Whoosh Disebut Bukan Cari Untung, Purbaya: Ada Betulnya Sedikit

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo perihal Kereta Cepat Whoosh bukan untuk mencari untung, ada benarnya. Purbaya mengatakan pembangunan Whoosh juga mengemban misi pembangunan daerah.

"Ada betulnya juga sedikit (pernyataan Jokowi). Karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga," kata Purbaya usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 29 Oktober 2025.

Namun, kata dia, pengembangan regional itu yang masih perlu diperbaiki. "Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan," jelas dia.
 

Baca juga: Jokowi Tegaskan Whoosh Dibangun Bukan untuk Cari Keuntungan Finansial

(Ilustrasi kereta cepat Whoosh. Foto: dok KCIC)
 

Alasan Jokowi gencar bangun transportasi massal

Sebelumnya, Jokowi menyebut Whoosh dibangun untuk menjadi salah satu dari serangkaian solusi untuk menguraikan kemacetan di Jakarta yang merugikan keuangan negara sedikitnya Rp65 triliun per tahun.

Di samping itu, terdapat potensi kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung yang lebih dari Rp100 triliun per tahun. Untuk mengatasi kemacetan parah yang sangat merugikan itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis membangun transportasi massal, untuk layanan publik.

"Maka dibangun MRT,  LRT, KRL, kereta bandara, dan juga kereta cepat (Whoosh) untuk tujuan masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi, yakni mobil dan sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, KRL kereta bandara," kata dia.

Jokowi menegaskan, prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik, dan bukan bertujuan mencari laba. "Jadi transportasi umum transportasi massal itu tidak bisa diukur dengan mencari laba, tapi keuntungan sosial atau social return on investment (SROI)," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Keuntungan sosial atau SROI dalam pembangunan transportasi massal dapat dilihat dari terjadinya pengurangan emisi karbon, produktivitas yang meningkat, polusi yang semakin berkurang, waktu tempuh jadi lebih cepat, dan juga multiplier effect economics (efek berganda ekonomi).

Karena itu, ia menilai munculnya subsidi dalam transportasi massal adalah investasi, dan bukan kerugian. Sebab seperti proyek MRT, subsidi yang dikeluarkan pemprov DKI adalah Rp800 miliar per tahun.

"Itu saja baru rute Lebak Bulus-HI. Nanti kalau keseluruhan rute selesai, maka subsidi yang harus dikeluarkan mencapai Rp4,5 triliun," beber Jokowi.