MPR Buka Peluang Pemilihan Wapres Rampung Lebih Cepat Sebelum 5 Desember

Gedung MPR RI. Foto: dok. Setneg.

MPR Buka Peluang Pemilihan Wapres Rampung Lebih Cepat Sebelum 5 Desember

Gabriella Thesa Widiari • 12 November 2026 23:51

Jakarta: MPR RI membuka peluang pemilihan wakil presiden rampung lebih cepat. Rapat paripurna diperkirakan digelar sebelum 5 Desember 2026.

"Kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember," ujar Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.

Ia mengatakan pemilihan waktu tersebut menyesuaikan agenda Presiden Prabowo Subianto. Menurut Pacul, Kepala Negara akan ikut menghadiri rapat paripurna tersebut.

"Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden," kata Pacul.

Terkait siapa sosok yang berpotensi menjadi wakil presiden, Pacul enggan mengungkapkan. Ia menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan Kepala Negara.

"Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden," kata Pacul.

Diketahui, MPR akan menggelar rapat gabungan (ragab) bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut dijadwalkan untuk membahas empat agenda utama terkait mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.


Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: dok. MPR RI.

Dua agenda awal mencakup penentuan jadwal sidang paripurna serta kesepakatan pengiriman surat kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Selain itu, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas pencalonan sekaligus tim ad hoc guna menyiapkan draf ketetapan MPR.

Adapun langkah ini dilakukan setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden. Surat pengunduran diri juga telah diserahkan kepada MPR.

"Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut," kata Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

(Gabriella Thesa Widiari)