Perpisahan Politik Jokowi dan Prabowo Dinilai Bisa Sehatkan Demokrasi

Jakarta: Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai kekecewaan yang muncul di kalangan pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka setelah Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI merupakan dinamika yang wajar dalam demokrasi.

Namun, ia mengingatkan agar kekecewaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik personal. Sebaliknya, perbedaan sikap politik perlu disalurkan melalui kritik dan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.

Yunarto menanggapi potensi perubahan peta dukungan politik dari kelompok relawan dan pendukung Jokowi serta Gibran setelah keduanya tidak lagi berada dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Luka dalam politik normal, kecewa dalam politik normal, berbeda dalam politik keharusan ketika kita berbicara demokrasi. Tapi apakah luka itu, dendam itu dilampiaskan dalam sesuatu yang produktif dalam konteks politik, itu yang harus jadi batasan," jelas Yunarto dalam tayangan Kontroversi Metro TV bertajuk "Gibran Mundur", dikutip Jumat, 13 November 2026.

Yunarto berpandangan, apabila kelompok pendukung Jokowi dan Gibran merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo maupun partai-partai koalisi, posisi di luar pemerintahan justru dapat membuka ruang lebih luas untuk menyampaikan kritik.

Menurut dia, ketika Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden, terdapat keterbatasan dalam menyampaikan perbedaan pandangan karena masih menjadi bagian dari pemerintahan. Ia mencontohkan perbedaan pandangan yang sempat muncul terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perbedaan prioritas anggaran antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan Prabowo.

Yunarto juga menilai posisi Gibran di dalam pemerintahan sebelumnya berpotensi membatasi ruang Jokowi untuk menyampaikan kritik secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah.

"Bagaimana mungkin Pak Jokowi misalnya memberikan masukan atau kritik ketika anaknya ada dalam pemerintahan? Ini saat yang tepat menurut saya, kalau betul ada kekecewaan, ada luka, lampiaskan itu untuk kemudian diungkapkan dalam bentuk kritik, dalam bentuk masukan," papar Yunarto.
 

(Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ketujuh Joko Widodo. Foto: Metro TV/Kautsar)

 

Pertarungan gagasan perkuat pengawasan pemerintah

Lebih lanjut, Yunarto menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan penyeimbang kekuasaan (checks and balances) dalam sistem demokrasi. Ia menilai dominasi koalisi pemerintah yang disebut mencapai sekitar 85 persen berpotensi membuat fungsi kontrol politik kurang optimal.

Di sisi lain, ia menilai posisi PDI Perjuangan dalam dinamika politik saat ini belum sepenuhnya menunjukkan sikap oposisi yang tegas.

Karena itu, Yunarto menyambut positif munculnya perbedaan sikap dari berbagai kekuatan politik. Ia mencontohkan pidato Partai Demokrat dalam peringatan hari ulang tahun ke-25 serta kemungkinan perubahan posisi politik kelompok pendukung Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, perbedaan pandangan antarkekuatan politik dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk melihat alternatif gagasan dan kebijakan pemerintah.

"Itu bagus loh buat demokrasi. Bukan dalam konteks ad hominem, saling membunuh secara personal, tapi saling membunuh dalam konteks berbicara ide yang berbeda. Itu malah yang sudah lama sekali hilang dalam demokrasi kita," tegas Yunarto.

Yunarto menambahkan, perpisahan politik yang berawal dari persoalan personal tidak seharusnya berujung pada konflik antarkelompok. Dinamika tersebut justru dapat memberikan kontribusi positif bagi demokrasi apabila diarahkan menjadi kritik terhadap kebijakan dan pertarungan gagasan yang sehat.