BRIN Beberkan Dampak Pembangunan IKN bagi Kukar

Anies Singgung Anggaran Digunakan untuk Program Tak Urgen, Termasuk IKN

Bedah Editorial MI - IKN Bukan Bahan Ancaman

Alam bawah sadar memang tidak bisa ditipu. Itu pula yang jangan-jangan terjadi pada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketika secara terbuka mengancam aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bekerja dengan baik akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

ASN eselon III DKI Jakarta yang menghadiri pidato Heru Budi pada Selasa (28/11) itu pun menyambut dengan tawa. Jangan-jangan pula sebagian dari mereka punya perasaan yang sama, sinyal alam bawah sadar serupa dengan sang gubernur soal IKN Nusantara.

Atau, mereka menganggap itu kelakar. Atau, kalaupun ancaman itu serius, mereka percaya diri memiliki kinerja yang baik. Bisa juga, ada yang optimistis mereka memang sudah berkeinginan untuk pindah tugas ke IKN. 

Heru Budi pun menjanjikan karier yang cemerlang bagi ASN yang bersedia dipindahtugaskan ke IKN karena pemindahan tersebut bisa mempercepat penaikan pangkat para amtenar. 

Akan tetapi, persoalannya, Heru mengawali tebaran janji insentif itu dengan ancaman. Siapa yang malas akan di-IKN-kan. Itu sama saja dengan ancaman tempo dulu, para penjahat kambuhan akan di-Nusakambangan-kan. IKN seolah sama horornya dengan Nusakambangan tempo dulu.

Kalau sampai ASN yang mengisi IKN Nusantara adalah mereka yang tidak bekerja dengan baik, walhasil IKN hanya akan menjadi sentra pemerintahan berkinerja buruk. Hebatnya lagi, mereka akan tetap mendapatkan jaminan promosi jabatan dan beragam tunjangan yang dibiayai negara meski dengan performa profesionalisme tidak baik. 

Heru Budi yang menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2022 mestinya paham keseriusan pemerintah menggarap IKN. Apalagi, Heru memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 hingga 2014. Sampai Jokowi pun membawa Heru Budi untuk menjabat Kepala Sekretariat Presiden sejak 2017. 

Semestinya, Heru Budi paham, pembangunan IKN bukanlah bahan guyonan. Apalagi, kalau sampai menciptakan kesan penugasan di daerah sebagai hukuman atau buangan bagi mereka yang berkinerja buruk.

Pernyataan Heru boleh jadi bagian dari keraguan sebagian pejabat pemerintahan sendiri terhadap kelangsungan IKN. Padahal, dalam setiap pidatonya, Presiden dan pejabat lainnya memberi kesan dan pesan amat serius dalam menggarap IKN. Pemerintah sudah mencanangkan pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai Maret 2024. Tahap pertama, berdasarkan penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, sekitar 1.200 hingga 3.200 ASN dari kementerian dan lembaga akan dipindah berdasarkan kesiapan pembangunan gedung di IKN. 

Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin juga kerap bersafari berkeliling dunia untuk menawarkan IKN kepada para investor. Proyek raksasa IKN tentunya bukan proyek kaleng-kaleng. Apalagi bila melihat kebutuhan biaya superjumbo untuk membangunnya. Setidaknya Rp466 triliun anggaran dibutuhkan untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. 

Berulang kali, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya proyek IKN Nusantara bagi pemerataan di Indonesia. Berkali-kali Jokowi menyebut 58% produk domestik bruto (PDB) dan 56% populasi Indonesia ada di Jawa. Presiden berharap pembangunan berbasis Indonesia sentris, bukan Jawa sentris lagi. 

Namun, semua logika itu bisa ambyar oleh keraguan sebagian pejabat. Termasuk, bisa buyar oleh rekaman alam bawah sadar pejabat yang menganggap bahwa IKN itu wilayah angker. Karena angker, ia layak menjadi tempat buangan, daerah hukuman.

Proyek yang digadang-gadang menjadi legasi Presiden Jokowi bisa runtuh oleh keraguan yang berbuah candaan. Kelakar bahwa ASN malas dan tidak berkinerja baik akan ditugaskan ke IKN ialah pintu gerbang olok-olok bagi publik bahwa calon ibu kota negara itu dibuat untuk menampung para pemalas. 

Kalau lingkaran kekuasaan saja masih memandang IKN setengah ragu, macam mana pula dengan publik?

Teknologi Geospasial Dinilai Penting dalam Pembangunan IKN

Kubu AMIN Tepis Gaungkan Isu IKN untuk Dongkrak Perolehan Suara

Jokowi Jawab Isu IKN Picu Ketimpangan: Kita Ingin Indonesia Sentris

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN sudah diatur dalam undang-undang. Jokowi juga menampik pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan.
 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya berkomitmen menolak kepindahan ibu kota ke IKN. Mendengar pandangan PKS, Presiden pun menghormatinya.
 
Jokowi juga menampik kritik calon presiden Anies Baswedan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan. Menurut Presiden, kepindahan ibu kota ke IKN justru demi mengatasi ketimpangan. Apalagi menurut Jokowi, populasi Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

"Kita ini tidak ingin Jawa Sentris, tapi kita ingin Indonesia Sentris," kata Jokowi, Rabu, 29 November 2023.

Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menyampaikan kritik bahwa pembangunan IKN tidak akan membuat pemerataan di Indonesia dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah pekan lalu. Anies berpendapat pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.

Timnas AMIN Berencana Alihkan Anggaran IKN ke 14 Kota

Jakarta: Jika Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menang, anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan dioper ke 14 kota. Rencana itu dinilai lebih relevan agar pembangunan merata.

"Jadi refungsi IKN menjadi kawasan green economy dan mewujudkan reurbanisasi 14 kota," kata Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan AMIN Hamdan Zoelva di Bimasena, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2023.

Hamdan belum memerinci 14 kota yang dimaksud. Sebab, kota-kota tersebut tengah dirumuskan melalui parameter yang terukur.


"Nantinya strategi ini untuk memajukan dan menghilangkan gap antara Indonesia barat dengan timur," jelas dia.

Hamdan menyebut pembangunan di 14 kota itu akan difokuskan sebagai pusat pertumbuhan dan industri. Terutama di wilayah yang pertumbuhannya terhambat.

"Tidak hanya satu kota tapi banyak kota harus diperhatikan juga," ujar dia.

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, bakal mengkaji ulang Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) jika terpilih menjadi kepala negara di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri acara 'Desak Anies episode 3: Bandung'.

"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," kata Anies di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023.

Anies menyoroti IKN Nusantara di Kalimantan Timur dibangun di tengah masih adanya ketimpangan. Menurut dia, lebih baik membangun daerah tertinggal supaya pertumbuhan ekonomi merata.

"Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal, supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat," jelas Anies.

Anies Janji Kaji Ulang UU IKN Jika Terpilih Jadi Presiden

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, bakal mengkaji ulang Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) jika terpilih menjadi kepala negara di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri acara 'Desak Anies episode 3: Bandung'.

"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," kata Anies di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023.

Anies menyoroti IKN Nusantara di Kalimantan Timur dibangun di tengah masih adanya ketimpangan. Menurut dia, lebih baik membangun daerah tertinggal supaya pertumbuhan ekonomi merata.

"Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal, supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat," jelas Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai pembangunan di Kalimantan boleh-boleh saja. Namun, pembangunan harus merata.

"Bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah, yang penting diteruskan itu adalah pembangunan jalan tolnya, pembangunan rel kereta apanya, itu penunjang yang harus dibangun terus di Kalimantan supaya antarkota itu terjadi konektivitas," ujar Anies.

Selain itu, nilai proyek IKN yang fantastis disorot. Nilai proyek IKN dinilai dapat dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kami melihat anggarannya yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu, Rp460 sekian triliun itu kalau dipake untuk mengangkat guru P3K, maka jutaan orang bisa. Kalau itu dipake untuk membangun puskesmas, kelurahan-kelurahan se-Indonesia belum ada bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," ucap Anies.

Timnas AMIN Berencana Oper Anggaran IKN ke 14 Kota

Presiden Jokowi Tepis IKN Picu Ketimpangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN sudah diatur dalam undang-undang. Jokowi juga menampik pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan.
 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya berkomitmen menolak kepindahan ibu kota ke IKN. Mendengar pandangan PKS, Presiden pun menghormatinya.
 
Jokowi juga menampik kritik calon presiden Anies Baswedan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan. Menurut Presiden, kepindahan ibu kota ke IKN justru demi mengatasi ketimpangan. Apalagi menurut Jokowi, populasi Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

"Kita ini tidak ingin Jawa Sentris, tapi kita ingin Indonesia Sentris," kata Jokowi, Rabu, 29 November 2023.

Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menyampaikan kritik bahwa pembangunan IKN tidak akan membuat pemerataan di Indonesia dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah pekan lalu. Anies berpendapat pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.

Anies Janji Bakal Kaji Ulang UU IKN

Presiden Tak Masalah IKN Dikritik

Beda Skenario IKN 3 Capres

Pekan ini publik kembali menyoroti proyek mercusuar paling mahal dalam sejarah Indonesia, yaitu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sorotan publik terhadap proyek IKN muncul setelah calon presiden Anies Baswedan mengkritik IKN sebagai simbol ketimpangan baru Indonesia.

Menurut Anies, IKN menjadi problem. Ia lantas mengajak untuk mengkaji ulang IKN secara serius.

Masyarakat pun bertanya-tanya, benarkah pernyataan Anies tersebut menjadi sinyal bahwa Anies tidak akan melanjutkan IKN? Bagaimana tim pemenangan Prabowo-Gibran dan tim pemenangan Ganjar-Mahfud menanggapi kritik tajam Anies ini?

Wapres Undang Malaysia Investasi di 3 Sektor untuk IKN

IKN Nusantara Berkah Bagi Industri Properti dan Semen

Anies Kritik Proyek IKN, Capres Lain?

Tiga calon presiden memiliki pandangan yang berbeda terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hanya calon presiden Anies Baswedan yang memberikan catatan serius terhadap proyek ratusan triliun rupiah itu. Adapun capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mengaku akan melanjutkan proyek yang direncakan selesai pada 2045. 

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu pertanyaan terbesar bagi bakal calon presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Sebab di tangan salah satu ketiga bacapres inilah, nasib proyek IKN akan ditentukan. Berlanjut atau tidak?
 
Bakal calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tetap melanjutkan proyek beranggaran ribuan triliun rupiah itu. Sebab IKN Nusantara sudah legal secara undang-undang.

Hanya saja Anies menekankan, yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan dalam wujud pembangunan di banyak lokasi dan bukan di satu lokasi. 

Sementara dua capres lain yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menegaskan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Berbeda dengan Anies, Prabowo dan Ganjar tak memberikan catatan apapun
 
Harus diakui realisasi investasi di IKN saat ini masih sangat minim. Anggaran negara justru terus tersedot untuk membiayai infrastruktur dasar IKN. 

Bahkan belum ada investor asing yang merealisasikan investasi di IKN. Bagaimana jurus Anies, Prabowo dan Ganjar untuk mempercepat pembiayaan IKN agar tak menjadi beban ke depan?

Istana Rileks terhadap Kritik Pembangunan IKN

Wapres Tawari Slovakia Investasi di IKN

Menilik Nasib IKN Nusantara di Tangan 3 Capres

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu pertanyaan terbesar bagi calon presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Sebab di tangan salah satu ketiga calon presiden inilah, nasib proyek IKN akan ditentukan. Berlanjut atau tidak?

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tetap melanjutkan proyek beranggaran ribuan triliun rupiah itu. Sebab IKN Nusantara sudah legal secara undang-undang. Hanya saja, Anies menekankan yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan dalam wujud pembangunan di banyak lokasi dan bukan di satu lokasi.

"Pembangunan dilakukan bukan hanya dilakukan di satu lokasi, tapi di banyak lokasi karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimbangan baru," kata Anies. 

Sementara dua capres lain yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menegaskan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun berbeda dengan Anies, Prabowo dan Ganjar tak memberikan catatan apapun.

Harus diakui realisasi investasi di IKN saat ini masih sangat minim. Anggaran negara justru terus tersedot untuk membiayai infrastruktur dasar IKN.

Soal IKN, PKB: Tak Pantas Bangun Istana Saat Rakyat Sedang Sulit

PKB Dukung Pelaksanaan UU IKN

PKS Harap Parpol Koalisi Tolak IKN Nusantara

Wapres Ma'ruf Amin Undang Pengusaha Yunani Berinvestasi di IKN

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengundang pengusaha Yunani untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota baru Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis di Maximos Mansion, Athena, Jumat 24 November 2023 waktu setempat. Wapres tiba di Maximos Mansion, kantor resmi PM Yunani, pada pukul 09.30 WIB pada hari ketiga kunjungan kenegaraannya di Yunani.

Wapres ingin mempererat dan meningkatkan hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Yunani, termasuk di bidang ekonomi. Selain mempromosikan IKN, dalam pertemuan itu, Wapres juga mengutarakan bahwa masih banyak potensi kerja sama yang perlu digali oleh dua negara di sektor ekonomi biru dan pariwisata.

Di bidang investasi, Wapres menyebutkan terjadi peningkatan signifikan sebesar 10 kali lipat pada kuartal ketiga 2023 dibanding tren periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada sektor perdagangan, Wapres mengajak pemerintah Yunani untuk meningkatkan kerja sama pada sektor strategis karena volume perdagangan hingga September 2023 menurun 20 persen dibandingkan periode sama 2022.

Berdasarkan Satudata Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan Indonesia-Yunani turun 20 persen pada Januari-September 2023 menjadi sebesar 265 juta dolar AS dibanding periode sama pada 2022 sebesar 331,8 juta dolar AS. Selain itu, Wapres juga meminta dukungan PM Yunani untuk membantu Indonesia mengatasi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk-produk strategis Indonesia seperti minyak sawit dan kayu. Wapres menegaskan produk-produk ini juga dibutuhkan oleh Yunani dan bertentangan dengan upaya meningkatkan perdagangan bilateral.

Anies Sebut IKN Ciptakan Ketimpangan Baru

Surakarta: Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) jauh dari tujuan pemerataan. IKN kiranya justru melahirkan ketimpangan baru.

"Ketika tujuan membangun kota dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitar," kata Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu, 22 November 2023.

Menurut Anies, kalau memang pemerintah hendak menciptakan pemerataan, pembangunan harus merata di setiap kota di Tanah Air. Membangun kota di tengah hutan adalah masalah.
 
Anies menambahkan, tujuan pemerataan yang digaungkan pemerintah lewat IKN tidak sinkron. Sejatinya, pemerataan itu harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia.

"Membangun satu kota di tengah hutan sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Tujuan dan langkah yang dikerjakan tidak nyambung," terang Anies. 

Keluarga ASN yang Pertama Kali Pindah Ke IKN Dapat Insentif

Insentif Khusus Menanti ASN yang Pertama Kali Pindah ke IKN

Celios: Proyek IKN Tak Bisa Berjalan Tanpa Investor

Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bisa berjalan tanpa adanya investor. Jika tak ada investor yang masuk, maka proyek ini tentu akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Kalau investor belum masuk, maka APBN harus menanggung banyak sekali, bahkan hal-hal yang sifatnya komersial," kata Bhima Yudhistira dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, Rabu, 22 November 2023. 

Menurut Bhima, perusahaan BUMN akan didorong untuk berinvestasi lebih banyak di IKN Nusantara, jika investor yang masuk masih minim. Hal ini melenceng dari perencanaan awal karena pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran sebesar Rp466 triliun untuk proyek IKN. 

Bhima menambahkan, investor asing saat ini sedang menghitung proyek mana di IKN yang bisa menjanjikan keuntungan di atas 7% per tahun. Para investor asing harus menguji tuntas telebih dahulu kelayakannya, karena mereka akan membandingkan dengan investor lain.

"Dengan kondisi global yang masih belum mendukung, masih ada inflasi tinggi di negara-negara investor, ada suku bunga yang masih tinggi, dan ini yang menjadi pertimbangan dari sisi global, dari sisi domestiknya ada pemilu, ada hubungan yang tidak harmonis antar partai pengusung presiden dengan presiden sendiri, ini juga menjadi pertimbangan," jelas Bhima. 

Saat ini , sebanyak 130 perusahaan yang menyatakan minat berinvestasi masih melakukan preview terhadap potensi investasi dan sedang disesuaikan berdasarkan perencanaan prioritas ibu kota negara. Mayoritas pihak asing yang berminat untuk investasi di IKN tidak dalam bentuk tunai, melainkan fokus pada proyek investasi proyek pembangunan.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo dalam setiap kunjungan kerja ke negara lain selalu menawarkan pada investor untuk berinvestasi di ibu kota nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan Joko Widodo untuk mempertahankan keberlangsungan pembangunan di Ibu Kota Nusantara tersebut.

Otorita IKN Resmi Jadi Mitra Kerja DPR

Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan menjadi mitra kerja Komisi II DPR. Pengesahan ini dilakukan saat Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024. Peserta rapat yang hadir menyatakan setuju. 

Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan DPR telah menggelar rapat konsultasi sebelumnya terkait keputusan Otorita IKN sebagai mitra kerja Komisi II DPR. Puan menambahkan DPR melakukan pengawasan khusus di IKN. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 42 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ibu Kota Negara.

"Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI," kata Puan Maharani, Jakarta, 21 November 2023.

Disisi lain, investasi di Ibu Kota Negara (IKN) menarik minat berbagai pihak. Berdasarkan pernyataan dari Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono, dorongan skema investasi joint venture atau kerja sama antara perusahaan asing dan perusahaan lokal tidak menjadi masalah daya tarik investasi asing di IKN.  

"Jadi memang terlihat bagaimana kecepatan para investor domestik," kata Agung Wicaksono.

Saat ini 130 perusahaan yang menyatakan minat berinvestasi masih melakukan preview terhadap potensi investasi dan sedang disesuaikan berdasarkan perencanaan prioritas ibu kota negara. Mayoritas pihak asing yang berminat untuk investasi di IKN tidak dalam bentuk tunai, melainkan fokus pada proyek investasi proyek pembangunan.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo dalam setiap kunjungan kerja ke negara lain selalu menawarkan pada investor untuk berinvestasi di ibu kota nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan Joko Widodo untuk mempertahankan keberlangsungan pembangunan di Ibu Kota Nusantara tersebut.

Forum Zona Investasi ALKI II Balikpapan Mantapkan Potensi Investasi IKN

Balikpapan: Forum Zona Investasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II digelar di Kota Balikpapan dihadiri perwakilan 11 gubernur dan 188 perwakilan bupati/walikota yang tergabung di dalam zona ALKI II. Pertemuan ini membahas ekonomi makro antar provinsi. 

Potensi nilai perdagangan ALKI II adalah USD1,5 juta atau Rp18 miliar per hari dengan angka pertumbuhan ekonomi dari 2016-2019  lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi eksternal.

Forum ini dinilai penting untuk bisa memahami potensi dan profil invetasi negara dan daerah yang berada di masing-masing wilayah di ALKI II.

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan forum ini sangat penting setelah Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara. Ia menambahkan setelah pertemuan ini tentunya akan dilakukan penajaman-penajaman di semua bidang yang diarahkan bagaimana proses pembangunan IKN bisa berjalan dengan baik.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, target yang akan dicapai dalam forum zona investasi ALKI II adalah bagaimana potensi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terutama dengan ditetapkanya IKN di Kaltim.

Kegiatan ini juga diisi dengan talkshow dengan menghadirkan narasumber dari Otorita IKN Nusantara yang dihadiri Deputi Bidang Pengendalian dan Pembangunan IKN Thomas Umbu Pati,  Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA (Indonesian National Shipowners Association) Capt. Zaenal Arifin Hasibuan dan Konjen Australia di Makassar Todd Dias. 

Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Paling Cepat Maret 2024, dari Insentif hingga Tempat Tinggal