Politik Uang Merajalela, Cak Imin: Pilkada Merusak Tatanan Demokrasi

Kabupaten Pesawaran Pelenggaran Money Politic di Pemilu 2024

KPK Mesti Jawab Kecurigaan Publik Terkait Pemanggilan Cak Imin

Bedah Editorial MI: Narasi Kontraproduktif Pak Menteri

Pejabat publik sejatinya telah dipercaya rakyat (publik) sebagai penyelenggara negara. Mereka diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan publik melalui penyelenggaraan pelayanan yang baik. Yang mesti menjadi prioritas utama pejabat publik ialah bagaimana menguatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan dan program yang mereka inisiasi. 

Karena itu, menjadi aneh kalau seorang pejabat publik masih gemar berpolitik praktis. Dengan perilaku itu, dia tidak hanya sedang mengkhianati kehendak rakyat, tetapi juga memberikan teladan buruk dalam berdemokrasi. Dengan berpolitik praktis, sesungguhnya ia telah mempertontonkan dominannya keberpihakan dia kepada kepentingan individual atau kelompok, alih-alih mementingkan kepentingan publik.

Ironisnya, yang seperti itu banyak di negeri ini. Contoh teranyar, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga telah berpolitik ketika pada Minggu (3/9) secara tiba-tiba merilis keterangan resmi atas nama kementerian, tetapi isinya sangat bertendensi politik. Dalam rilis itu, dia meminta agar masyarakat tak memilih sosok pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik di Pilpres 2024. Yaqut juga meminta publik lebih jeli dalam menentukan pilihan, terlebih sosok yang pernah memecah belah umat. 

Jika itu disampaikan dalam konteks untuk mengerek literasi politik publik agar Pemilu 2024 bisa berjalan lebih jujur, adil, dan bermartabat, tentu itu sesuatu yang bagus. Apabila benar seperti yang dikatakan juru bicara Kementerian Agama Anna Hasbie bahwa ucapan Menteri Agama itu lebih dimaksudkan untuk menjaga kerukunan antarumat saat berlangsungnya kontestasi pemilu, tentu itu sangat menyejukkan. 

Namun, persepsi publik tak bisa diatur-atur. Ketika Menag memilih diksi 'jangan memilih pemimpin yang pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya' dan 'sosok yang pernah memecah belah umat', tidak bisa dimungkiri bila ada nuansa tuduhan di situ. Ada sebuah tendensi politik yang kuat untuk menyerang sosok tertentu yang selama ini memang selalu distigmakan seperti itu. Kalau niatnya ingin menjaga kerukunan umat, kenapa harus menggunakan narasi yang justru kontraproduktif? 

Kalau dalam istilah sepak bola, Yaqut terjebak offside, ia berbicara dan bertindak melampaui garis tupoksinya sebagai pejabat publik. Dengan kalimat tersebut, Pak Menteri malah mirip perilaku buzzer, kaum pendengung di media sosial yang selalu menyerang targetnya dengan stigma-stigma negatif yang sesungguhnya tidak bisa dibuktikan. Kelompok yang kerap asal hantam hanya berbekal secuil informasi atau rumor yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Sungguh sayang, Menag dengan sadar telah mendegradasikan posisi dan kapasitasnya sebagai seorang menteri, seorang pejabat publik yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mendidik masyarakat menjadi sekadar seperti buzzer yang biasanya bekerja berdasarkan bayaran. Dengan kapasitasnya itu, Yaqut seharusnya tidak ikut-ikutan latah mengglorifikasi stigma seseorang tanpa pembuktian dan klarifikasi meski dia lawan politik sekalipun. 

Semestinya ia cari tahu dulu, tabayun, perihal yang dia tuduhkan atau ucapkan. Akan sangat buruk dampaknya apabila seorang tokoh dan pejabat publik melempar ajakan ke masyarakat hanya berdasarkan rumor, stigma, atau asumsi yang belum jelas kebenarannya. 

Betul bahwa penggunaan politik identitas sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi serta persatuan bangsa. Tidak ada secuil pun pembenaran bagi kita untuk dekat-dekat dengan cara berpolitik semacam itu. Namun, sesungguhnya jauh lebih berbahaya ketika kita berpolitik dengan seolah-olah menolak politik identitas, tetapi pada praktiknya terus-terusan menggunakan isu dan stigma itu untuk menjatuhkan lawan demi sekadar memenangi kontestasi politik lima tahunan.

Bedah Editorial MI: Merayakan Politik Kebhinekaan

Deklarasi pasangan bakal calon presiden (bacapres)-bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9), ibarat menutup pintu bagi politik pecah belah dan adu domba yang dapat menghancurkan tatanan nilai kebangsaan negeri ini. Deklarasi tersebut membuka jalan bagi hadirnya politik kebinekaan.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, juga bacapres dan bacawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), menyatakan siap menjadi pasangan kebinekaan, pasangan yang dapat menyatukan seluruh masyarakat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. 

Deklarasi tersebut juga menghapus kekhawatiran banyak pihak bahwa Pemilu 2024 akan kembali menghadirkan dua pasangan. Wajar jika kekhawatiran itu muncul, sebab seiring semakin dekatnya pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober sampai 25 November 2023, belum satu pun bacapres mengumumkan pasangannya. Yang ada justru kasak-kusuk di antara partai-partai politik menawarkan bacawapres. Dansa-dansi elite politik pun kian marak untuk menggalang dukungan politik. 

Kepastian pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang juga diisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), otomatis telah menggugurkan rivalitas politik yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. 

Kita tidak ingin rivalitas politik yang begitu panas pada Pemilu 2019 dan memecah belah

Adanya deklarasi ini menjadi bukti bahwa NasDem dan PKB sama-sama ingin menghindari terjadi lagi polarisasi politik.

Di sisi lain, deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga menimbulkan kekecewaan beberapa pihak yang merasa ditinggalkan. Namun, hal itu harus dimaknai sebagai bagian dari proses demokrasi di Tanah Air. Apa pun bisa terjadi selagi belum ada deklarasi. Ibaratnya masih ada peluang sebelum janur kuning melengkung, kata orang-orang yang tengah kasmaran. 

Janganlah lagi sakit hati tersebut dijadikan peluang untuk kembali memecah belah dan mengadu domba warga negara, termasuk menjelek-jelekkan bacapres atau bacawapres tertentu. Rakyat sudah lelah dengan rivalitas politik seperti itu

Ditetapkannya Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres Anies Baswedan bukan merupakan kiamat bagi pihak lain yang mengincar posisi tersebut. Silakan urun rembuk dan lakukan negosiasi politik dengan partai pengusung bacapres lainnya. 

Pada akhirnya rakyat sebagai pemilih yang akan menilai dan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan saat Pilpres 2024. Rakyat bakal menilai setiap perbuatan dan ucapan para bacapres dan bacawapres. Rakyat kita tidak bodoh. 

Kini tinggal dua bacapres, yakni Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju dan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, untuk menyikapi deklarasi ini.

Sandiaga Uno Respons Dinamika Politik Usai Anies Pilih Cak Imin Jadi Bacawapres

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional PPP Sandiaga Uno berbicara soal kerja sama. Hal itu disampaikan Sandiaga merespons dinamika politik usai Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bacawapresnya. 

Menurut Sandiaga, dinamika politik yang terjadi akan melahirkan gagasan dan pemikiran baru. PPP yang sudah berkoalisi dengan PDIP disebut tetap terbuka untuk saling kerja sama politik dengan partai politik lain.

"Jadi saya ingin mengajak semua pihak untuk bekerja sama, dan semua ini sudah saya sampaikan secara terang benderang, secara terbuka kepada media langkah-langkah yang harus kita lakukan," kata Sandiaga.

Meski demikian, menurut Sandiaga, pihaknya tetap dalam komitmen, serta menyatakan bahwa PPP taat asas. Ada keterikatan kerja sama politik dengan PDIP. 

Sebelumnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah mendeklarasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Deklarasi dilakukan di Hotel Majapahit, Suranaya, Jawa Timur.

Acara deklarasi dihadiri pimpinan Partai NasDem dan PKB. Pejabat teras PKS tak hadir dalam deklarasi, namun partai besutan Ahmad Syaikhu itu memastikan tetap mendukung Anies sebagai capres.

Capres, Ayolah Debat di Kampus!

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menantang para bakal calon presiden untuk berdebat gagasan di kampus. Namun, tidak semua bakal capres menyambut baik.

Berbulan-bulan publik disuguhi manuver dan kontra manuver dari para bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. Dari mulai mengeksploitasi jabatan, hingga pengumpulan massa.

Rupanya hal ini membuat kalangan mahasiswa gerah. Sebab, apa yang dilakukan para bakal capres itu sudah membosankan, karena lebih mengedepankan sensasi politik ketimbang berbicara persoalan subtantif.

Merasa gerah dengan perkembangan yang ada, BEM UI melontarkan tantangan kepada tiga bakal capres yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk debat gagasan di kampus.

"Kita ingin ada pertarungan gagasan untuk tiap bakal calon pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Kami rasa ruang paling tepat untuk pertarungan gagasan tersebut ada di kampus," ujar Ketua BEM UI Melki Sedek Huang.

Bukan hanya BEM UI, BEM Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Universitas Airlangga Surabaya juga siap memfasilitasi debat capres di kampus.

"Kami merasa hadirnya capres ataupun kontestan politik dalam kampus adalah agar demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang berintelektual," tutur Ketua BEM KM UGM 2023, Gielbran Muhammad Noor.

Tantangan itu pun disambut tiga kubu secara berbeda. Bakal calon presiden Anies Baswdan secara lugas menyambut baik tantangan tersebut.

Dari kubu bakal calon presiden Prabowo Subianto juga menyatakan kesiapannya. Hal itu diungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburrahman.

Sementara itu, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menunjukkan sikap kurang tertarik melakukan debat sebelum statusnya sebagai capres definitif.

BEM UI sendiri  menetapkan tanggal debat bagi bakal calon presiden pada 14 September 2023. Pada tanggal itu memang para bakal calon presiden dipastikan belum definitif, karena pendaftaran di KPU baru dibuka 19 Oktober dan ditutup 25 November 2023.

Sedangkan masa kampanye, termasuk kampanye dialog atau debat dilakukan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Apakah di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU tersebut, bakal calon presiden akan benar-benar bersedia berdepat di kampus? Sejauh ini yang secara eksplist menyatakan bersedia baru Anies Baswedan, sehingga kecil kemungkinan debat bakal capres di luar jadwal KPU itu akan terlaksana. 

Pulang ke Thailand, Mantan PM Thaksin Shinawarta Langsung Dikirim ke Penjara

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawarta akhirnya kembali ke negaranya dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Kepulangan Thaksin bersamaan dengan hari pemungutan suara calon perdana menteri Kdari Pheu Thai di parlemen. 

Thaksin Shinawarta kembali pada Selasa 22 Sgustus 2022 dari pengasingan selama 17 tahun. Ini merupakan kepulangan bersejarah yang bertepatan dengan upaya sekutu politiknya untuk membentuk pemerintahan baru dengan beberapa saingan terbesarnya. 
 
Thaksin melarikan diri ke luar negeri pada 2008 untuk menghindari hukuman penjara karena penyalahgunaan kekuasaan. Ini dua tahun setelah militer menggulingkannya dengan tuduhan korupsi dan ketidaksetiaan kepada monarki yang dengan keras dia bantah. 
 
Polisi mengatakan Thaksin akan ditangkap dan dibawa langsung ke Mahkamah Agung Thailand untuk diadili sebelum dipindahkan ke penjara. 
 
Kedatangan Taksin terjadi ketika majelis dan senat yang ditunjuk militer sedang berkumpul untuk melakukan pemungutan suara terhadap calon perdana menteri Srettha Thavisin. Maestro real estat ini didorong ke dunia politik oleh Pheu Thai beberapa bulan lalu.

Gibran Ajak Generasi Muda Tak Apatis pada Politik

semua kota dan partai politik saat ini terbuka bagi kaum muda

Generasi Muda Didorong Lebih Aktif dalam Politik

Bawaslu RI Rilis 5 Provinsi Paling Rawan Politik Uang

Bawaslu RI merilis lima provinsi paling rawan politik uang di Indonesia. Lima provinsi ini diperoleh berdasarkan hasil analisis Bawaslu tentang politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Menurut data Bawaslu, lima provinsi yang rawan politik uang tersebut adalah Maluku Utara dengan skor tertinggi 100. Kemudian disusul Lampung dengan skor 55,56, lalu Jawa Barat sebanyak 50, Banten sebanyak 44, 44 dan Sulawesi Utara dengan nilai 38,89.

Sementara, sebanyak 29 provinsi masuk kategori rawan sedang dan tak ada satu provinsi pun yang masuk kategori rawan rendah untuk isu politik uang. Data serupa juta terjadi di tingkat kabupaten/kota.

Dari 514 kabupaten/kota, lima kabupaten paling rawan yakni Jayawijaya di Papua, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan di Sulut, Sekadau di Kalbar dan Lampung Tengah di Lampung.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu memberikan lima rekomendasi untuk meminimalisir praktik politik uang.

Lima rekomendasi itu yakni meningkatkan partisipasi publik berupa sosialisasi masif tentang bahaya dan kerugian politik uang, memperluas bentuk pencegahan modus politik uang, melakukan pendampingan optimal pada masyarakat, mengoptimalkan regulasi untuk menjerat praktik ini, serta meminta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menghilangkan praktik ini.

Anis Matta, Main Mata

Program Q&A kembali hadir bersama narasumber pilihan lain dengan menghadirkan sosok politisi senior yang sering disebut namanya dalam percaturan politik tanah air, Anis Matta. 

Ketidakpuasannya pada partai politik yang ia dirikan sebelumnya, membuatnya kembali mendirikan partai politik baru yang juga berideologi Islam. Namun persoalannya, meski telah melahirkan partai baru, namun publik masih mencium aroma partai lama yang masih melakat kuat didirinya. Ditambah insight dari para panelis yang juga mempertanyaan romantisme pribadi seorang Anis Matta dalam memandang sebuah keindahan seperti wanita cantik contohnya.

Sisi politik, Anis memandang bahwa yang partai politik lupa selama ini adalah sebuah partai politik itu mempunyai banyak makna. Karena politik itu sendiri bisa juga dikatakan sebagai sebuah ”industri” pemikiran dan bukan semata untuk berada dalam kekuasaan. Dari petugas partai politik yang bertugas mampu memberi arah bagi kehidupan masyarakat untuk mampu memahami, merekam dan menangkap perubahan yang terjadi di negeri ini. 

Menurut Anis Matta, meski piawai dalam berpolitik, ia maengaku masih lebih sulit mengurus keluarga dibanding mengurusi partai politik. 

Pemerintah PM Modi Klaim Kalahkan Mosi Tidak Percaya Oposisi India

Pemuda Jangan Tergiur Politik Uang, KPK: Tolak!

Rencana Prabowo Rangkul Semua Pihak ke Pemerintahan Berbahaya bagi Demokrasi

Usai Pilpres, Kelompok Relawan Diusulkan Setop Pakai Nama Presiden Terpilih

Pemimpin Kagetan

Hukum Sering Jadi Instrumen Politik Penguasa

Anies Dorong Generasi Muda Tak Tutup Mata dengan Politik

Kemendagri Berhentikan 7 Pj Kepala Daerah, Ini Sebabnya

Pansos Politik

Serap Aspirasi, Charles-Jhonny Jelajah Jakarta Utara

IKAL Lemhanas Jabar Tidak Terlibat Politik Praktis

Otot Politik

OSO Berharap Sambas Kalbar Jadi Lumbung Suara Partai Hanura di Pemilu 2024

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yakni Kabupaten Sambas Kalimantan Barat akan menjadi lumbung suara bagi Hanura pada Pemilu 2024. Terlebih, Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi
 kini bergabung ke Hanura.

Partai Hanura menggelar konsolidasi dengan kader partai di Kabupaten Sambas, Kalbar, Selasa, 18 Juli 2023. 

Konsolidasi Hanura langsung dihadiri ketua umum partai, Oesman Sapta odang (OSO). OSO optimis Kabupaten Sambas merupakan daerah potensial bagi Partai Hanura untuk meraih suara dalam Pemilu 2024.

Optimisme OSO akan Sambas bisa menjadi lumbung suara bagi Hanura untuk mendapatkan jatah kursi di DPR RI. Disambut Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi, yang baru bergabung ke Hanura bersama mantan bupati Sambas dua periode, Burhanudin Rasyid. 

Atas bergabungnya dua tokoh daerah Sambas, OSO yakin sudah melewati keputusan yang akurat dan bermartabat.

Hanura mempertahankan tradisi Kabupaten Sambas, menjadi ukuran perolehan pemilui di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan harapan raihan kursi DPR RI. 

Editorial Malam: Menkop Teten Tunggangi Hari Koperasi

Mempolitisasi segala hal kiranya sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi rezim pemerintahan saat ini. Bahkan peringatan Hari Koperasi, yang semestinya digunakan sebagai refleksi sekaligus evaluasi perihal perkembangan perkoperasian di Tanah Air, pun dijadikan ajang untuk menelusupkan pesan-pesan politik partisan.

Ikhwal keberpihakan pemerintah terhadap bakal calon tertentu dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, mungkin hampir semua orang sudah tahu. Itu terlihat dari aksi cawe-cawe yang nyata-nyata dilakukan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan terdahulu. Dalih yang selalu dikatakan: demi keberlangsungan pembangunan.

Rupanya, tabiat itu sudah pula diturunkan ke para pembantunya. Tanpa malu dan ragu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam akhir pidatonya pada peringatan Hari Koperasi ke-76 di Jakarta, Rabu (12/7), tiba-tiba menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang diharapkannya dapat memajukan ekonomi Indonesia. Kita semua tahu, Ganjar merupakan bakal calon presiden sokongan PDI-P, partai yang sebelumnya juga mengklaim 'menugaskan' Jokowi menjadi presiden.   

Boleh jadi Teten mengeluarkan pernyataan itu terpancing ucapan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno, yang dalam sambutan sebelumnya juga terang-terangan memuji bahkan menitipkan nasib koperasi kepada Ganjar. Namun, bisa jadi juga Teten memang sedang memikul misi untuk mengarahkan pilihan masyarakat koperasi kepada Ganjar. 

Apa pun alasannya, tidak sepantasnya seorang pejabat pemerintah, apalagi sekelas menteri melontarkan pernyataan vulgar yang jauh dari tata krama politik. Dengan memanfaatkan panggung Hari Koperasi untuk mempromosikan salah satu figur calon presiden, itu sama artinya dia telah melakukan politisasi, menyeret-nyeret koperasi ke dalam pusaran politik percapresan. Padahal semestinya dia tahu hal seperti itu tabu. 

Perilaku Teten, juga Ketua Dekopin, jelas menyimpang dari norma politik maupun keadaban sebagai pejabat publik. Politik memang terkadang liar, tetapi bukan berarti di sana tidak ada nilai dan fatsun yang mesti dijunjung. Janganlah mempengaruhi atau bahkan meracuni publik dengan pilihan-pilihan yang semata didasari syahwat penguasa. 

Menteri Koperasi dan UKM, juga Ketua Dekopin, seharusnya fokus dan tekun dengan tugas mulia mereka yaitu mengembangkan sekaligus memajukan ekonomi koperasi di Indonesia dengan sekencang-kencangnya. Bukan malah menumpanginya dengan kepentingan-kepentingan lain di luar koperasi, apalagi politik. 

Fakta memperlihatkan bahwa dari seluruh koperasi aktif di Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya mencapai 127.846 unit pada 2021 lalu, sebagian besar masih terengah-engah menjalankan usaha bahkan untuk sekadar hidup dan dinilai aktif. Di sisi lain, banyak bermunculan koperasi-koperasi nakal yang hanya bertujuan mengeruk dan membawa lari dana masyarakat.

Karena itu sangatlah mengherankan bila di tengah begitu banyak persoalan koperasi yang membelit itu, mereka malah seenaknya menyeret koperasi sebagai alat kepentingan politik kelompok tertentu. Kalau perilaku seperti itu terus dipelihara, jangan kaget kalau mimpi Bung Hatta menjadikan koperasi sebagai sokoguru alias perekonomian nasional bakal selamanya menjadi mimpi. Mimpi yang tak pernah terealisasi.

Nurdin Halid: Dekopin Bukan Organisasi Perjuangan Politik

Effendi Simbolon Tersengat "Prabowo Nahkoda Indonesia"

Jakarta: Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Effendi Simbolon tersengat kata-kata sendiri. Effendi akan dihadapkan pada sidang Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

DPP PDI Perjuangan menganggap ucapan Effendi yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Probowo Subianto sosok tepat sebgai nahkoda Indonesia tidak pas. Apalagi, PDI Perjuangan sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Dewan Kehormatan PDI Perjuangan akan meminta klarifikasi Effendi Simbolon. Terlabih berembus kabar Effendi Simbolon juga akan menyeberang ke Partai Gerindra. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kader partai banteng moncong putih tegak lurus kepada keputusan partai. Kader PDI Perjuangan harus memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pemilu 2024.

Sama seperti Effendi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun pernah dipanggil Dewan Kehormatan PDI Perjuangan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu datang ke kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Jakarta pada 22 Mei 2023.

Gibran Rakabuming Raka dituding mendukung kandidat capres selain Ganjar. Gibran diminta mengerem ulah relawan agar tidak mendukung Prabowo. 

Cawe-cawe untuk Kepentingan Pribadi, Jokowi Disebut Bisa Dimakzulkan

Ketegasan Jokowi Tolak Politik Kekerabatan Bentuk Cawe-cawe yang Tepat