Ubah Sistem Pemilu Buat Siapa?

Ada kabar bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu kepada sistem proporsional tertutup. Artinya, pemilih akan menyoblos gambar partai. Padahal pemilu era reformasi telah memakai sistem yang dianggap lebih demokratis dengan menyoblos nama caleg.

Mengapa masih ada partai yang menghendaki pemilu sistem tertutup dan apa dampaknya?

Ganjar Dikritik Buntut Safari Politik di Masjid

Media sosial bakal calon Presiden Ganjar Pranowo kembali dihujani kritik, setelah memajang foto saat ia tengah berada di Masjid Agung Banten pada 28 Mei 2023. Hal itu dianggap tidak etis, karena Ganjar dinilai memanfaatkan rumah ibadah sebagai tempat berkampanye.

Namun, Bawaslu menyebut aksi tersebut tidak termasuk kategori pelanggaran, karena terjadi sebelum masa kampanye. Hal itu juga membuat netizen menilai Bawaslu tebang pilih terhadap calon presiden lainnya, yakni Anies Baswedan.

Saat Anies melaksanakan Salat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada 13 Maret lalu, beredar pesan singkat yang melarang Anies menjadikan masjid tersebut sebagai tempat safari politik. Pesan tersebut dikirim oleh jajaran Bawaslu Jawa Timur.

Netizen menilai masih ada peraturan yang longgar mengenai kebijakan safari politik yang dilarang dilakukan di tempat ibadah. 

Gibran Ogah Ikut Cawe-Cawe Pilpres 2024

Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka enggan ikut campur urusan partai politik jelang Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan usai ayahnya dianggap cawe-cawe dalam kontestasi politik. 

Wali Kota Surakarta itu menegaskan dirinya netral menjelang Pilpres 2024 dan menganggap semua pihak sebagai teman. Sebagai wali kota, Gibran memfasilitasi bakal calon presiden yang berkunjung ke Surakarta. 

Hingga kini, Gibran telah menerima kunjungan dari beberapa kandidat bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

5 Skema Putusan MK Soal Sistem Pemilu

Cawe-cawe Jokowi, Dikhawatirkan Bikin Lembaga Negara Tak Netral

Suara +62: Caleg Artis, Antara Popularitas dan Elektabilitas

Sebanyak 18 partai politik telah mendaftarkan nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan bertarung di Pemilu 2024. Dari ribuan nama yang didaftarkan, terselip nama-nama artis dan publik figur. 

Sebagian dari mereka didaftarkan menjadi Caleg DPR RI, ada juga yang bakal bertarung memperebutkan kursi di tingkat DPRD dan DPD. Dari deretan nama artis, ada petahana yang telah duduk di parlemen. Namun, sebagian lainnya merupakan nama yang baru terjun ke parlemen. 

Sebagian besar masyarakat memang sudah cukup familiar dengan nama-nama artis yang akan berkontestasi di Pileg 2024. Namun, hal itu belum tentu menjadi jaminan jalan mulus mereka untuk melenggang ke Senayan. 

Para artis yang maju nyaleg wajib memiliki program kerja untuk meyakinkan publik memilih mereka sebagai perwakilan aspirasi rakyat. 

4 Fakta Baliho Prabowo-Jokowi 'Menang Bersama' di Jakarta Pusat

Gerakan Pemuda Kakbah PPP akan Berperan Aktif pada Pemilu 2024

GPK dapat menjadi wadah generasi muda dalam berbagai bidang pada masa mendatang

Mengenal 3 Sistem Pemilihan Umum di Dunia

Hakim MK Diharapkan Tunjukkan Sikap Kenegarawanan dalam Memutus Gugatan Sistem Pemilu

Larangan Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kampanye Pemilu

Pakar: Kalau Cawe-Cawe Jokowi di Luar Urusan Pemerintah Itu Salah

Presiden Joko Widodo menyatakan akan cawe-cawe dengan dalih demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, hal tersebut sah saja jika cawe-cawe dalam konteks kepentingan negara, tetapi lain hal jika cawe-cawe soal politik dan seharusnya presiden netral.

"Kalau dia (Presiden Jokowi) cawe-cawe dalam konteks urus pemerintahan tidak ada yang salah, tetapi kalau dia cawe-cawe di luar urusan pemerintahan (urusan capres) itu salah, " ucap Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

Istana memastikan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun sikap Jokowi yang menunjukan berbagai manuver politik dianggap telah menunjukan keberpihakan yang menjadi dasar kekhawatiran akan tidak netralnya presiden dalam pilpres 2024. 

Ucapan Presiden Joko Widodo yang mengakui dirinya turut cawe-cawe mengundang respons dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

Gerindra Ingatkan Anggaran MK Ditentukan oleh DPR

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, ia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bersikeras memutuskan sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.

Ia juga mengatakan, DPR tidak ingin memerkan atau unjuk kekuasaan. Namun, ia mengingatkan semua pihak bahwa DPR memiliki kewenangan sebagai lembaga legislatif. 

"Ya jadi kita tidak akan saling memerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif, kami juga punya kewenangan. Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023.

Sebelumnya, isu MK memutuskan sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup berawal dari pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Mantan Wamenkumham itu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi itu dari sumber anonim yang dapat dipercaya kredibilitasnya. 

Ketua MK: Tidak Ada Bocor Putusan MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membantah kebocoran putusan mengenai sistem pemilu. Anwar Usman juga mengaku tidak khawatir dengan ancaman delapan fraksi di DPR, yang akan mereisi kewenangan MK jika MK putuskan sistem pemilu tertutup.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaskan, saat ini, 9 hakim MK sedang membahas kesimpulan yang diserahkan oleh 15 pihak terkait, termasuk KPU, DPR, pemerintah, dan pihak terkait lainnya yakni partai politik.

Anwar Usman juga menjelaskan, tidak ada batas waktu bagi hakim MK untuk memutuskan perkara tersebut, Namun dirinya menegaskan, akan segera membacakan putusan dalam waktu dekat.

Soal isu kebocoran data, Anwar Usman menegaskan tidak ada kebocoran data, karena rapat permusyawaratan hakim baru dimulai penyerahan hasil kesimpulan dari pihak terkait pada Rabu (3/5/2023). 

Istana Pastikan Cawe-Cawe Presiden Jokowi untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

Istana memastikan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun sikap Jokowi yang menunjukkan berbagai manuver politik dianggap telah menunjukkan keberpihakan yang menjadi dasar kekhawatiran akan tidak netralnya presiden dalam pilpres 2024. 

Ucapan Presiden Joko Widodo yang mengakui dirinya turut cawe-cawe mengundang respons dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengungkapkan ada kekhawatiran yang muncul soal politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik 2024. Anies menyebut masyarakat khawatir akan tidak netralnya kepala negara dalam pemilu berdampak pada perlakuan tidak adil, seperti penjegalan kepada kubu yang dianggap lawan.

Rektor Universitas Paramadina sekaligus Analis Ekonomi Politik, Didik J Rachbini menyebut kekhawatiran akan tidak netralnya presiden sangat beralasan. Pasalnya, sudah beberapa kali Presiden Joko Widodo melakukan berbagai tindakan yang dianggap berpihak. 

Namun Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin justru mempertanyakan pihak-pihak yang mengkhawatirkan ketidak netralan Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2024. Ngabalin menganggap keterlibatan atau cawe-cawe yang dilakukan presiden bukanlah sebuah kesalahan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Pihak Istana menyebut presiden ingin memastikan Pemilu 2024 berlangusng secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden berharap pemimpin ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Ketua MK Sebut Gugatan Soal Sistem Pemilu Akan Segera Diputus

8 Fraksi DPR Konsisten Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Pemilu 2024

Delapan partai politik parlemen kompak menolak wacana pemberlakuan sistem pemilu proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Penolakan sistem proporsional tertutup ini dinyatakan sebagai komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia. 

Perwakilan delapan fraksi partai politik penolak sistem pemilu proporsional tertutup kembali menegaskan sikapnya di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (30/5/2023). 

Kedelapan partai menyatakan konsisten mendukung sistem prosporsional terbuka pada Pemilu 2024. Delapan partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PPP, PKB, dan PKS. 

Meski belum ada putusan mengenai sistem Pemilu 2024, kedelapan partai meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal itu sebagai bentuk nyata demokrasi. 

Dari sembilan partai politik parlemen, hanya PDIP yang menyatakan mendukung sistem proporsional tertutup karena peserta pemilu adalah partai politik. Namun, PDIP menegaskan komitmen untuk selalu taat asas dan konstitusi. 

Isu MK memutuskan sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup berawal dari pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Mantan Wamenkumham itu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi itu dari sumber anonim yang dapat dipercaya kredibilitasnya. 

PAN Bela Jokowi Soal Cawe-cawe Pemilu 2024

Survei Fixpol: Mahfud MD Cawapres Terfavorit di Jatim

Selain Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawansa yang elektabilitasnya menunjukkan peningkatan berdasarkan hasil rilis Lembaga Survei Fixpol, Menkopolhukam Mahfud MD juga mengalami peningkatan elektabilitas.

Meski dalam skala nasional elektabilitas Mahfud MD masih kurang bersaing, tetapi elektabilitas Mahfud MD di Jawa Timur menduduki peringat teratas untuk sosok Cawapres dengan perolehan suara sebesar 21,1%.
 
Fixpol hanya melakukan pemetaan kekuatan calon presiden dan wakil presiden di Provinsi Jawa Timur, karena provinsi tersebut dianggap menjadi salah satu wilayah petempuran terberat, dengan jumlah pemilih nomer dua terbesar di Indonesia.

Dalam surveinya, Fixpol menggunakan metodelogi multi stage random sampling, pada periode 9 hingga 16 Mei 2023 dengan jumlah responden sebanyak 840 orang. Hasilnya, elektabilitas Mahfud MD sebagai cawapres berada di urutan teratas yakni 21,1%.

Di Ambang Petaka Demokrasi

Hasrat cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam kontestasi demokrasi bukan hanya akan berdampak secara moral dan psikologi politik rakyat sebagai pemilih. Namun yang paling dikhawatirkan yakni ketidaknetralan tersebut bakal diikuti oleh perangkat dan struktur negara serta pemerintahan di bawahnya.

Sangat disayangkan seorang Presiden mengumbar syahwatnya untuk turut campur dalam proses pencapresan dalam sebuah pernyataan eksplisit, terbuka dan tanpa tedeng aling-aling saat jamuan makan bersama pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator di Istana Negara, Senin (29/5) sore. Padahal, sebelumnya Jokowi membantah cawe-cawe dalam proses pencapresan. 

Meskipun membantah  gerak dan manuver politik Jokowi seperti bertemu relawan dan menghadiri deklarasi calon presiden,  menegaskan kentalnya dukungan yang ingin ditunjukkan oleh Jokowi terhadap kandidat ataupun kekuatan politik tertentu.

Sikap inilah yang bisa memunculkan tafsir-tafsir beragam dari perangkat-perangkat negara di bawah kepemimpinannya saat ini. Tentu rakyat tidak ingin, ada perangkat pemerintahan dan negara yang menafsirkan harus ikut cawe-cawe untuk mensukseskan kandidat jagoan presiden.

Semestinya Presiden paham bahwa negara kita ini sedang krisis good governance dan clean government sehingga kalau Presiden itu berpihak pada kekuatan tertentu dan itu terlihat, dikhawatirkan nanti itu akan ditiru struktur bawahnya.

Jangan sampai karena ucapan presiden ini terjadi upaya penjegalan, muncul kriminalisasi dan perlakuan tidak fair terhadap kandidat yang tidak didukung Jokowi, juga potensi terjadinya kecurangan. Semua itu kekhawatirkan yang muncul akibat pernyataan tidak netral dan akan cawe-cawe.

Untuk itulah, Presiden perlu secara langsung menyampaikan kepada publik klarifikasi perihal cawe-cawe tersebut. Apa maksud dan makna pernyataan cawe-cawe presiden tersebut. Tidak cukup rasanya mengklarifikasi hanya lewat para menteri dan perangkat istana. 

Jangan sampai diamnya Presiden dimaknai mengiyakan atas adanya upaya intervensi dalam pencapresan. Jika dibiarkan tentu demokrasi yang telah berpuluh tahun dibangun akan berantakan akibat transisi kepimpinan yang penuh intervensi, mengangkangi konstitusi.

Sejak negeri ini memilih jalan demokrasi sebagaimana amanat konstitusi, setiap pelaksanaan pemilihan umum menjadi instrumen regenerasi kepemimpinan, termasuk Presiden dan Wakil Presiden untuk mengemban amanah dalam periode lima tahunan.

Rakyatlah yang bakal memilih dan menentukan, partai politik yang menyediakan para kandidatnya dan negara yang harus memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, serta jujur dan adil. 

Haram hukumnya bagi negara bertindak di luar koridor menjamin penyelenggaraan pemilu. Presiden sebagai kepala negara sejatinya menjadi garansi pelaksanaan pemilu berjalan sesuai rel konstitusi memperlakukan setara dan adil para kandidat pesta demokrasi.

Namun sayang, Jokowi lebih memilih menunjukkan dirinya tidak berdiri di tengah. Tidak memposisikan sebagai negarawan yang siap untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada siapapun pilihan rakyat. Jokowi seperti belum tuntas dalam dua periode kepemimpinannya.

Kalaupun memang Jokowi merasa belum tuntas atas periode pemerintahannya. Lebih baik ikut saja lagi berkompetisi. Toh, konstitusi masih memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk ikut kontestasi, tentunya sebagai calon wakil presiden.

Menjadi kandidat cawapres tentu akan lebih fair. Tidak hanya bagi kandidat lain, tetapi juga bagi rakyat sebagai pemilih. Artinya manuver politiknya akan transparan, terikat dengan semua aturan pemilu, diawasi sebagai peserta pemilu. 

Jangan cawe-cawe dari balik layar, jangan ada intervensi melalui invisible hand.

DPP PKS: Apapun Alasannya Presiden Tak Boleh Cawe-Cawe

Presiden Jokowi di depan pemimpin media mengakui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, pemimpin negara tidak boleh mengintevensi proses lima tahunan, apapun alasannya.

"Presiden tidak berhak cawe-cawe, harus benar-benar bijak," ungkap Mardani dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 31 Mei 2023.

Mardani mengatakan, sebagai kepala negara, Jokowi harus bersikap sebagai negarawan yang bijak agar dikenang oleh masyarakat setelah kepemimpinannya selesai. Jokowi diminta tidak membatasi atau memihak salah satu kubu demi melanjutkan proyeknya yang belum tuntas.

"Presiden itu kompas moral, jadilah negarawan jika ingin dikenang," ujarnya.

Mardani juga mengatakan setiap pemimpin memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Sehingga, biarkan para kandidat berkontestasi sesuai rencananya masing-masing, tidak perlu campur tangan presiden. 

Sudirman Said: Jokowi Abaikan Aspek Etis dan Kepatutan

Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menilai Presiden Jokowi mengabaikan aspek etis dan aspek kepatutan, karena terlalu repot cawe-cawe demi mendapatkan sosok penerus yang sesuai dengan seleranya.

"Ini satu ekpresi yang menurut saya sudah melupakan atau sudah mengabaikan aspek etis, aspek kepatutan dan saya sangat prihatin, karena negara kita ini negara yang hebat, tapi kemudian mendapatkan contoh dari pimpinan tertinggi negara seperti itu," ujar Sudirman Said dalam Primetime News Metro TV, Rabu (31/5/2023). 

Sudirman Said juga menilai tindakan cawe-cawe Jokowi seakan memberi sinyal bahwa Pemilu 2024 berjalan tidak netral.

Menurut Sudirman, jika benar tujuan cawe-cawe Jokowi demi menjaga kelanjutan pembangunan IKN, masih ada cara lain yang bisa dilakukan selain ikut campur kontestasi politik.

"Cara menjaga kelangsungan pembangunan, menurut saya mudah sekali dengan kebijakan regulasi dengan menempatkan birokrat yang profesional. Tapi yang lebih penting dengan program yang masuk akal yang secara jangka panjang memang justified," kata Said. 

"Apabila programnya baik-baik saja, sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali untuk tidak berlanjut," sambungnya. 

Gibran Tertibkan Ratusan Baliho Bacaleg

Wali Kota Surakarta sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka meminta atribut kampanye berupa baliho yang mulai bermunculan jelang Pemilu 2024 untuk tertib dan tidak melanggar aturan. 

"Ada beberapa vertikal banner yang nggak sesuai, itu nanti kita tertibkan, tolong. Jangan seenaknya," ujar Gibran.

Menurut Gibran, pemasangan baliho pemilu dan bakal calon legislatif tersebut menyalahi Perwali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Gibran juga mengingatkan pada para bacaleg agar tidak marah, jika baliho mereka ditertibkan.

Sindir Cawe-Cawe Jokowi, DPP PKS: 'Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari'

Jokowi telah mendeklarasikan diri akan cawe-cawe demi bangsa dan negara di hadapan pemimpin media, Selasa, 30 Mei 2023 siang. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merespons pernyataan itu dengan pribahasa, "guru kencing berdiri, murid kencing berlari".

"Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya khawatir apa yang dilakukan, akan dicontoh oleh orang di bawahnya," ungkap Mardani, dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 31 Mei 2023.

Usai mengeluarkan diksi cawe-cawe, pihak Istana membuat rilis yang mengartikan diksi yang diucapkan Jokowi tersebut. Dalam rilis itu ada tiga arti kata cawe-cawe, yakni memastikan pemilu berlangsung jurdil, memastikan pemilu adil untuk berbagai pihak dan memastikan pemimpin selanjutnya bisa melanjutkan mega proyek pembangunan IKN.

Mardani berpendapat bahwa poin pembangunan IKN menjadi catatan besar dalam cawe-cawe Jokowi. Menurutnya, asumsi itu sangat tidak pantas diungkapkan oleh pihak Istana.

"Itu adalah asumsi yang berbahaya, bahwa pengganti saya (Jokowi) lebih buruk. Oleh karena itu harus melanjutkan legacy saya (Jokowi)," ucapnya.

Mardani meminta Jokowi tidak telalu dalam mencampuri urusan Pilpres 2024. Ia menyebut setiap pemimpin memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Ia juga yakin setiap pemimpin akan menyelesaikan apa yang telah dirancang.

"Biarkan, pemimpin 2024 menyelesaikan dengan caranya sendiri," pungkasnya.

Kendati demikian, Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan, bersikukuh mengatakan setiap kepemimpinan harus memiliki keberlanjutan. Menurutnya, sustainabel dalam pembangunan akan membawa dampak baik  untuk semua pihak.

"Saya tidak menginginkan apa yang sudah dikerjakan 10 tahun terakhir terganggu, oleh karena itu kita harus diskusikan bersama," ujar  Ade Irfan.

Ade menginginkan Indonesia menjadi negara Maju. Sehingga harus ada proyek pembanguan yang bersifat keberlanjutan.

Presiden Cawe-cawe Pemilu 2024, Ini yang harus Dipelototi

Anies: Estafet Kepemimpinan Ditentukan Rakyat Bukan Pemegang Kewenangan

Bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan berbicara soal proses pergantian kepemimpinan lima tahunan. Anies menilai estafet kepemimpinan seluruhnya ditentukan oleh rakyat, bukan oleh pemegang kewenangan. 

"Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan," ujar Anies dalam penutupan Konsolidasi Nasional PKS, Selasa (30/5/2023). 

Anies mengibaratkan estafet kepemimpinan seperti proses perjalanan sebuah kelompok, sambil memegang kompas sebagai pemandu arah tujuan yang hendak dituju, yakni memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa tercapai.

Ia juga menekankan bahwa estafet kepemimpinan bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan apapun yang sudah dikerjakan sebelumnya. Namun, memastikan bahwa cita-cita awal berbangsa dan bernegara bisa diraih.

MK Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak ada kebocoran data soal sistem pemilu 2024. MK juga tidak akan mengambil tindak lanjutan atas informasi hasil sistem pemilu yang disebarkan mantan Wamenkumham, Denny Indrayana.

"Tidak ada yang bocor, dibahas saja belum," ujar Fajar.

Fajar Laksono selaku jubir MK menjelaskan, saat ini gugatan sistem pemilu telah memasuki tahap penyerahan kesimpulan. Oleh karena itu, pihaknya melum menggelar rapat penentuan sistem yang akan digunakan di Pemilu 2024.

Selain itu, Fajar juga menjelaskan bahwa informan Denny Indrayana bukan berasal dari internal MK. Kendati demikian, pihak MK tidak akan mengambil tindak lanjutan usai penyebaran hasil sistem pemilu yang diungkapkan Denny beberapa hari lalu.

"Yang bersangkutan (Denny) sudah mengklarifikasi bahwa mendapat informasi yang kredibel itu bukan dari MK," pungkasnya.

5 Cara Hindari Kampanye Hitam Pemilu 2024

4 Dampak Buruk Cawe-cawe Jokowi di Pilpres

Ajak Masyarakat Kawal Proses Pemilu, Ini Pesan Anies Baswedan