Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen di kawasan Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Kehadiran tersebut bertujuan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Langkah pengajuan pengunduran diri ini mencuat di tengah berlangsungnya polemik terkait pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Persoalan mengenai syarat administrasi tersebut berkaitan erat dengan dua putusan lembaga peradilan tinggi di Indonesia.
Pertama, putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
Kedua, putusan dari Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Melalui putusan tata usaha negara tersebut, MA mengabulkan permohonan untuk membatalkan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. Keputusan dari MA ini turut memicu perdebatan dan persoalan lanjutan mengenai pemenuhan syarat pencalonan yang bersangkutan.
Selain aspek hukum dari putusan peradilan, tekanan politik di lingkungan parlemen juga mengalami peningkatan. Lebih dari 200 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari delapan fraksi dilaporkan mengajukan hak menyatakan pendapat terkait polemik persyaratan administrasi tersebut. Dari jumlah anggota parlemen yang mengusulkan, sebanyak 120 anggota di antaranya disebut telah membubuhkan tanda tangan dukungan.
Meskipun tekanan politik di parlemen menguat, proses pemakzulan terhadap wakil presiden tetap tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Mekanisme pemberhentian tersebut wajib menempuh tahapan konstitusional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mencakup tahapan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi hingga proses pengambilan keputusan akhir oleh MPR.
Penyerahan surat pengunduran diri oleh Gibran kepada pimpinan MPR ini menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian dinamika politik dan hukum tersebut. Namun demikian, status resmi serta langkah tindak lanjut atas surat pengunduran diri itu hingga kini masih menunggu penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang.
Saat ini, masyarakat menantikan adanya kepastian mengenai jalur proses yang akan ditempuh, baik terkait tindak lanjut surat pengunduran diri yang telah diserahkan maupun kelanjutan mekanisme konstitusional yang berkembang di parlemen.
Persoalan ini dinilai memiliki dampak yang luas karena tidak hanya menyangkut keberlangsungan posisi wakil presiden, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian hukum serta tingkat kepercayaan publik terhadap jalannya penyelenggaraan negara.
(Titik Nurmalasari)
Streaming