Bukan Mundur, Secara Nomenklatur Gibran Lebih Tepat Disebut Berhenti

Jakarta: Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI menjelaskan bahwa nomenklatur yang lebih tepat adalah Gibran Rakabuming Raka 'berhenti' sebagai Wakil Presiden RI, bukan mengundurkan diri. Penggunaan istilah tersebut merujuk langsung pada aturan konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta isi surat yang dikirimkan Gibran ke MPR RI.

"Nomenklatur yang tepat, yaitu berhenti. Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti," kata Ketua K3 Taufik Basari dilansir dari Antara, Kamis, 12 November 2026.

Ia menjelaskan Gibran otomatis tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden sejak menyerahkan surat pemberhentian tersebut. Penyerahan dokumen itu merupakan pernyataan formal atau deklarasi pemberhentian sehingga tidak diperlukan lagi adanya ketetapan MPR terkait status jabatannya.

"Secara formal surat berhenti kepada lembaga seperti MPR, maka itu sifatnya adalah deklaratoir. Dia secara formil sudah mendeklarasikan dirinya berhenti dari jabatan," kata Taufik.


MPR RI menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Foto: Istimewa. 

Deklarasi tersebut menimbulkan kewajiban konstitusional bagi MPR RI untuk segera merespons kekosongan jabatan Wakil Presiden dengan menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026. Selain itu, Taufik menegaskan bahwa Gibran sudah tidak dapat lagi mencabut atau membatalkan keputusan berhenti tersebut sejak surat dikirimkan ke MPR RI.

"Ketika dia mendeklarasikan maka status (kekosongan jabatan Wakil Presiden) itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia nggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan," ucap Taufik.