Pemerintahan Tetap Berjalan Meski Kursi Wapres Kosong

Jakarta: Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden menyebabkan kekosongan kursi wakil presiden di pemerintahan. Meski begitu, roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan normal.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kekosongan jabatan wakil presiden tidak perlu diisi oleh pejabat lain untuk sementara waktu. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto tetap dapat menjalankan pemerintahan sendiri, termasuk ketika sedang berada di luar negeri.

"Kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri, dan wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 12 November 2026.

Ia menegaskan kekosongan jabatan tersebut juga tidak mengharuskan pengalihan tugas kepada triumvirat atau tiga pejabat tinggi negara saat presiden melakukan kunjungan luar negeri. Menurut Yusril, presiden tetap memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa presiden dibantu oleh para menteri yang tetap berwenang penuh di bidang masing-masing. Sebagian menteri mendampingi kepala negara, sementara sebagian lainnya tetap siaga di dalam negeri untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan.

"Jadi kalau tidak ada wakil presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas presiden dalam konteks sebagai seorang wakil presiden. Jadi presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu," kata Yusril.


Istana Negara Jakarta. Foto: MI/Saskia AP.

Yusril menilai perkembangan teknologi komunikasi saat ini juga sangat memudahkan koordinasi antara kepala negara dan jajaran menteri sehingga tidak menjadi hambatan bagi roda birokrasi. Ia menambahkan bahwa wakil presiden pada dasarnya tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan mandiri di luar kedudukannya atas nama presiden.

"Karena wakil presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," ucap Yusril.

Ia memastikan presiden tetap dapat memberikan instruksi dan perintah secara langsung melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia di mana pun berada.

"Jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkas Yusril.