Korban Tewas Kekerasan Pemilu di Benggala Barat India Jadi 18 Orang

7 Orang Tewas dalam Bentrokan Pemilihan Umum Daerah di India

Sidang Putusan Banding Penundaan Pemilu 2024 Digelar Hari Ini

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang putusan banding atas putusan PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024, Selasa (11/4/2023) pukul 10.00 WIB.

Sidang ini digelar setelah adanya permohonan banding dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas vonis dari PN Jakpus yang mengabulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Vonis penundaan Pemilu tersebut diputuskan setelah adanya permohonan dari Partai Prima. Dalam amar putusannya, PN Jakpus menghukum KPU tidak melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

Dalam persidangan nanti akan ada tiga hakim untuk menangani perkara tersebut. Ketiga hakim tersebut, yakni Sugeng Riyono, Subachran Hardi Mulyono dan Haris Munandar.

Berdasarkan keterangan tertulis yang didapatkan oleh Metro TV, pihak KPU tidak akan hadir dalam sidang putusan banding hari ini.

Kecewa dengan Putusan MK, Massa Bakar Kantor Pemerintahan di Yalimo Papua

Ratusan orang merusak dan membakar sejumlah kantor pelayanan dan pemerintahan Kabupaten Yalimo, Papua. Peristiwa itu terjadi karena massa merasa kecewa atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi kepesertaan salah satu paslon bupati dan wakil bupati Yalimo.

MK Tolak Gugatan "Foto Cantik" Caleg DPD NTB

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat Farouk Muhammad terkait dengan gugatan foto cantik  Evi Apita Maya pada kampanye pemilihan DPD. Putusan ini dikeluarkan pada Jumat (9/8/2019).

122 Perkara Sengketa Pileg Lanjut ke Tahap Pembuktian

Mahkamah Konstitusi menyatakan ada 122 perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif yang dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan pembuktian. Hasil ini dibacakan dalam tiga panel sidang putusan sela pada Senin (21/7/2019) siang. MK menggugurkan permohonan dari 28 perkara sementara 80 perkara lainnya tinggal menunggu pembacaan putusan.

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 9 Provinsi

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang hari kedua perkara sengketa perselisihan hasil Pemilu legislatif pada hari ini (10/7/2019). Agenda sidang kali ini mendengarkan pembacaan permohonan pemohon meliputi 9 wilayah provinsi.

Sidang Sengketa Pileg Dibagi Tiga Panel

Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) dibagi dalam tiga panel. Hakim ketua sidang di masing-masing panel ini diantaranya Anwar Usman, Aswanto dan I Dewa Gede Palguna.

Tahapan Penanganan Sengketa Pileg 2019

Pengajuan permohonan pemohon dalam sengketa pemilihan legislasi 2019 dilakukan pada 21-24 Mei atau 3x24 jam sejak penetapan perolehan oleh KPU. Sementara sidang pengucapan putusan akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada sekitar 6 hingga 9 Agustus mendatang.

Mahfud MD: Tim Hukum TKN Tidak Perlu Hadirkan Saksi

Mantan Ketua MK menilai substansi gugatan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi sudah selesai karena tidak ada yang bisa dibuktikan dari saksi BPN. Oleh karena itu Mahfud menyarankan kepada ketua tim hukum TKN Yusril Ihza Mahendra untuk tidak perlu menghadirkan saksi.

Sidang Sengketa Pilpres 2019 - Keterangan Saksi Ahli KPU (3)

Sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi hari ini, Kamis 20 Juni dengan agenda mendengarkan saksi dari termohon atau KPU. KPU menghadirkan saksi ahli di bidang IT Prof Marsudi Wahyu Kisworo sekaligus arsitek IT di KPU.

Sidang Sengketa Pilpres 2019 - Keterangan Saksi Ahli KPU (1)

Sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi hari ini, Kamis 20 Juni dengan agenda mendengarkan saksi dari termohon atau KPU. KPU menghadirkan saksi ahli di bidang IT Prof Marsudi Wahyu Kisworo sekaligus arsitek IT di KPU.

Nama Said Didu & Haris Azhar Jadi Perdebatan di Sidang Sengketa Pilpres

Jumlah saksi yang diajukan oleh pemohon atau BPN sempat menjadi perdebatan dalam sidang sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum BPN sempat mengajukan pergantian dua nama saksi sebelum 17 saksi disumpah di hadapan sidang. Dua nama yang diajukan sebagai pengganti adalah Said Didu dan Haris Azhar yang belum disumpah.

Rangkuman Jawaban KPU & TKN atas Gugatan BPN

Sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 hari ini, Selasa (18/6/2019) berlangsung dengan agenda jawaban KPU dan TKN sebagai pihak termohon dan terkait. Dalam kesempatan tersebut kuasa hukum KPU dan TKN menyampaikan jawaban yang dinilai dapat membantah dalil gugatan BPN.

Elite Politik Diminta Tidak Kembali Gelorakan Turun ke Jalan

Ketua Umum PP Muhammadiyah Sunanto meminta agar para elite politik tidak kembali menggelorakan massa untuk turun ke jalan. Selain itu kepada tokoh agama diminta untuk menyerukan kepada jemaahnya untuk menyikapi dengan bijak proses hukum sengketa pilpres 2019 di MK.

Partai NasDem Gelar Sidang Gugatan Internal Jumlah Suara Pileg 2019

Mahkamah Partai NasDem menggelar sidang gugatan internal calon legislatif Partai NasDem Dapil Jawa Timur VI hari ini (17/6). Sidang tersebut berkaitan dengan selisih perolehan suara dalam Pileg 2019. 

MK Penjaga Konstitusi, Bukan Keranjang Sampah

Bila mencermati permohonan tim hukum Prabowo-Sandi, tuduhan-tuduhan yang disampaikan sebenarnya tidak harus diselesaikan seluruhnya di Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada hukum pemilu di Indonesia, sebetulnya sudah ada lembaga yang berwenang menangani proses dugaan pelanggaran pemilu seperti Bawaslu, Gakkumdu, dan DKPP.

Permohonan Prabowo, Layu Sebelum Berkembang? (3)

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar hari ini (14/6) adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai pemohon, Tim Hukum Prabowo-Sandi dituntut untuk menyampaikan pembuktiannya bahwa Pilpres 2019 benar terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Namun sepanjang sidang bergulir, permohonan yang disampaikan terkesan melebar dan tidak fokus. 

Permohonan Prabowo, Layu Sebelum Berkembang? (2)

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar hari ini (14/6) adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai pemohon, Tim Hukum Prabowo-Sandi dituntut untuk menyampaikan pembuktiannya bahwa Pilpres 2019 benar terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Namun sepanjang sidang bergulir, permohonan yang disampaikan terkesan melebar dan tidak fokus. 

Permohonan Prabowo, Layu Sebelum Berkembang? (1)

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar hari ini (14/6) adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai pemohon, Tim Hukum Prabowo-Sandi dituntut untuk menyampaikan pembuktiannya bahwa Pilpres 2019 benar terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Namun sepanjang sidang bergulir, permohonan yang disampaikan terkesan melebar dan tidak fokus. 

KPU Siap Jawab Gugatan Sengketa Pilpres BPN

Meski mempermasalahkan perbaikan permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin menyatakan bahwa pihaknya akan tetap memberikan jawaban pada Selasa (25/6/2019). Sikap ini diputuskan untuk menghormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 

Adu Kuat Bukti Gugatan Sengketa Pilpres di MK

Sidang gugatan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi ajang pertaruhan bukti atas perselisihan hasil suara pilpres antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. 

Sidang Lanjutan Diundur, Jadwal Putusan Sengketa Pilpres Tak Berubah

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan bahwa MK akan tetapkan putusan selama 14 hari kerja. Mundurnya sidang lanjutan tidak akan memotong masa sidang itu sendiri. Pada tanggal 28 Juni 2019, putusan sengketa pilpres akan dibacakan. 

BPN Akan Sulit Buktikan Tudingan 22 Juta Suara Siluman

Tudingan suara siluman 22 juta bersifat non yuridis dan memiliki tendensi penggiringan opini. Menurut Kuasa Hukum TKN I Wayan Sudirta, pemohon dalam hal ini BPN Prabowo-Sandi akan kesulitan untuk membuktikannya.

Pemohon Sengketa Pilpres Dinilai Tidak Tertib Hukum Acara MK

Pengamat Hukum Tata Negara Bayu D Anggono menilai bahwa pemohon tidak tertib azas dan hukum acara dengan membacakan petitum revisi yang bukan berdasar dari laporan 24 Mei 2019. Ketidaktertiban pemohon yang sejak awal pendaftaran hingga persidangan pada hari ini (14/6) seharusnya tidak terjadi.

KPU Tunggu Pembuktian 22 Juta Suara Siluman

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menunggu pembuktian dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengenai klaim 22 juta suara siluman. Menurutnya hal ini terasa ganjil, suara siluman yang terlampir dalam petitum dengan dokumen perbaikan berubah-ubah. 

Peneliti LIPI: Isi Gugatan Sengketa Pemilu Tak Fokus

Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris menilai bahwa isi permohonan atau gugatan sengketa pemilu tidak fokus. Banyak poin yang melebar, termasuk disampaikannya tudingan 'Abuse of Power' oleh Paslon 01.

Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 (14)

Perkara perselisihan hasil Pilpres 2019 mulai disidangkan hari ini, Jumat (14/06/2019) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan, pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan pemohon. 

Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 (10)

Perkara perselisihan hasil Pilpres 2019 mulai disidangkan hari ini, Jumat (14/06/2019) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan, pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan pemohon. 

Sidang MK, Uji Narasi atau Alat Bukti? (2)

Menjelang sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kembali bermanuver. Tim hukum BPN menuding Jokowi otoriter hingga meniru rezim neo-orde baru. Mengapa opini di luar persidangan terus dikembangkan jelang sidang MK?