KPU Mengeluhkan Sistem Pemilu Serentak

Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afifuddin mengeluhkan pemilihan umum (pemilu) serentak. Pasalnya, sistem itu membuat beban kerja petugas penyelenggara pemilu lebih berat.

"Intinya beban kerja penyelenggara menjadi lebih berat," kata Afifuddin saat rapat di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

Dia mengatakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang rentang waktunya cukup dekat menjadi salah satu tantangan. Khususnya, bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

"Tahapan pemilu serentak belum selesai keseluruhan, kami sudah harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di kick off, yang sudah dimulai. Ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi," beber dia.
 

Baca juga: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Lebih Rendah dari Pilpres-Pileg

Dia juga mengungkapkan kondisi cuaca juga menjadi tantangan lainnya dalam proses penyelengaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Misalnya, proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada November yang bertepatan dengan musim hujan.

Kondisi tersebut, kata Afifuddin, membuat pendistribusian logistik terhambat. Khususnya, ke wilayah yang sulit dijangkau.

"Kondisi cuaca yang tidak menentuk di akhir tahun, di bulan ber ber itu, November, Oktober, banyak curah hujan dan seterusnya. Ini juga turut berkontribusi ketika proses distribusi surat suara pengiriman logistik dan seterusnya," ujar dia.

Afifuddin juga menilai pendidikan politik perlu dilakukan lebih masif. Sebab, dalam gelaran pesta demokrasi sepanjang 2024 lalu, isu-isu saat pilpres berpengaruh dalam proses penyelenggaran Pilkada Serentak.

"Ini juga menghangatkan situasi pilkada dan maraknya informasi hoaks di media sosial dan seterusnya, ini menyemarakan pilkada kita," ucap Afif.