APBN Jadi Opsi saat Investor Tak Tertarik Mendanai Pensiun Dini PLTU

RI akan Hapus Pengakhiran Operasional PLTU, Kenapa?

Potensi Bursa Karbon Indonesia Capai Rp3.000 Triliun

Presiden Joko Widodo telah meresmikan bursa karbon di Indonesia, Selasa, 26 September 2023 di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa potensi nilai ekonomi dari keberadaan bursa karbon bisa mencapai Rp3.000 triliun.

Berdasarkan POJK Nomor 14 tahun 2023, OJK menunjuk Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, penghitungan nilai ekonomi karbon merupakan kerja sama antara bursa efek dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting.
 
Dari sisi kepatuhan di subsektor pembangkit listrik, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN ada 99 pembangkit listrik tenaga batubara yang ikut perdagangan karbon atau setara 86% total PLTU di Indonesia. Harapannya 99 pembangkit listrik tenaga batubara tersebut bisa bertransaksi di bursa karbon tahun ini. 

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan aktivitas perdagangan karbon di dalam negeri lewat perdagangan primer antar entitas bisnis dan sekunder mencapai USD1 miliar hingga USD15 miliar atau setara dengan Rp225 triliun. Dengan asumsi kurs Rp15.014/USD setiap tahunnya.

Resmi Diluncurkan, 99 PLTU Batu Bara Bakal Ikut Perdagangan Karbon

Demi Capai NZE, Penutupan PLTU Terakhir pada 2058

Begini Cara Tekan Emisi dari Pengembangan Biomassa

Menanti Restu 3 Kementerian untuk Program Pensiun Dini PLTU

Transisi Energi, PLN Gandeng Korea Siapkan Implementasi Teknologi CCUS di PLTU

Kawal Bursa Karbon, OJK: 86% PLTU RI Berpotensi Ikut Serta

OJK Lakukan Kemunduran Besar Beri Label Pembiayaan Hijau PLTU Batu Bara

Ombudsman RI Minta Pengawasan PLTU Diperketat

Polusi Memburuk, PLN Berupaya Tekan Emisi dari PLTU

Bukan PLTU, PLN Salahkan Transportasi yang Bikin Kualitas Udara Buruk