OTT Gubernur Riau, MAKI: Tingginya Biaya Politik Memancing Korupsi

Jakarta: Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman merespons operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Dia menilai kepala daerah terpancing untuk korupsi karena biaya politik yang tinggi.

Boyamin mengatakan kepala daerah membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama pilkada. Kepala daerah juga membutuhkan modal untuk bertarung di pilkada selanjutnya. Sehingga, mereka berbuat lancung.

"Kenapa masih ketangkap? Ya karena dalam posisi politik tinggi untuk mengembalikan modal dan sekarang mengumpulkan modal untuk putaran kedua. Rata-rata begitu, karena biaya politik kita tinggi. Kepala daerah akan selalu terpancing untuk korupsi," kata Boyamin kepada Media Indonesia, Selasa, 4 November 2025.

Boyamin mengatakan selama biaya politik masih tinggi, potensi korupsi akan terus terjadi. Dia mengatakan biaya politik yang tinggi ini harus segera diatasi agar kasus korupsi melibatkan kepala daerah dapat dicegah.

"Selama biaya politik tinggi dan parpol tidak segera menghentikan biaya politisi tinggi ya potensi korupsinya besar," kata Boyamin.
 

OTT Gubernur Riau

Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT KPK bersama sembilan orang lainnya. Sebagian besar sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 4 November 2025.

"Ada sejumlah sembilan orang dari 10 orang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke gedung merah putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 November 2025.

Sebanyak tiga orang yang masuk dari depan Gedung Merah Putih KPK atas OTT ini. Mereka tiba sekitar pukul 09.35 WIB. Abdul Wahid terlihat menggunakan baju putih saat tiba di Markas KPK. Mereka akan diperiksa lagi oleh tim penangkapan.