Wapres Tinjau Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN, Target Beres 2027

Kalimantan Timur: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Peninjauan ini merupakan bagian dari pengawalan visi pemerintah menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

"Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif memiliki kapasitas 1.500 kursi, disesuaikan dengan kebutuhan ke depan, termasuk potensi penambahan jumlah anggota legislatif. Selain ruang sidang paripurna, kawasan ini juga dilengkapi ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, serta fasilitas pendukung lainnya," papar Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, kepada Wapres, Rabu, 31 Desember 2025.
 

Cakra menjelaskan bahwa kawasan legislatif juga dirancang inklusif dengan hadirnya Plaza Demokrasi. Ruang terbuka publik tersebut disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di ibu kota baru.

Selain area legislatif, Gibran memantau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Pembangunan kompleks ini telah dimulai sejak awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2027 guna mendukung efektivitas fungsi yudisial.

Dalam desainnya, gedung peradilan tersebut mengusung filosofi kuat, seperti empat pilar pada gedung MA yang melambangkan empat lingkungan peradilan. Sementara itu, gedung MK akan memiliki sembilan pilar sebagai simbol sinergi hakim, dan tujuh pilar pada gedung KY yang mencerminkan peran pengawasan hakim agung.


Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden.

Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.