Tunggu Hasil Pembahasan DBH dan Obligasi, DPRD DKI Tunda Rapat Banggar

Jakarta: DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunda rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan APBD 2027. Rapat diskors karena menunggu kepastian dana bagi hasil (DBH) dan skema pembiayaan melalui obligasi agar pembahasan anggaran dapat dilanjutkan dengan perhitungan yang lebih pasti.

"Dari dua hal itu (DBH dan obligasi), kita menskors rapat ini," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 27 Oktober 2026.

Berdasarkan penjelasan TAPD, pengurangan DBH berdampak pada defisit anggaran Rp641,66 miliar. Kondisi tersebut membuat nilai APBD 2027 yang sebelumnya disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rp82,88 triliun berkurang menjadi Rp82,24 triliun akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Suhud menegaskan penyesuaian anggaran belum dapat diputuskan sebelum ada kepastian mengenai DBH dan persetujuan penerbitan obligasi daerah.

Jika kedua hal tersebut belum jelas, Pemprov DKI harus kembali menelaah program dan alokasi belanja yang direncanakan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Menurut dia, penyesuaian akan semakin berat jika penerbitan obligasi daerah senilai lebih dari Rp5 triliun tidak mendapat persetujuan. Sebab, pemerintah daerah harus mencari alternatif pembiayaan dan mempertimbangkan kembali program yang masuk dalam perencanaan anggaran.

"Artinya, program-program ataupun anggaran yang sudah ada harus disisir lagi, dipotong. Ini enggak mudah juga untuk mengurangi anggaran sebesar itu, apalagi nanti kalau ternyata obligasi tidak disetujui," jelas Suhud.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin. ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta

Dia berharap pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara bisa memperoleh hasil yang baik. Sehingga, Jakarta mendapatkan dana bagi hasil yang sesuai  kebutuhan anggaran.

Rapat Banggar direncanakan kembali digelar pada Rabu, 28 Oktober 2026. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan anggaran di tingkat komisi pada Kamis, 29 Oktober 2026.