Pakar Hukum: Kompetensi Jadi Kunci Pilih Pengganti Gibran

Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda menilai pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka perlu mempertimbangkan kompetensi, kemampuan bekerja sama, serta keselarasan (chemistry) dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, proses pengusulan calon wakil presiden pengganti juga harus mengikuti ketentuan konstitusi dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ia pun sependapat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai kewenangan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dalam mengusulkan calon wakil presiden pengganti.

"Benar, karena saya satu guru satu ilmu dengan Prof. Yusril. Karena itu dalam Undang-Undang MD3 jelas," ujar Prof. Juanda dalam tayangan Kontroversi Metro TV bertajuk "Gibran Mundur", dikutip Jumat, 13 November 2026.

Prof. Juanda menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3. Ketentuan tersebut mengatur MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Ia juga menjelaskan ketentuan batas waktu 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon. Menurutnya, tenggat tersebut dihitung berdasarkan jadwal pelaksanaan sidang paripurna MPR, bukan sejak terjadinya pengunduran diri wakil presiden.

"Jadi 14 harinya Pak Presiden itu bukan 14 hari sejak ini, tapi 14 hari sebelum paripurna. Kapan misalnya MPR mau sidang paripurna, maka minimal 14 hari sebelum itu Presiden mengusulkan dua calon nama wapres," jelas dia.

Mengenai asal calon, Prof. Juanda menyebut partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak, berhak mengusulkan kandidat. Ia mencontohkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai salah satu partai nonparlemen yang dapat terlibat dalam proses pengusulan tersebut.

Namun, ia menegaskan UU MD3 tidak mensyaratkan kandidat yang diajukan harus merupakan kader partai politik pengusung. Dengan demikian, figur dari luar partai pengusung maupun kalangan nonpartai dapat diusulkan sepanjang memperoleh dukungan dan diajukan secara resmi oleh partai pengusung.

"Tidak ada kata misalnya dari anggota partai, tidak. Diusulkan oleh partai pengusung," kata Prof. Juanda.
 

(Gibran Rakabuming Raka menyatakan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Foto: Antara)

 

Calon dari partai yang sama tak melanggar aturan

Menanggapi kemungkinan Presiden Prabowo memilih calon wakil presiden dari Partai Gerindra, Prof. Juanda menilai opsi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ketatanegaraan.

Ia menilai kesamaan latar belakang partai dapat mempermudah koordinasi dan membangun sinergi dalam pemerintahan. Namun, pilihan tersebut tetap perlu mempertimbangkan aspirasi partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pengusung.

"Secara aturan ketatanegaraan memang tidak akan melanggar aturan. Tapi persoalannya apakah itu rela nggak yang lainnya (partai koalisi pengusung)," ujar dia.

Lebih lanjut, Prof. Juanda berpandangan sistem presidensial menempatkan Presiden sebagai pemegang peran utama dalam menentukan pendampingnya. Meski demikian, aspirasi dan kontribusi partai politik pengusung tetap perlu diperhitungkan dalam proses tersebut.

Ia menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan ekonomi, lingkungan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu, pemilihan wakil presiden pengganti perlu diarahkan pada kebutuhan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Prof. Juanda menyarankan Presiden Prabowo memanfaatkan proses pengisian jabatan tersebut untuk memilih sosok yang memiliki kapasitas dan kompetensi memadai, bukan sekadar mempertimbangkan pembagian kekuasaan politik.

"Perlu memang wakil presiden yang mampu, minimal sejajarlah dengan Presiden. Ini momen yang sangat penting untuk mengelola negara bersama-sama wakil presiden nanti dibantu oleh kabinet, supaya efektif dan efisiennya benar-benar dirasakan oleh rakyat," tegas Prof. Juanda.