- TANAMAN SORGUM PROGRAM JOKOWI MULAI DIPANEN DI LOMBOK TENGAH NTB
- WAPRES PASTIKAN INDONESIA SEGERA KIRIM BANTUAN KEMANUSIAAN GEMPA TURKI
- KBRI ANKARA AKAN EVAKUASI 104 WNI TERDAMPAK GEMPA TURKI DI LIMA LOKASI
- TPNPB-OPM MENGAKU BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAKARAN PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA
- TPNPB-OPM MENGAKU SANDERA PILOT SUSI AIR KAPTEN PHILIPS ASAL SELANDIA BARU
- KEMENDAGRI DORONG PEMKOT SORONG GENJOT REALISASI APBD SEJAK AWAL TAHUN
- POLRI: PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA DIBAKAR KKB PIMPINAN EGIANNUS KOGOYA
- POLRI PREDIKSI BERITA HOAKS DAN POLITIK IDENTITAS MENINGKAT JELANG PEMILU 2024
- PRESIDEN YAKIN PENURUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI TIDAK PENGARUHI INVESTOR
- KAPOLRI: TIM GABUNGAN TERUS MENCARI PILOT DAN PENUMPANG SUSI AIR DI NDUGA PAPUA
Bawaslu: Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat karena Medsos
The Election Channel • 4 months ago • BawasluBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para kepala daerah untuk mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilu 2024. Bawaslu mengatakan media sosial menjadi salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran netralitas ASN dalam Rakor tersebut.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta para kepala daerah khususnya pejabat pembina kepegawaian melakukan sosialisasi penggunaan media sosial bagi ASN. Bagja menjelaskan persoalan ini menjadi perhatian Bawaslu karena pelanggaran netralitas ASN saat pilkada lebih banyak dibandingkan saat pemilu. Tercatat lebih dari seribu perkara yang ditangani Bawaslu saat penyelenggaraan pilkada 2020.
Ketua Komisi ASN, Agus Pramusinto menambahkan bahwa apabila terdapat ASN yang terbukti memberi dukungan kepada calon legislatif maupun calon kepala daerah, baik di lapangan maupun di media sosial, maka sanksinya adalah pemblokiran promosi jabatan.