juga diharapkan konsisten dengan metode hukum yang selama ini digunakan oleh hakim konstitusi.

Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusionalitas sebuah undang-undang. Dalam konteks sistem Pemilu yang saat ini sedang diuji, MK semestinya sudah selesai dan tak perlu mengabulkan permohonan menggunakan kembali sistem proporsional tertutup. Karena norma itu sudah dibatalkan MK sejak 2008.

"Mahkamah konstitusi seharusnya mempertahankan nilai konstitusionalitas yang pernah dia bicarakan. Lagi-lagi kalau bicara soal sistem, mekanisme dan lain sebagainya, saya kira itu bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Tapi kalau kita bicara soal nilai, maka nilai dasar yang dulu diputuskan oleh MK adalah menjaga kedaulatan rakyat," ujar pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar.

Bila MK mengabaikan yurisprudensinya sendiri dan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup, bukan tidak mungkin gejolak sosial dan politik akan terjadi. Karena saat sidang perkara sistem pemilu ini bergulir, proses penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah berjalan.

"Kalau ibarat sepak bola, kick off Pemilu ini kan sudah dimulai sejak 14 Juni 2022. Semua pemain sudah dikasih nomor punggung dan sudah ada di lapangan sekarang ini. Sudah main bola, tapi tiba-tiba harus di-interrupt dengan peraturan baru. Itu kan semua akan membuat kekisruhan," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia.

Sementara itu, sidang perkara uji materi sistem Pemilu baru digelar kembali pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan dari KPU dan sejumlah partai politik yang telah mengajukan diri sebagai pihak terkait.

PPP Akui Masih Ada Kelompok Ingin Tunda Pemilu 2024

Metro Pagi Prime Time • 2 days ago • Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan masih ada kelompok masyarakat yang terus berusaha menunda pemilihan umum 2024. Menurut Arsul, usulan penundaan Pemilu 2024 otomatis mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Namun, Arsul tidak menerangkan identitas kelompok yang memperjuangkan penundaan Pemilu tersebut. Jika wacana ini terealisasi, praktis perpanjangan masa jabatan juga akan berlaku bagi anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sementara itu dalam konteks partai politik, Arsul mengatakan tidak ada komunikasi antar partai mengenai penundaan pemilu. Dengan begitu, partai-partai politik sejauh ini masih bekerja pada asumsi Pemilu tetap sesuai jadwal yakni pemilihan pada 14 Februari 2024.

Polemik Sistem Pemilu, Perludem: Ruang MK Hanya Beri Rambu-Rambu

Primetime News • 8 days ago • mk • pemilu

Sejumlah pihak menegaskan, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menentukan sistem pemilu yang open legal policy atau sepenuhnya merupakan pilihan terbuka di tangan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, Mahkamah Konsitusi mempunyai ruang dalam menentukan sistem pemilu.

"Mahkamah Konsitusi punya ruang yaitu memberikan rambu-rambu di dalam melakukan pilihan sistem pemilu," kata Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat wawancara dalam program Primetime News Metro TV, Rabu (1/2/2023).

Menurut Titi, rambu-rambu yang diberikan oleh MK yang pertama proses dalam memilih sistem pemilu harus terbuka, transparan, akuntable, demokratis dengan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Kedua, pilihan atas sistem pemilu harus memperkuat kedaulatan rakyat dan memperkuat otoritas pemilih dan anggota partai sebagai pemilik kedaulatan partai. Ketiga, memastikan implikasi dari pilihan sistem pemilu secara teknis disimulasikan dengan baik dan konprehensif.

"Jadi rambu-rambu itu yang bisa diperankan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi tidak pada memilih apakah tertutup atau terbuka," ujar Titi Anggraini.

Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menjelaskan bahwa yang dijaga oleh Mahkamah Konsitusi yakni konsitusionalitas.

Polemik Sistem Pemilu, MK Diminta Tidak Masuk Ranah Pembuat UU

Primetime News • 8 days ago • mk • pemilu

Mahkamah Konstitusi diminta untuk tidak memasuki ranah yang menjadi milik pembuat undang-undang yakni Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus berhati-hati dalam memutuskan uji materi tentang sistem Pemilu yang sudah dibuat dan disetujui oleh DPR dan Pemerintah.

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengingatkan, sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan amanat dari undang-undang sistem Pemilu yang sudah ditetapkan dan disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah sejak 2017.

Undang-undang dasar 1945 telah mengatur secara kaku dimana ketentuan Pemilu yang wajib untuk dilaksanakan dan mana ketentuan yang bisa dilimpahkan kepada pembuat undang-undang. Contohnya, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sudah ditetapkan di dalam undang-undang dasar.

Namun, ketentuan mengenai sistem pemilu merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah. DPR sebagai pemberi keterangan telah menyatakan penolakannya terhadap sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup. Hal ini disampaikan pada sidang di MK pekan lalu.