Presiden Bakal Tindak Tegas Pelaku TPPO Pengungsi Rohingya

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh semakin banyak. Ia mencium adanya potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pemngungsian ini," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 8 Desember 2023.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, akan menindak tegas pihak dibalik dugaan TPPO. Pihaknya akan menjalin koordinasi dengan pihak terkait.

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," jelasnya.

Selain itu, bantuan kemanusian akan tetap diberlakukan. Namun, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

Istana Tanggapi Banner Jokowi di UGM

BEM UGM Nobatkan Jokowi Alumnus Paling Memalukan

BEM UGM memberi gelar Jokowi alumni paling memalukan. BEM KM Universitas Gadjah Mada memasang baliho yang bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan dan di baliho ini terdapat foto Joko Widodo.

Dalam baliho yang dipasang oleh BEM KM UGM ini terpampang foto Joko Widodo disertai tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Penyerahan nominasi ini dilanjutkan dengan diskusi publik bertajuk 'Indonesia Darurat Demokrasi'.

Turut hadir Dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar serta Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar.

Zainal Arifin Mochtar mengingatkan agar para mahasiswa tetap kritis, namun tidak boleh menjadi korban politik dan ditunggangi kepentingan politik lain. Menurut Zainal pemilu akan menggunakan segala cara termasuk mengorbankan mahasiswa.

Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam BEM KM UGM menilai selama menjabat sebagai presiden, Jokowi banyak memunculkan permasalahan yang merugikan rakyat seperti terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan kriminalisasi lewat Undang-Undang ITE. 

80 Kementerian Lembaga Diganjar Predikat WTP

Korupsi Pembangunan Dinilai Masif di Era Jokowi

Presiden Jokowi Duga Ada TPPO di Balik Membludaknya Pengungsi Rohingya di Aceh

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh semakin banyak. Ia mencium adanya potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pemngungsian ini," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 8 Desember 2023.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, akan menindak tegas pihak dibalik dugaan TPPO. Pihaknya akan menjalin koordinasi dengan pihak terkait.

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," jelasnya.
 

Menkumham Serahkan Penunjukan Pengganti Eddy ke Presiden Jokowi

Presiden Jokowi Terima 10 Surat Kepercayaan Duta Besar Negara Sahabat

Jokowi Resmi Berhentikan Eddy Jadi Wamenkumham

Biar Investasi Mengalir Deras, Jokowi Minta Masalah Perizinan Diperbaiki

Presiden Jokowi Disomasi Sejumlah Advokat atas Polemik Putusan MK

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo di Sekretariat Negara. Somasi disampaikan dengan alasan polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Juru bicara TPDI dan Perekat Nusantara, Petrus Selestinus mengatakan putusan MK terkait batas usia capres-cawapres telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibat putusan soal batas usia capres-cawapres tersebut mantan Ketua MK Anwar Usman dicopot dari jabatannya, melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

TPDI dan Perekat Nusantara menilai berdasar putusan MKMK tersebut, maka putusan MK terkait batas usia capres-cawapres merupakan bentuk kejahatan politik.

Karenanya, TPDI dan Perekat Nusantara meminta presiden untuk mengakhiri anomali dalam pemerintahan dalam waktu 7 hari ke depan. Beberapa di antaranya melalui pengembalian aparatur negara pada fungsi sesungguhnya, penghentian bentuk intimidasi aparat pada tokoh politik dan sosial budaya, penghentian bentuk nepotisme hingga membenahi serta mengembalikan kedigdayaan KPK.

Jika somasi tidak diindahkan, maka TPDI dan Perekat Nusantara akan menggugat Presiden ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Respons Istana atas Somasi Sejumlah Advokat ke Presiden Jokowi

Saat ditanya soal somasi yang dilayangkan TPDI dan Perekat Nusantara, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan Ia belum mengetahui isi somasi tersebut. Ari mengaku akan segera mempelajari materi somasi untuk Presiden Joko Widodo tersebut. 

"Nanti saya cek ya," jawab Ari singkat kepada wartawan.

Sebelumnya sejumlah advokat yang tergabung dalam TPDI dan Perekat Nusantara melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan dan perilaku yang dianggap menyalahgunakan wewenang dan menimbulkan anomali dalam pemerintahan pasca Putusan MK Nomor 90 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres.

Dalam keterangannya, para advokat ini menilai Putusan MK Nomor 90 sebagai puncak gunung es, yang membuka tabir dinasti politik dan nepotisme.

Lebih jauh, publik dinilai menyaksikan satu persatu institusi negara mengalami pengrusakan sistemik, yang perkuat nepotisme antara Presiden Joko Widodo dan adik iparnya Hakim MK Anwar Usman.

Karenanya, TPDI dan Perekat Nusantara meminta presiden untuk mengakhiri anomali dalam pemerintahan dalam waktu 7 hari ke depan. Beberapa di antaranya melalui pengembalian aparatur negara pada fungsi sesungguhnya, penghentian bentuk intimidasi aparat pada tokoh politik dan sosial budaya, penghentian bentuk nepotisme hingga membenahi serta mengembalikan kedigdayaan KPK.

Jika somasi tidak diindahkan, maka TPDI dan Perekat Nusantara akan menggugat Presiden ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Isu Menyudutkan Jokowi Bentuk Eskalasi Ketidakpuasan

Terancam Punah, Jokowi Minta Warga NTT Tanam Cendana Sebanyak-banyaknya

Presiden Jokowi Terbuka atas Penolakan Revisi UU MK

Moeldoko Curiga Pernyataan Agus Rahardjo Politis

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencurigai motif politik di balik pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo. Agus mengaku pernah disentak Presiden Joko Widodo lantaran getol mengusut kasus KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

“Saya melihat ini ada motif tertentu, setidaknya ada motif politik. Saya imbau kepada masyarakat untuk melihat isu dan situasi ini secara bijak dan cerdas,” kata Moeldoko di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Moeldoko tak habis pikir kasus KTP elektronik dibangunkan lagi dari kubur. Padahal, terang dia, Presiden Joko Widodo tegas menyampaikan kasus korupsi e-KTP sudah diproses hukum dan Setya Novanto telah dihukum.

“Kita tahu persoalan ini dimulai pada 2017, kenapa baru sekarang dan saat situasi negara sedang menghadapi situasi perpolitikan yang cukup meningkat,” ungkap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu meminta masyarakat bersikap bijak dan cerdas. Jangan menelan mentah-mentah setiap informasi atau isu yang beredar.

Setali tiga uang, belum lama Presiden Jokowi menegaskan hal seperti disampaikan Moeldoko. Presiden bahkan membantah mengintervensi kasus KTP elektronik dan pernah bertemu Agus Rahardjo selama periode 2017. 

Presiden Jokowi Bagikan 2,5 Juta Sertifikat Tanah Elektronik

Presiden Joko Widodo menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik kepada 10 orang penerima pada Senin, 4 Desember 2023. Total ada sebanyak 2.550.800 sertifikat tanah yang diserahkan secara luring dan daring diseluruh Indonesia. 

Presiden menyampaikan seharusnya di Indonesia ada 126 juta sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat, namun baru sekitar 46 juta yang diserahkan pada tahun 2015 lalu, artinya masih ada 80 juta bidang tanpa sertifikat, sehingga sering terjadi konflik tanah dan agraria. 

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian sebanyak 120 juta sertifikat tanah pada tahun 2024. Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjamin keamanan dan legalitas sertifikat tanah digital. 

Ia mengatakan keberadaan sertifikat tanah elektronik dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan sertifikat, mengurangi interaksi dengan masyarakat dalam pelayanan pertanahan, membatasi ruang gerak para mafia tanah, serta terlindungi apabila terjadi risiko bencana seperti banjir dan gempa bumi.

Jokowi Menyempatkan Bermain Bola saat Kunjungan Kerja ke NTT

Presiden Joko Widodo turut bermain sepak bola bersama warga Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, NTT pada Senin, 4 Desember 2023. 

Presiden Jokowi yang mengenakan kaos dengan nomor punggung 22 dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan nomor punggung 14, bertindak selaku kiper dalam tim yang berbeda. Pada menit ke 10, pertahanan gawang tim Presiden Jokowi berhasil ditembus oleh tim Menteri Basuki. 

Namun tak lama kemudian, tim Presiden Jokowi berhasil menyamakan kedudukan 1-1 dan mempertahankannya hingga pertandingan selesai. Presiden menyampaikan bahwa pertandingan tersebut merupakan pertandingan persahabatan, ia juga menilai semua pemain merasa senang dan bermain dengan menjunjung tinggi sportivitas.

Presiden Jokowi Main Bola Bareng Warga Labuan Bajo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pemantauan harga beras di Labuhan Bajo NTT, Senin sore, 4 Desember 2023. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden menyempatkan bermain sepak bola bersama warga.

Meskipun di tengah guyuran hujan, warga Labuhan Bajo antusias menyaksikan permainan bola yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Presiden Jokowi berperan sebagai penjaga gawang dalam pertandingan yang berlangsung selama 15 menit tersebut. Presiden sempat mengamankan gawang dari serangan lawan sebelum kebobolan satu gol.

Tidak lama berselang, kesebelasan Presiden Jokowi berhasil menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1. Di akhir permainan, Presiden menyapa warga dan membagikan kaos sebelum meninggalkan lapangan sepak bola.

Presiden pun sempat menari Ja'i bersama warga. Ja'i merupakan tarian khas masyarakat Nada, Flores, Nusa Tenggara Timur.

"Ini kan pertandingan persaudaraan, persahabatan, yang paling senang Pak Gubernur senang, Pak Bupati senang, semua pemain senang," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengunjungi Gudang Bulog Batu Cermin, Labuan Bajo. Kehadiran Presiden untuk mengecek persediaan beras sekaligus membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada 580 keluarga penerima manfaat.

Presiden Jokowi menyebut bantuan pangan telah disalurkan oleh pemerintah sejak April 2023. Bantuan ini akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga Maret 2024. 

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan berada di Nusa Tenggara Timur dari 4 - 6 Desember 2023. Selain Labuan Bajo, Presiden juga akan mengunjungi Kabupaten Nagekeo dan Kota Kupang.

Presiden Jokowi Bantah Intervensi Kasus Setya Novanto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyebut dirinya meminta untuk menghentikan kasus korupsi yang menjerat Setya Novanto dalam kasus suap e-KTP. Presiden mempertanyakan mengapa hal itu diramaikan.

"Ini yang pertama coba dilihat, dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya," ujar Presiden Jokowi pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.

"Pak Setya Novanto sudah dihukum divonis dihukum berat 15 tahun. Terus untuk apa diramaikan itu, kepentingan apa diramaikan itu, untuk kepentingan apa?," lanjut Presiden.

Seperti diberitakan, Agus Rahardjo dalam sebuah wawancara di stasiun televisi mengaku pernah diminta Presiden Jokowi menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR RI saat itu Setya Novanto. Namun, kasus korupsi megaproyek itu dilanjutkan penyidikannya oleh KPK. 

Indonesia Perlu Maksimalkan Reaksi Positif Piala Dunia U-17

Jokowi yakin Indonesia bisa menggelar semakin banyak ajang internasional setelah sukses menggelar Piala Dunia U-17.

Presiden Jokowi Serahkan 2,5 Juta Sertifikat Tanah Elektronik kepada Masyarakat

Presiden Bantah Bertemu Agus Rahardjo Terkait Kasus e-KTP di Istana

Presiden Jokowi: COP28 Harus Jadi Ajang Perkuat Implementasi

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa COP28 harus menjadi wadah untuk memperkuat implementasi dan bukan ajang pertunjukan ambisi, prinsip Paris agreement harus menjadi pedoman dalam pembagian tanggung jawab sesuai kemampuan nasional. 

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT G77 + RRT dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai, UEA pada 2 Desember 2023.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sedang mengambil langkah-langkah sistematis dan inovatif untuk mencapai target penyerapan karbon bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FoLU Net Sink) pada 2030, dengan mengintegrasikan pertimbangan ekonomi dan sosial serta melibatkan kerja sama dengan masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 

Presiden Jokowi juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap G77 + RRT, dan mengajak semua pihak untuk melakukan aksi bersama, serta mengemukakan tiga poin utama yang dapat dilaksanakan. 

Pertama, seluruh pihak harus memperkuat kerja sama selatan-selatan dengan menghidupkan kembali semangat Bandung. Kedua, menjadikan negara berkembang sebagai bagian dari solusi. 

Keketuaan Indonesia pada konferensi internasional telah menghasilkan sejumlah aksi dan pandangan menghadapi perubahan iklim global. Terakhir, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kohesivitas dan inklusivitas dalam pemenuhan agenda global.

Papa Minta Saham, Sudirman Said Beberkan Alasan Kemarahan Jokowi

Pecinta Buta Presiden Jokowi Mulai Sadar

Indonesia Dukung Investigasi Pelanggaran Israel

Indonesia mengutuk keras kekejaman Israel termasuk serangan ke fasilitas sipil dan mendukung investigasi melalui mekanisme internasional terkait pelanggaran Israel di Gaza.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela-sela konferensi iklim PBB di Dubai, Uni Emirat Arab. 

Masa gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir. Israel kembali melakukan serangan ke Gaza. Israel menuduh Hamas melanggar kesepakatan. 

Serangan ini menyebabkan tewasnya ratusan warga Palestina.Warga di kota Hamad, Gaza pun mencari tempat perlindungan usai menerima serangan Israel, Sabtu, 2 Desember 2023. 

Sebelumnya, para penduduk menerima pesan dari pihak Israel yang meminta mereka segera evakuasi diri meninggalkan gedung tempat tinggal mereka. Selain kota Hamad, Israel juga kembali menyerang kamp pengungsi Jabaliya.

Presiden Diminta Terbuka Tentang Intervensi ke KPK

Intervensi Presiden ke Agus Rahardjo Dinilai Perbuatan Koruptif

Istana Bantah Sudirman Said Dimarahi Jokowi Karena Laporkan Setya Novanto