Polemik Utang Whoosh, Ini Pembelaan Jokowi

Solo: Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara mengenai polemik utang kereta cepat Whoosh yang menyeret namanya. Ia menekankan tujuan pengadaan Whoosh untuk mengurai kemacetan parah di Jakarta dan Bandung.

Jokowi menjelaskan kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian negara mencapai Rp65 triliun per tahun. Sementara kerugian di kawasan Jabodetabek termasuk Bandung melebihi Rp100 triliun per tahun.

"Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, termasuk Bandung juga. Dari kemacetan itu negara rugi di Jakarta Rp65 triliun per tahun, di Jabodetabek termasuk Bandung di atas Rp100 triliun per tahun," beber Jokowi di Solo, Senin, 27 Oktober 2025.

Prinsip dasar transportasi umum adalah untuk layanan publik dan bukan mencari laba. Transportasi umum diukur dari keuntungan sosial, bukan keuntungan finansial. Keuntungan sosial dari kereta cepat berupa pengurangan emisi karbon dan polusi. Masyarakat juga menjadi lebih produktif dengan waktu tempuh yang lebih cepat antar kota.


Kereta cepat Whoosh/MI/Insi

Subsidi untuk transportasi publik merupakan bentuk investasi, bukan kerugian. MRT Jakarta menerima subsidi Rp800 miliar per tahun dari Pemprov DKI Jakarta. "Kalau ada subsidi itu investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, Pemprov DKI Jakarta subsidi Rp800 miliar per tahun. Itu dari Lebak Bulus sampai HI, kalau semua bisa Rp4,5 triliun," imbuh Jokowi.

MRT sukses mengangkut 171 juta penumpang sejak beroperasi. Sementara kereta cepat Whoosh telah mengangkut 12 juta penumpang sejak mulai beroperasi. Keberadaan Whoosh menciptakan multiplier effect ekonomi yang positif. Pariwisata dan nilai properti di Bandung meningkat signifikan.

Negara-negara lain seperti Korea, China, Jepang, dan Eropa juga memberikan subsidi untuk transportasi publik. Metro Paris dan London Underground mendapat subsidi hampir 50 persen.

Kerugian Whoosh akan semakin mengecil seiring bertambahnya jumlah penumpang. Saat ini Whoosh mengangkut 19.000 penumpang per hari. Jokowi enggan berkomentar terkait kerugian Whoosh yang tidak dibayar oleh APBN. Ia menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

Sebelumnya, pakar kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan telah mengingatkan Jokowi tentang mahalnya biaya proyek Whoosh. Skema pembiayaan dari Tiongkok dengan bunga 2 persen dinilai memberatkan dibanding pinjaman Jepang yang hanya 0,1 persen.