Presiden Guinea-Bissau Dikudeta, Ditahan Sehari Jelang Hasil Pemilu

Bissau: Sebuah kelompok perwira militer di Guinea-Bissau menyatakan telah mengambil alih kekuasaan dan menangkap Presiden Umaro Sissoco Embalo, hanya sehari sebelum hasil pemilu presiden diumumkan.

Dalam siaran televisi pada Rabu, 26 November 2025, para perwira yang menamakan diri mereka sebagai "Komando Tinggi Militer untuk Pemulihan Ketertiban" menyatakan telah mengendalikan penuh negara dan memerintahkan penghentian proses elektoral "sampai pemberitahuan lebih lanjut".

Melansir Al Jazeera, langkah ini disertai dengan penutupan total perbatasan darat, laut, dan udara serta pemberlakuan jam malam.

Kudeta terjadi di tengah suasana tegang pasca-pemilu pada Minggu, yang mempertemukan Embalo dengan penantangnya, Fernando Dias. Keduanya sempat mengklaim kemenangan tanpa bukti sah. 

"Saya telah digulingkan," kata Embalo melalui sambungan telepon kepada France24, menambahkan bahwa ia "saat ini berada di markas staf umum".

 Al Jazeera melaporkan bahwa Embalo kini dalam tahanan, begitu pula dengan pemimpin oposisi Domingos Simoes Pereira.

Jurnalis Nicolas Haque melaporkan bahwa pemimpin kudeta, Brigadir Jenderal Denis N’Canha, sebelumnya menjabat sebagai kepala pasukan pengawal presiden.
 

Baca Juga: Eks Presiden Brasil Bolsonaro Mulai Jalani Hukuman 27 Tahun Penjara

 
"Orang yang seharusnya melindungi presiden, justru yang menahannya," ujar Haque.

Kudeta ini juga terjadi setelah terdengar tembakan berkelanjutan di sekitar istana presiden, kantor komisi pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri di ibu kota Bissau.

Menurut Al Jazeera, legitimasi pemilu kali ini memang sudah dipertanyakan, terutama karena partai oposisi utama PAIGC dilarang mengikuti kontestasi. ECOWAS dan Uni Afrika menyatakan keprihatinan mereka terhadap kudeta ini.

"Sangat disayangkan bahwa pengumuman ini muncul saat kami baru saja bertemu dua kandidat utama yang menyatakan kesediaan menerima kehendak rakyat," kata para pengamat dalam pernyataan bersama.

Mereka juga menyerukan pembebasan segera para pejabat yang ditahan dan kelanjutan proses elektoral.

Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan semua pihak di Guinea-Bissau untuk menahan diri dan menghormati hukum.

Pemerintah Portugal turut menyerukan agar institusi negara dibiarkan berfungsi guna menyelesaikan proses pemilu.

Pemilu kali ini mengulang ketegangan serupa seperti pada 2019, di mana dua kandidat utama saling klaim kemenangan dan memicu krisis selama empat bulan.