MA Diminta Membuat Regulasi Batasi Sistem Peradilan Pemilu

Pemilu 2024 Batal Ditunda

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutus bahwa pelaksaan Pemilu-Pilpres 2024 tidak ditunda. Putusan atas banding yang dimohonkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut membatalkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). 

Memori banding yang diajukan oleh KPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat yakni membatalkan atau menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 selama dua tahun. Tiga butir dalam putusan PT DKI Jakarta adalah;
1. Menerima permohonan pembanding atau menerima permohonan dari KPU.
2. Hakim mengadili untuk membatalkan permohonan atau putusan dari PN Jakarta Pusat yang berarti putusan yang sudah dibacakan oleh PN Jakarta Pusat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 
3. Putusan Majelis Hakim menyatakan PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan kompetensi absolut untuk mengadili perkara soal sengketa pemilu. 

"Mengadili sendiri dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan peradilan umum CQ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwewenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo," kata Hakim Ketua.

Keputusan yang sebelumnya diputuskan oleh PN Jakarta Pusat tidak dapat diberlakukan, karena dari  Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai ada beberapa poin-poin yang tidak sesuai. Mulai dari posisi atau kewenangan dari PN Jakarta Pusat. 

"Di dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima, menghukum para terbanding, para penggugat, untuk membayar biaya secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150 ribu," tambah Hakim Ketua.
 

Sidang Putusan Banding Penundaan Pemilu 2024 Digelar Hari Ini

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang putusan banding atas putusan PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024, Selasa (11/4/2023) pukul 10.00 WIB.

Sidang ini digelar setelah adanya permohonan banding dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas vonis dari PN Jakpus yang mengabulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Vonis penundaan Pemilu tersebut diputuskan setelah adanya permohonan dari Partai Prima. Dalam amar putusannya, PN Jakpus menghukum KPU tidak melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

Dalam persidangan nanti akan ada tiga hakim untuk menangani perkara tersebut. Ketiga hakim tersebut, yakni Sugeng Riyono, Subachran Hardi Mulyono dan Haris Munandar.

Berdasarkan keterangan tertulis yang didapatkan oleh Metro TV, pihak KPU tidak akan hadir dalam sidang putusan banding hari ini.

Sudah 49 Perkara Pileg Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (7/8/2019) sudah membacakan putusan perkara sengketa pileg 2019 untuk sesi pertama dan sesi kedua. Seluruh perkara dari kedua sesi tersebut ditolak oleh MK.

122 Perkara Sengketa Pileg Lanjut ke Tahap Pembuktian

Mahkamah Konstitusi menyatakan ada 122 perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif yang dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan pembuktian. Hasil ini dibacakan dalam tiga panel sidang putusan sela pada Senin (21/7/2019) siang. MK menggugurkan permohonan dari 28 perkara sementara 80 perkara lainnya tinggal menunggu pembacaan putusan.

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 65 Perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif hari ini (15/7). Terdapat 65 perkara yang akan disidangkan dengan agenda sidang mendengarkan jawaban KPU sebagai termohon meliputi 5 provinsi. 

NasDem Gugat Perolehan Suara di Dapil Bengkalis 3 dan 5

Partai NasDem melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan legislatif di Riau. Kuasa Hukum Partai NasDem, Rahmat Taufit menduga ada kecurangan di Dapil Bengkalis 3 dan 5. Untuk Dapil Bengkalis 3 diduga ada penambahan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 149 suara, sementara untuk Dapil Bengkalis 5 diduga ada penambahan suara untuk PKB sebanyak 37 suara dan pengurangan suara untuk NasDem sebanyak dua suara.

MK Gelar Sidang 73 Gugatan Sengketa Pileg 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif hari ini (11/7). Terdapat 73 perkara yang akan disidangkan dengan agenda sidang mendengarkan pembacaan permohonan pemohon meliputi 9 provinsi. 

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 9 Provinsi

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang hari kedua perkara sengketa perselisihan hasil Pemilu legislatif pada hari ini (10/7/2019). Agenda sidang kali ini mendengarkan pembacaan permohonan pemohon meliputi 9 wilayah provinsi.

Sidang Sengketa Pileg Dibagi Tiga Panel

Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) dibagi dalam tiga panel. Hakim ketua sidang di masing-masing panel ini diantaranya Anwar Usman, Aswanto dan I Dewa Gede Palguna.

Agenda Sidang Mahkamah Partai NasDem Mendengarkan Keterangan Saksi dari Titik Verdi

Partai NasDem menggelar sidang mahkamah Internal untuk menyelesaikan sengketa Pileg antar Caleg partai NasDem. Agenda sidang pada Hari ini (4/7) mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh caleg NasDem dapil 6 Jawa Timur Titik Verdi.

Parpol Koalisi Prabowo-Sandi Bubar

Sekjen partai politik di barisan koalisi Adil Makmur memutuskan untuk mengakhiri kerja sama politik pasca MK menolak permohonan Prabowo-Sandi. Mulai hari ini (28/6) koalisi Adil dan Makmur dinyatakan bubar.

Legawa Bersatu Membangun Bangsa (3)

Majelis Hakim MK sudah ketuk palu menolak seluruh gugatan Pemohon BPN Prabowo-Sandi terkait sengketa hasil pilpres 2019. Dua kubu paslon yang bertarung di pilpres 2019 pun sudah mengatakan menerima hasil putusan MK. Kedua Capres menanggapi sedikit berbeda putusan MK pada Kamis malam (27/6).

Legawa Bersatu Membangun Bangsa (2)

Majelis Hakim MK sudah ketuk palu menolak seluruh gugatan Pemohon BPN Prabowo-Sandi terkait sengketa hasil pilpres 2019. Dua kubu paslon yang bertarung di pilpres 2019 pun sudah mengatakan menerima hasil putusan MK. Kedua Capres menanggapi sedikit berbeda putusan MK pada Kamis malam (27/6).

Legawa Bersatu Membangun Bangsa (1)

Majelis Hakim MK sudah ketuk palu menolak seluruh gugatan Pemohon BPN Prabowo-Sandi terkait sengketa hasil pilpres 2019. Dua kubu paslon yang bertarung di pilpres 2019 pun sudah mengatakan menerima hasil putusan MK. Kedua Capres menanggapi sedikit berbeda putusan MK pada Kamis malam (27/6).

Ridwan Kamil Harap Semua Pihak Hormati Putusan MK

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap semua pihak bisa menghormati putusan MK tentang hasil sengketa pilpres 2019. Ia mengajak semua elemen bangsa bersatu kembali mendukung Indonesia menjadi negara yang Adidaya.

Prabowo Kumpulkan Petinggi Partai Koalisi di Kertanegara

Prabowo Subianto mengumpulkan pimpinan partai koalisi Indonesia Adil Makmur di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti arah koalisi ke depan pascaputusan MK. 

Momen Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 meninggalkan momen dan keharuan tersendiri baik bagi peserta sidang maupun para hakim Konstitusi. Berikut cuplikannya.

MK Tolak Dalil Ketidaknetralan Media

Hakim Aswanto membacakan pertimbangan Majelis tentang dalil pemohon soal ketidaknetralan media. Bahwa dalil pemohon tidak memiliki dasar hukum dan tidak ada korelasinya sebagai bukti dalam sengketea hasil Pilpres.

Surya Paloh Minta Semua Pihak Menghargai Putusan MK

Ketua Umum partai NasDem Surya Paloh menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan yang diajukan pihak Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Surya Paloh meminta kepada semua pihak untuk menghargai putusan Mahkamah Konstitusi.

Sidang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres (21)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Kamis (27/6/2019). Sidang langsung dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim anggota.

Sidang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres (20)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Kamis (27/6/2019). Sidang langsung dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim anggota.

Sidang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres (19)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Kamis (27/6/2019). Sidang langsung dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim anggota.

Sidang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres (18)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Kamis (27/6/2019). Sidang langsung dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim anggota.

MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan Prabowo-Sandi. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa harus menerimanya.

Mengulas Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2019 (2)

Mengulas jalannya pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada hari Kamis (27/6). Melihat dinamika yang terjadi dalam persidangan kali ini dengan agenda Hakim Konstitusi membacakan hasil putusan sengketa pilpres 2019.

Mengulas Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2019 (1)

Mengulas jalannya pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada hari Kamis (27/6). Melihat dinamika yang terjadi dalam persidangan kali ini dengan agenda Hakim Konstitusi membacakan hasil putusan sengketa pilpres 2019.

TKN: Pemohon Bebankan Pembuktian kepada Majelis Hakim

Tim Kuasa Hukum pihak TKN I Wayan Sudirta menjelaskan bahwa pemohon membebankan pembuktian kepada majelis Hakim. Dalam pembacaan hasil putusan sengketa Pilpres, Majelis Hakim menegaskan posisinya bahwa majelis mencari keadilan dan tidak berpihak kepada siapapun.

MK Tolak Dalil Kecurangan TSM yang Melibatkan Penegak Hukum

Hakim Konstitusi Aswanto menyatakan dalil yang disampaikan kubu BPN Prabowo-Sandi soal kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang melibatkan penegak hukum, tidak terbukti. MK menegaskan bahwa dalil yang dilaporkan tersebut bukan wewenang MK melainkan Bawaslu, dimana hal tersebut sudah ada di wilayah penegakan hukum.

MK Jawab Dalil Hanya Menangangi Hasil Pemilu

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyatakan dalam pertimbangan majelis bahwa dalil pemohon yang menyatakan MK seakan-akan hanya menangani perselisihan hasil pemilu adalah tidak benar. Karena justru MK patuh pada undang-undang berdasarkan kewenangannya dan persoalan yang di-dalilkan pemohon sudah ada saluran hukumnya diluar Mahkamah Konstitusi.