Pramono Tegaskan Kendala Polusi Jakarta

Jakarta: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang ada di daerah penyangga DKI Jakarta dinilai sumber utama polusi udara di Ibu Kota. Permasalahan polusi tidak akan bisa diatasi sepenuhnya jika PLTU tersebut masih beroperasi. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah mengurangi polusi udara, seperti memperluas penggunaan kendaraan listrik hingga membenahi fasilitas transportasi umum agar warga beralih dari kendaraan pribadi. Namun, upaya tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal jika sumber emisi utama di luar wilayah Jakarta tidak dihentikan.

“Karena itulah (PLTU di daerah penyangga Jakarta) salah satu sumber utamanya (polusi udara),” ujar Pramono di kawasan Jakarta Selatan ada Kamis, 20 Agustus 2026. 

Pramono menyebut kunci utamanya terletak pada efektivitas koordinasi di kawasan aglomerasi (Jabodetabek), terutama mengenai ketegasan regulasi terhadap industri dan pembangkit listrik di daerah sekitar yang masih mengandalkan bahan bakar batu bara.

“Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara. Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar,” tutur dia. 

Lebih lanjut, ia memberi contoh aktivitas industri di wilayah sekitar Jakarta, salah satunya PLTU Suralaya yang hingga kini masih mengandalkan bahan bakar tidak ramah lingkungan. Menurutnya, pembenahan di dalam kota saja tidak cukup tanpa adanya intervensi di kawasan penyangga. 

“Tetapi memang problem-nya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di selingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan,” tutur Pramono. 

Oleh karena itu, ia mendorong koordinasi erat dengan pemerintah pusat. Guna menangani hal ini secara bersama-sama. "Agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama,” ungkap Pramono. 

Ilustrasi polusi udara. Foto: MI/Usman Iskandar.

Sementara untuk langkah internal, Pramono mengatakan Jakarta membidik target agresif dalam menekan emisi sektor transportasi. Ia menyebut saat ini baru berkisar 500 unit bus listrik di Jakarta. 

Ia mengatakan Pemprov DKI menargetkan pengoperasian lebih dari 10.000 bus listrik pada 2030 serta berencana menggalakkan penggunaan kendaraan berbahan bakar hidrogen serta hibrida.

“Jakarta sendiri saya menargetkan di tahun 2030, yang sekarang ini pada saat saya bicara ini kurang lebih 500 bus elektrik, saya menargetkan di 2030 adalah 10.000 lebih bus elektrik. Bukan hanya bus elektrik, tapi juga hidrogen dan juga hibrida, supaya ini memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menurunkan emisi di Jakarta itu bisa bersama-sama dengan Pemerintah DKI Jakarta,” kata dia.