JK Minta Pemerintah Adil soal Pembangunan Jalan

Jusuf Kalla membantah bahwa ia tidak setuju dengan pembangunan jalan tol yang masif di era Presiden Jokowi. JK hanya meminta pemerintah adil terhadap pembangunan jalan tol dan non tol.

"Kita mempunyai jalan tol 2600 kilometer, itu penting. Tetapi pembangunan jalan non tol tidak kalah pentingnya," ucap Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla sempat memberikan gagasannya di milad PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023). Ia membeberkan betapa pentingnya melakukan pembangunan jalan non tol di berbagai daerah di Indonesia.

JK khawatir masyarakat membuat persepsi negatif lantaran tidak ada pembangunan di sejumlah daerah di Indonesia. Mantan wakil presiden ke-10 dan 12 itu mengibaratkan orang hanya orang mampu yang bisa melewati jalan yang bagus dan baik. Sedangkan petani, pedagang kecil hanya bisa melewati jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

"Masyarakat bisa menganggap, hanya orang mampu yang bisa melewati jalan yang baik, dan sebaliknya," jelas JK.

Menurut JK, itu merupakan sebuah ketidakadilan untuk masyarakat. Sehingga menurutya perbaikan jalan nasional menjadi tanggung jawab bersama, siapapun presidennya.

JK Bantah Tak Setuju Dengan Masifnya Pembangunan Jalan Tol

JK menjelaskan pemerintah seharusnya dapat memiliki perhatian yang sama terhadap jalan non tol

Kritik Smelter Dibangun TKA, JK: Jangan Terlalu Tunduk Sama Investor

JK mencontohkan perusahaan tambangnya, banyak mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri

JK Ragu Kendaraan Listrik Mampu Kurangi Polusi

PLTU turut menyumbangkan polusi udara

Jusuf Kalla, Juru Runding Perdamaian Aceh

Jusuf Kalla memiliki seribu akal untuk menuntaskan misi perdamaian, salah satunya konflik di Aceh, tanpa adanya pertumpahan darah. Banyak kisah yang akan diungkap oleh Sang Juru Damai.

Jusuf Kalla Singgung Mudahnya Bangun Tol Tapi Sulit Perbaiki Jalan Rusak

JK Menghadiri Puncak Milad ke-21 PKS di Senayan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar puncak milad ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023). 

Agenda ulang tahun ini selain dihadiri oleh kader, simpatisan PKS dan seluruh pimpinan partai seperti presiden PKS Ahmad Syaikhu, sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi dan wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari.

Tampak pula pimpinan dari parpol koalisi seperti wakil ketua umum Partai NasDem Ahmad Ali dan ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga hadir di agenda milad bertajuk "Menang Bersama Rakyat".

Selain itu hadir pula bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan juga tokoh nasional lainnya seperti wakil presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla dan ketua majelis tinggi PKS.

Para pimpinan parpol koalisi Anies dan tokoh nasional tampak akrab saat bertemu dan menyambut satu sama lainnya.

JK Berharap PKS Dapat Terus Memperjuangkan Keadilan dan Kesejahteraan

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menghadiri puncak perayaan Milad ke 21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Dalam sambutannya JK mengucapkan selamat kepada partai berlambang bulan dan kapas itu. Ia juga mendoakan agar PKS selalu berjaya.

"Saya ingin mengucapkan selamat atas milad PKS ke-21. Semoga terus berjaya." ujar Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla  dalam pidatonya di acara perayaan Milad ke-21 PKS pada Sabtu (20/5/2023).

Selain itu Ia berharap PKS dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan yakni menghadirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yang sesuai dengan nama partai tersebut. Menurutnya mayoritas konflik yang terjadi sejak Indonesia merdeka karena adanya ketidakadilan.

"Dalam kurun waktu yang lama sejak kita merdeka, telah terjadi sekitar 15 konflik. Semua konflik tersebut terjadi karena adanya ketidakadilan," ungkap JK.

Jusuf Kalla: Megawati dan SBY Tak Pernah Memengaruhi Pilihan Parpol soal Bacapres

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyindir Presiden Jokowi yang akan memberikan bisikan kuat kepada partai politik soal nama capres 2024. Menurut JK, zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah memengaruhi pilihan parpol. 

"Zaman Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak memengaruhi partai politik untuk memilh ini itu," kata JK saat dikunjungi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediamannya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Menurut JK, kala itu Megawati dan SBY memberikan hak mengusung capres dan cawapres ke partai politik. Sehingga JK menegaskan penentuan koalisi merupakan kewenangan setiap partai politik. 

"Koalisi itu adalah kewenangan masing-masing," ujar JK.

JK menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi perihal bisik-bisik ke partai politik soal capres dan cawapres pilihan relawannya. Dia menyarankan agar Presiden Jokowi seharusnya mengikuti langkah Megawati dan SBY untuk tidak ikut campur urusan politik.

Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Tak Intervensi Parpol Soal Bacapres

Jusuf Kalla (JK) kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak melakukan intervensi politik. Termasuk soal kandidat calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024.

JK mengingatkan hal itu setelah Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa dirinya akan membisiki parpol koalisi soal sosok bacapres yang akan didukung Jokowi di hadapan para pendukungnya. 

JK menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi perihal bisik-bisik ke partai politik soal capres dan cawapres pilihan relawannya. JK membandingkan kondisi politik saat Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden. 

Kedua tokoh itu sama sekali tidak memengaruhi partai politik untuk memilih sosok capres maupun cawapres, meski punya kekuasaan sebagai presiden. JK menambahkan kala itu Megawati dan SBY memberikan hak mengusung capres dan cawapres ke partai politik.

Analis Politik dari Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi soal bisik-bisik pilpres merupakan upaya jokowi sebagai king maker dalam Pilpres 2024. Alih-alih memberi saran maupun masukan politik ke parpol koalisi, pernyataan Jokowi dinilai sebagai intervensi politik.
 
Presiden Jokowi menyebut bisikan politik tidak akan dilakukannya dalam waktu dekat karena Jokowi melihat hingga kini belum terbentuk gabungan partai politik atau koalisi yang pasti. Namun niat membisiki dari seorang pembina politik nasional yang seharusnya netral dianggap bisa merusak semangat demokrasi Pemilu 2024.

JK: Presiden Terdahulu Tak Pernah Memengaruhi Parpol soal Capres

Presiden Jokowi mengatakan dirinya akan memberi bisikan kepada partai politik untuk menentukan calon presiden 2024. Hal ini dikatakan di hadapan ribuan relawan musyawarah rakyat di Istro Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023). 

"Mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Sehingga, itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai," kata Jokowi. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa presiden terdahulu tidak pernah memengaruhi partai politik untuk calon presiden tertentu. 

Menurut JK, zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada campur tangan kepala negara. 

"Saya sering katakan zaman Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi parpol untuk memilih ini itu, ndak ada," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). 

AHY Sowan ke Kediaman Jusuf Kalla

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. AHY dan rombongan tiba sekitar pukul 20.10 WIB.

AHY dan istrinya, Annisa Pohan, langsung menyalami JK dan istrinya, Mufidah Kalla. Mereka tampak semringah.

Usai bersalam-salaman, mereka sempat mengobrol singkat di depan pintu masuk rumah JK. Awak media mengabadikan momen tersebut.

"Ayo, kami masuk dulu ya," kata AHY singkat di lokasi, Senin, 15 Mei 2023.

Lantas, mereka masuk ke ruangan yang sudah disiapkan. AHY duduk bersebelahan dengan JK, sedangkan Annisa duduk bersebelahan dengan Mufidah. Pertemuan berlangsung tertutup.

Kedatangan AHY malam ini bertepatan dengan hari ulang tahun JK. Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan itu kini menginjak usia 81 tahun.

AHY Diisukan Jadi Cawapres Anies, JK: Dia Punya Kemampuan

Jusuf Kalla Berharap Pemimpin Indonesia Mampu Membangun Bangsa Lebih Baik

Jokowi Terlalu Cawe-Cawe Urusan Pilpres 2024?

Permintaan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla agar Presiden Joko Widodo tidak berpolitik di ujung masa jabatannya, memantik reaksi. Banyak elite yang tidak setuju dengan pendapat JK itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto salah satunya. Ia menjadi pihak pertama yang pasang badan membela Jokowi.
 
Menurut Hasto, dalam pertemuan di Istana pekan lalu, Jokowi bersama enam ketua umum parpol tak membicarakan politik Pilpres orang-per orang alias bacapres atau bacawapres.

"Kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak bicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan, kebijakan, gimana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang masa depan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tak hanya Hasto, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga menyentil JK. Budi mengingatkan JK bahwa Jokowi juga pejabat politik. Artinya, apa yang dilakukan Jokowi, masih dalam batas peraturan perundang-undangan.

"Dalam konteks undang-undang, memang tidak ada yang dilanggar Jokowi, karena memang tak ada undang-undang yang mengatur soal itu. Namun, karena Jokowi adalah kepala negara, Ia seharusnya tak perlu ikut cawe-cawe untuk urusan suksesi. Artinya, biarlah rakyat menentukan pilihan politiknya sendiri," ucap Budi Arie Setiadi.

Sebagai presiden yang sebentar lagi purna, Jokowi harusnya bisa menempatkan diri sebagai negarawan. Mengutip seorang pendeta dan penulis Amerika Serikat 1810-1888, James Freeman Clarke "Seorang negarawan seharusnya memikirkan generasi berikutnya, bukan justru memikirkan pemilu berikutnya".

Jusuf Kalla: Jangan Saling Jegal di Pilpres 2024

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla menyebut demokrasi sudah berjalan dan diharapkan tidak ada saling jegal pada Pilpres 2024. 

"Mari kita jalankan demokrasi dengan terhormat, dengan memberikan peluang masing-masing, biar rakyat yang memilih," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang enam ketua umum partai politik yang tergabung di koalisi pemerintahannya ke Istana Negara pada 2 Mei lalu. Keenam pimpinan parpol itu, yakni Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Cak Imin dan Plt Ketum PPP Mardiono.

Undangan Presiden Jokowi digelar setelah gencar aksi saling kunjung antara tokoh-tokoh politik yang terjadi di tengah suasana Lebaran.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy menyebut adanya kemungkinan dalam pertemuan ini membahas parpol yang belum menentukan sikapnya dalam mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

JK soal Jokowi Tak Undang NasDem ke Istana: Kalau Membicarakan Pembangunan, Mestinya Diundang

Setelah Prabowo dan Airlangga, Giliran Cak Imin Sowan ke JK

Rangkaian pertemuan politik PKB berlanjut ke rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), di Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu, (6/5/2023) malam. 

Kedatangan Muhaimin dan rombongan PKB langsung disambut JK. Dalam pertemuan tersebut belum diketahui pembahasan antara Muhaimin dan JK. Namun salah satu agendanya yakni dalam rangka melakukan silaturahmi Lebaran 2023.

Sebelumnya, sejumlah pucuk pimpinan partai politik (parpol) sowan ke Jusuf Kalla. Yakni, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Cak Imin Sowan ke Jusuf Kalla Malam Ini

Jusuf Kalla: Pembentukan Koalisi Besar Sulit Terwujud

Kata JK Soal Koalisi Besar: Secara Teori Bisa, Tapi Praktiknya Sulit

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menemui Jusuf Kalla (JK). Sebelumnya Prabowo Subianto juga menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu. JK menyebut pertemuanmya dengan para ketua umum partai itu membahas masa depan Indonesia sekaligus silaturahmi Lebaran.

"Pertemuan kami itu di samping silaturahmi Lebaran karena bertepatan momen Idulfitri, juga membicarakan Indonesia masa depan juga pengalaman kita masa lalu secara bersama-sama," ujar JK.

Golkar dan PKB sepakat membangun koalisi inti. Golkar dan PKB telah membentuk tim pemenangan untuk Koalisi Besar yang bertugas mempersiapkan kemenangan pada pemilu serentak 2024.

Menanggapi hal itu JK menyebut sulit untuk membentuk Koalisi Besar karena masing-masing partai mempunyai kepentingan yang berbeda, dan kepentingannya itu untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan.

"Kalau Koalisi Besar itu adalah untuk pemilihan presiden ini, berarti hanya di antara enam partai itu hanya satu calon presiden dan satu calon wakil presiden itu rumit dan tidak mudah karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda," lanjut JK.

JK menambahkan jika konteksnya Koalisi Besar di dalam pemerintahan, itu sangat memungkinkan. Terbukti dari Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi rival dalam Pilpres 2019, kini bergabung dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Airlangga Hartarto Sambangi Jusuf Kalla Bahas Persiapan Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambangi kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, Kamis (4/5/2023) malam. Dalam pertemuan tersebut JK dan Airlangga membahas persiapan Pemilu 2024.
 
Airlangga mengaku, dirinya bersama JK membahas persiapan menjelang Pemilu 2024, di antaranya pembentukan koalisi, bakal calon presiden dan cawapres, serta strategi Golkar mengumpulkan suara.

"Update daripada koalisi yang sedang dibangun oleh Partai Golkar, tentu pak JK sebagai senior dan juga Ketua Umum Partai Golkar wajib bagi saya untuk menyampaikan update dari apa yang dikerjakan Partai Golkar," ujar Airlangga saat konferensi pers usai pertemuan di kediaman JK.

"Kami bicara secara global, karena acara kekeluargaan jadi tentu tidak sedetail pembicaraan tersebut," tambah Airlangga.

Selain itu, JK menyatakan, pembahasan dalam pertemuan tersebut tentunya berdampak pada kepemimpinan nasional. Ia menyebut, Golkar memiliki andil yang cukup besar dalam kepentingan nasional.

"Ini bukan hanya bicara presidennya, bicara juga tentang legislatif pemilu ini. Tentu efeknya kepada kepemimpinan nasional. Tujuan Golkar sebagai partai yang mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan nasional juga mempunyai andil yang cukup besar," ujar JK.

Sebelumnya, Airlangga juga bertemu sejumlah elite politik, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan menggelar pertemuan koalisi di Istana Negara bersama elite Gerindra dan Presiden Jokowi.

JK: Juru Kunci

Kiprah Jusuf Kalla dalam mendamaikan konflik memang tidak perlu diragukan. Atas kepiawaiannya menjadi juru lobi konflik, JK didaulat sebagai Tokoh Perdamaian Dunia dari World Assembly of Youth pada 2011 lalu. 

JK yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI untuk dua periode, ternyata awalnya mencalonkan diri jadi Presiden. Apa lagi fakta menarik tentang JK? 

Ada Abdul Arsyad, Adi Prayitno, Sudjiwo Tejo, Kania Sutisnawinata, dan Angelia Rizky sebagai panelis yang akan 'menghakimi' sang juru kunci Jusuf Kalla. Mampukah JK menjawab pertanyaan mereka?

Jusuf Kalla Terima Penghargaan dari Pemerintah Jepang

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menerima penghargaan bintang tanda jasa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun dari Pemerintah Jepang pada Selasa (10/5/2022). Penghargaan itu diberikan karena JK dianggap berkontribusi meningkatkan hubungan persahabatan antara Jepang-Indonesia saat menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Facebook Whistleblower testifies to US Senate

On Tuesday (5/10), a former Facebook data scientist, Frances Haugen, testified before Congress, alleging that Facebook is prioritizing profits and knowingly ignoring content that damage children and foster polarization in the US.

Us Debt Ceiling Conundrum

The US congress passed a bill to raise the country's debt ceiling on Wednesday (29/09). Following that, the bill must pass the Senate, in order to save the US from recession.

Blinken Pledges to Continue Humanitarian Aid

At the Congressional hearing, Secretary of State Antony Blinken told lawmakers the Biden administration was prioritizing evacuating Americans and at risk Afghans. The effort comes as the US weighs how to send millions of dollars in aid directly to Afghans and not to the de facto Taliban government.

JK: Azan dengan Seruan Jihad Itu Keliru, Harus Diluruskan

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla secara tegas menolak seruan jihad yang dilakukan sekelompok orang di masjid. Sebab azan di masjid dengan menamakan seruan untuk berjihad ialah kekeliruan yang harus diluruskan. Ia menegaskan masjid jangan dijadikan tempat untuk kegiatan yang menganjurkan pertentangan.

Jusuf Kalla di Mata Sang Juru Bicaranya

Begitu banyak kesan terkait Jusuf Kalla selama menjabat sebagai wakil presiden dua periode dari dua presiden yang berbeda. Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, mengenal JK selama 20 tahun terakhir sebagai sosok yang berani, cepat, dan cermat dalam mengambil keputusan.

JK di Mata Pewarta Istana Wapres

Bersamaan dengan dilantiknya Ma'ruf, Jusuf Kalla atau JK juga resmi purna tugas sebagai wakil presiden periode 2014-2019. Lantas bagaimana cerita dan kesan tentang Jusuf Kalla di mata pewarta istana?