Gibran Mundur, DPR Hentikan Paripurna Hak Menyatakan Pendapat

Jakarta: Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yanuar Arif Wibowo menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI sebagai langkah konstitusional. Keputusan tersebut dinilai dapat mengakhiri polemik politik yang berlangsung cukup panjang sehingga pemerintah dan masyarakat dapat kembali berfokus pada agenda pembangunan nasional.

Yanuar mengatakan, dorongan agar Gibran mengundurkan diri bukan hanya berasal dari satu atau dua partai politik. Menurut dia, aspirasi tersebut juga tercermin dari sikap seluruh fraksi di DPR melalui pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP).

"Keputusan yang diambil Mas Gibran ini bukan keinginan dari satu-dua partai, tapi ini keinginan semua partai yang ada di DPR. Dan itu terbukti dengan seluruh fraksi, delapan fraksi, dan perwakilan dari anggotanya, 120 pengusul hak menyatakan pendapat," ujar Yanuar dalam tayangan Kontroversi Metro TV bertajuk "Gibran Mundur", dikutip Jumat, 13 November 2026.

Yanuar menjelaskan, sejak awal terdapat dua opsi yang menurut pandangannya dapat ditempuh Gibran dalam menghadapi persoalan hukum yang berkembang menjadi polemik politik. Kedua opsi tersebut ialah mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme hak menyatakan pendapat di DPR.

Ia menyebut polemik mengenai persyaratan pencalonan wakil presiden dipicu oleh sejumlah putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Yanuar merujuk pada persoalan dokumen pendidikan Gibran serta putusan MA terkait surat keterangan yang digunakan dalam proses pencalonan sebagai wakil presiden.

Setelah Gibran memilih mengundurkan diri dan menyerahkan surat kepada pimpinan MPR, agenda rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan pukul 14.00 WIB untuk menindaklanjuti usulan HMP tidak lagi dilanjutkan.

"Rapat Paripurna yang agendanya menindaklanjuti usulan kami yang disetujui pimpinan itu otomatis terhenti. Proses berikutnya menjadi ranahnya MPR," jelas Yanuar.
 

(Presiden Prabowo Subianto memeluk Gibran Rakabuming Raka usai menyatakan pengunduran diri. Foto: Metro TV)
 

Tahapan pengisian jabatan Wapres

Yanuar menilai keputusan pengunduran diri tersebut dapat mempermudah proses ketatanegaraan dan mengakhiri polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.

Ia berharap persoalan tersebut tidak terus menyita perhatian publik sehingga bangsa Indonesia dapat kembali berfokus pada agenda yang lebih luas. "Kita semua bisa move on. Kita sebagai bangsa besar tidak boleh terus berkutat di masalah ini," tuturnya.

Sebagai anggota MPR, Yanuar menyatakan akan memantau proses selanjutnya sesuai mekanisme konstitusi.

Ia mengungkapkan, MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi-fraksi, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertemuan tersebut dijadwalkan untuk membahas tahapan lanjutan, termasuk penyusunan jadwal penyampaian surat kepada Presiden.

Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti. Kedua nama itu selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.