Gibran Mundur, Siapa Pengganti dan Bagaimana Nasib Koalisi?

Jakarta: Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Selain memunculkan proses ketatanegaraan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, keputusan tersebut juga berpotensi mengubah peta dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yanuar Arif Wibowo menilai keputusan Gibran mengundurkan diri merupakan langkah konstitusional yang dapat mengakhiri polemik politik berkepanjangan. Menurutnya, keputusan tersebut sekaligus menghentikan proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) yang sebelumnya didorong seluruh fraksi di DPR.

Yanuar mengatakan, dorongan agar Gibran mengundurkan diri bukan hanya berasal dari satu atau dua partai politik. Aspirasi tersebut, menurut dia, tercermin dari pengajuan HMP yang melibatkan delapan fraksi di DPR dengan 120 anggota sebagai pengusul.

"Keputusan yang diambil Mas Gibran ini bukan keinginan dari satu-dua partai, tapi ini keinginan semua partai yang ada di DPR. Dan itu terbukti dengan seluruh fraksi, delapan fraksi, dan perwakilan dari anggotanya, 120 pengusul hak menyatakan pendapat," ujar Yanuar dalam tayangan Kontroversi Metro TV bertajuk "Gibran Mundur", dikutip Jumat, 13 November 2026.

Yanuar menjelaskan, sebelumnya terdapat dua opsi yang dapat ditempuh Gibran dalam menghadapi persoalan hukum yang berkembang menjadi polemik politik, yakni mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme HMP di DPR.

Ia mengaitkan polemik persyaratan pencalonan wakil presiden dengan sejumlah putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran serta surat keterangan yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden.

Setelah Gibran memilih mengundurkan diri dan menyerahkan surat kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), agenda rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan pukul 14.00 WIB untuk menindaklanjuti usulan HMP tidak lagi dilanjutkan.

"Rapat Paripurna yang agendanya menindaklanjuti usulan kami yang disetujui pimpinan itu otomatis terhenti. Proses berikutnya menjadi ranahnya MPR," jelas Yanuar.
 

 

Proses pengisian jabatan wapres

Yanuar menyebut MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi-fraksi, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertemuan tersebut akan membahas tahapan lanjutan, termasuk penyusunan jadwal penyampaian surat kepada Presiden.

Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti. Kedua kandidat selanjutnya akan diproses melalui mekanisme konstitusional.

Sebagai anggota MPR, Yanuar menyatakan akan memantau tahapan tersebut agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik politik sehingga perhatian pemerintah dan masyarakat kembali tertuju pada agenda pembangunan nasional.

"Kita semua bisa move on. Kita sebagai bangsa besar tidak boleh terus berkutat di masalah ini," tuturnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda menjelaskan, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden harus mengikuti Pasal 8 UUD 1945 dan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut dia, partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 memiliki kewenangan mengusulkan calon wakil presiden pengganti. Ketentuan tersebut berlaku bagi partai pengusung yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen.

"Benar, karena saya satu guru satu ilmu dengan Prof. Yusril. Karena itu dalam Undang-Undang MD3 jelas," ujar Juanda.

Ia sependapat dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai mekanisme pengusulan kandidat dari partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Juanda menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Adapun Presiden harus mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.

"Jadi 14 harinya Pak Presiden itu bukan 14 hari sejak ini, tapi 14 hari sebelum paripurna. Kapan misalnya MPR mau sidang paripurna, maka minimal 14 hari sebelum itu Presiden mengusulkan dua calon nama wapres," jelasnya.

(Gibran Rakabuming Raka saat menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Foto: dok Instagram @ahmadmuzani2)

 

Calon wapres pengganti tidak harus kader partai pengusung

Mengenai kriteria kandidat, Juanda menyebut UU MD3 tidak mewajibkan calon wakil presiden pengganti berasal dari kader partai politik pengusung. Dengan demikian, figur dari luar partai pengusung maupun kalangan nonpartai tetap dapat diusulkan selama memperoleh dukungan dan diajukan secara resmi oleh partai-partai pengusung.

"Tidak ada kata misalnya dari anggota partai, tidak. Diusulkan oleh partai pengusung," kata Juanda.

Ia juga menilai tidak ada larangan konstitusional apabila Presiden Prabowo memilih calon wakil presiden yang berasal dari partai politik yang sama dengannya, termasuk Partai Gerindra.

Menurut Juanda, kesamaan latar belakang politik dapat mempermudah koordinasi dan membangun sinergi dalam pemerintahan. Namun, Presiden tetap perlu mempertimbangkan aspirasi partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi pengusung.

"Secara aturan ketatanegaraan memang tidak akan melanggar aturan. Tapi persoalannya apakah itu rela nggak yang lainnya (partai koalisi pengusung)," ujarnya.

Juanda menilai, dalam sistem presidensial, Presiden memiliki peran utama dalam menentukan pendampingnya. Meski demikian, kontribusi dan aspirasi partai politik pengusung tetap perlu diperhitungkan.

Ia mengingatkan, pemilihan wakil presiden pengganti tidak semestinya hanya didasarkan pada pertimbangan pembagian kekuasaan politik. Kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta keselarasan kerja dengan Presiden harus menjadi pertimbangan utama.

Menurut dia, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan ekonomi, lingkungan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, dibutuhkan wakil presiden yang mampu bekerja bersama Presiden dan kabinet untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

"Perlu memang wakil presiden yang mampu, minimal sejajarlah dengan Presiden. Ini momen yang sangat penting untuk mengelola negara bersama-sama wakil presiden nanti dibantu oleh kabinet, supaya efektif dan efisiennya benar-benar dirasakan oleh rakyat," tegas Juanda.


(Presiden Prabowo Subianto memeluk Gibran Rakabuming Raka usai menyatakan pengunduran diri. Foto: Metro TV)
 

Perpisahan politik bisa perkuat demokrasi

Di luar proses ketatanegaraan, pengunduran diri Gibran juga dinilai berpotensi memengaruhi hubungan politik antara kelompok pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai kekecewaan yang mungkin muncul di kalangan pendukung Jokowi dan Gibran merupakan dinamika yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kekecewaan tersebut disalurkan melalui kritik konstruktif, bukan konflik personal.

"Luka dalam politik normal, kecewa dalam politik normal, berbeda dalam politik keharusan ketika kita berbicara demokrasi. Tapi apakah luka itu, dendam itu dilampiaskan dalam sesuatu yang produktif dalam konteks politik, itu yang harus jadi batasan," ujar Yunarto.

Yunarto berpandangan, posisi di luar pemerintahan justru dapat memberikan ruang lebih luas bagi kelompok pendukung Jokowi dan Gibran untuk menyampaikan perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, ketika Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden, terdapat keterbatasan dalam menyampaikan kritik karena masih menjadi bagian dari pemerintahan. Ia mencontohkan perbedaan pandangan yang sempat muncul terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan prioritas anggaran antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo.

Ia juga menilai posisi Gibran di dalam pemerintahan berpotensi membatasi ruang Jokowi untuk menyampaikan kritik secara terbuka terhadap kebijakan Presiden Prabowo.

"Bagaimana mungkin Pak Jokowi misalnya memberikan masukan atau kritik ketika anaknya ada dalam pemerintahan? Ini saat yang tepat menurut saya, kalau betul ada kekecewaan, ada luka, lampiaskan itu untuk kemudian diungkapkan dalam bentuk kritik, dalam bentuk masukan," jelas Yunarto.

Lebih lanjut, Yunarto menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan penyeimbang kekuasaan (checks and balances) dalam sistem demokrasi. Ia menilai dominasi koalisi pemerintah yang disebut mencapai sekitar 85 persen berpotensi membuat fungsi kontrol politik kurang optimal.

Di sisi lain, ia menilai posisi PDI Perjuangan dalam dinamika politik saat ini belum sepenuhnya menunjukkan sikap oposisi yang tegas. Karena itu, Yunarto menyambut positif munculnya perbedaan sikap dari berbagai kekuatan politik. Ia mencontohkan pidato Partai Demokrat dalam peringatan hari ulang tahun ke-25 serta kemungkinan perubahan posisi politik kelompok pendukung Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, perbedaan pandangan antarkekuatan politik dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh alternatif gagasan dan menilai kebijakan pemerintah secara lebih kritis.

"Itu bagus loh buat demokrasi. Bukan dalam konteks ad hominem, saling membunuh secara personal, tapi saling membunuh dalam konteks berbicara ide yang berbeda. Itu malah yang sudah lama sekali hilang dalam demokrasi kita," tegas Yunarto.

Yunarto menambahkan, perpisahan politik yang berawal dari persoalan personal tidak seharusnya berkembang menjadi konflik antarkelompok. Sebaliknya, dinamika tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi demokrasi apabila diarahkan menjadi kritik terhadap kebijakan dan pertarungan gagasan yang sehat.

Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran tidak hanya membawa konsekuensi terhadap proses pengisian jabatan wakil presiden, tetapi juga membuka ruang bagi perubahan konfigurasi politik nasional. Proses konstitusional yang transparan, pemilihan figur yang kompeten, serta penguatan fungsi pengawasan terhadap pemerintah menjadi sejumlah hal yang akan menentukan dinamika politik selanjutnya.