Mekanisme MPR RI Isi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Jakarta: MPR RI resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026. Seiring dengan surat tersebut, kini kursi RI 2 pun kosong. 

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR Taufik Basari menjelaskan alur konstitusional dalam mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta Pasal 134–142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Terdapat enam tahapan yang harus dilalui MPR saat posisi Wakil Presiden mengalami kekosongan. Seluruh tahapan memiliki batas waktu ketat untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran roda pemerintahan.

Tahap I: Rapat Gabungan MPR

Berdasarkan Pasal 134 Tata Tertib MPR, lembaga ini wajib menyelenggarakan Rapat Gabungan paling lama 3×24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan. Pertemuan ini menjadi langkah awal koordinasi pimpinan untuk merespons kekosongan kursi Wakil Presiden.

Rapat Gabungan bertugas menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Adapun batas waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna pemilihan tersebut ditetapkan paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
 

Tahap II: Pemberitahuan kepada Presiden

Mengacu pada Pasal 135 Tata Tertib MPR, Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan. Penyampaian surat resmi tersebut dilakukan paling lama 3×24 jam setelah Rapat Gabungan selesai digelar.

Surat pemberitahuan itu dilengkapi dengan rincian jadwal Sidang Paripurna pemilihan yang telah ditetapkan. Selain itu, Pimpinan MPR juga melampirkan ketentuan mengenai persyaratan calon Wakil Presiden yang harus dipenuhi.
 

Tahap III: Pengajuan Calon Wakil Presiden

Sesuai ketentuan Pasal 136 Tata Tertib MPR, Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya. Pengajuan nama calon tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar.

Di sisi lain, MPR segera membentuk Tim Verifikasi melalui mekanisme Rapat Gabungan. Pembentukan tim ini wajib dilakukan paling lama 2x24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon berakhir.
 

Tahap IV: Verifikasi Calon Wakil Presiden

Merujuk pada Pasal 137–139 Tata Tertib MPR, Tim Verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan serta kebenaran dokumen kedua calon paling lama tujuh hari sejak berkas diserahkan. Hasil pemeriksaan administratif tersebut kemudian dilaporkan secara resmi dalam forum Rapat Gabungan.

Apabila ditemukan kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR akan meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan. Setelah kedua calon dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, Pimpinan MPR menetapkannya untuk mengikuti tahap pemilihan.


Momen pimpinan MPR RI menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Foto: Istimewa. 

Tahap V: Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 140 Tata Tertib MPR, Sidang Paripurna digelar paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk mendengarkan pernyataan kesiapan dari kedua calon. Selanjutnya, para anggota MPR memberikan suara guna memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Calon yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Namun, apabila perolehan suara imbang, pemilihan diulang satu kali dan jika hasilnya tetap sama maka Presiden berhak memilih salah satu dari kedua calon.
 

Tahap VI: Penetapan dan Pelantikan Wakil Presiden

Pada tahap akhir sesuai Pasal 141–142 Tata Tertib MPR, Wakil Presiden terpilih disahkan kedudukannya melalui Ketetapan MPR. Dokumen ketetapan tersebut menjadi landasan hukum bagi sahnya jabatan Wakil Presiden pengganti.

Setelah penetapan disahkan, MPR langsung melaksanakan prosesi pelantikan Wakil Presiden terpilih. Pengucapan sumpah jabatan tersebut digelar secara resmi dalam forum Sidang Paripurna MPR.