Pemerintah Pastikan Netral dalam Konflik Internal PPP

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kum HAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan berpihak pada kubu mana pun dalam dinamika kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pernyataan ini muncul menyusul adanya dua kubu yang saling mengklaim sebagai ketua umum partai berlambang Ka'bah tersebut pada Minggu, 28 September 2025.

"Bersikap netral dan tidak akan memihak pada salah satu kelompok yang berbeda pendapat ini dan dipersilakan kepada kedua kubu untuk menyelesaikan persoalan internal ini secara musyawarah," tegas Yusril dikutip dari Primetime News, Metro TV, Senin, 29 September 2025.
 

Baca juga: Klaim Rebut Kursi Ketum PPP, Kubu Agus Suparmanto Gelar Tasyakuran

Ia juga meminta kepada PPP untuk segera mendaftarkan susunan pengurus partai ke Kementerian Hukum setelah ketua umum ditentukan. Berkas yang diberikan nantinya akan dikaji secara seksama oleh pihak kementerian.

"Kalau sudah ada hasilnya bisa disampaikan pada pemerintah, atau diselesaikan melalui mahkamah partai, atau juga diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap. Maka, pemerintah baru akan mengesahkan susunan kepengurusan dari PPP ini," tambahnya.

Yusril menekankan bahwa pertimbangan pemerintah dalam mengesahkan pengurus partai politik semata-mata adalah pertimbangan hukum. Pemerintah tidak boleh mempunyai pertimbangan lain, termasuk pertimbangan politik.

(Daffa Yazid Fadhlan)