- TANAMAN SORGUM PROGRAM JOKOWI MULAI DIPANEN DI LOMBOK TENGAH NTB
- WAPRES PASTIKAN INDONESIA SEGERA KIRIM BANTUAN KEMANUSIAAN GEMPA TURKI
- KBRI ANKARA AKAN EVAKUASI 104 WNI TERDAMPAK GEMPA TURKI DI LIMA LOKASI
- TPNPB-OPM MENGAKU BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAKARAN PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA
- TPNPB-OPM MENGAKU SANDERA PILOT SUSI AIR KAPTEN PHILIPS ASAL SELANDIA BARU
- KEMENDAGRI DORONG PEMKOT SORONG GENJOT REALISASI APBD SEJAK AWAL TAHUN
- POLRI: PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA DIBAKAR KKB PIMPINAN EGIANNUS KOGOYA
- POLRI PREDIKSI BERITA HOAKS DAN POLITIK IDENTITAS MENINGKAT JELANG PEMILU 2024
- PRESIDEN YAKIN PENURUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI TIDAK PENGARUHI INVESTOR
- KAPOLRI: TIM GABUNGAN TERUS MENCARI PILOT DAN PENUMPANG SUSI AIR DI NDUGA PAPUA
Bawaslu Bantah Kirim SMS Blast Larang Anies Safari Politik di Masjid
Nasional • 11 hours agoBawaslu membantah mengirim pesan singkat atau SMS blast kepada bakal calon Presiden Anies Baswedan, mengenai larangan safari politiknya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada 13 Maret lalu.
"Kami tidak pernah mengeluarkan SMS blast. Tidak ada dari Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu kabupaten/kota. Kami tidak punya alat seperti itu dan kami tidak melakukan pemesanan apapun tentang SMS blast terhadap provider komunikasi," ujar Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja dalam Primetime News Metro TV, Kamis (1/6/2023).
Ia juga menegaskan tidak ada perlakuan khusus terhadap kandidat capres manapun, termasuk bakal capres Ganjar Pranowo yang belakangan ini disorot publik, akibat melakukan safari politik di Masjid Agung Banten.
Rahmat mengimbau agar para capres tidak melakukan kampanye di tempat ibadah dan tidak menjadikan tempat suci tersebut sebagai tempat bersosialisasi.
Namun, pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai janggal terhadap bantahan Bawaslu soal SMS blast.
"Kalau itu (SMS blast) bukan dari Bawaslu, lalu dari siapa? Bawaslu nggak pernah bisa menjelaskan SMS itu dari siapa," kata Ray Rangkuti.
Ia menyebut, seharusnya Bawaslu melakukan penyelidikan siapa pelaku penyebar SMS blast itu, lantaran sudah mencoreng nama lembaga penyelenggara pemilu tersebut.