Maruli Simanjuntak Lanjutkan Agenda Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil

Jakarta: Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan penjagaan wilayah negara, tetapi juga menyangkut akses pelayanan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan tersebut menjadi bagian dari tugas Jenderal Maruli Simanjuntak setelah menerima tanggung jawab sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepala BNPPDT kepada Maruli di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta. Penyerahan tersebut menyusul pelantikan Maruli oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT pada 15 Oktober 2026.

Sebelumnya Tito menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara ex officio dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam proses peralihan kepemimpinan tersebut, ia menyampaikan sejumlah agenda yang perlu dilanjutkan, mulai dari pembangunan kawasan perbatasan hingga pengembangan wilayah terpencil.

Menurut Tito, BNPP dibentuk pada 2010 untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam pengelolaan serta pembangunan kawasan perbatasan. Koordinasi tersebut diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan terpadu dan menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.

"Dari perjalanannya, tugas utamanya adalah mengembangkan daerah perbatasan. Harapan kita kalau daerah perbatasan ini dibangun, satu untuk masalah kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua menjadi sentra ekonomi baru," kata Tito di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan perbatasan. Ketersediaan infrastruktur, layanan publik, dan kesempatan ekonomi diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembangunan, termasuk bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.


Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepala BNPPDT kepada Maruli di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta. Dokumentasi/ istimewa.

Selain pembangunan kawasan, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penanganan persoalan batas wilayah juga menjadi bagian dari tugas BNPP. Keberadaan PLBN tidak hanya berkaitan dengan mobilitas lintas negara, tetapi juga berpotensi mendukung aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Tito turut menyoroti sejumlah segmen perbatasan Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Timor-Leste yang masih memerlukan penanganan. Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antarlembaga dan negara terkait untuk menjaga kepastian batas wilayah sekaligus mendukung pengelolaan kawasan perbatasan. Perhatian juga diarahkan pada wilayah terpencil, termasuk Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo. Wilayah-wilayah tersebut disebut memerlukan perhatian dalam pemerataan pembangunan, terutama untuk memperluas akses terhadap layanan dasar dan mengatasi keterbatasan konektivitas.

Dalam konteks tersebut, pembangunan daerah perbatasan dan terpencil membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan. Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah.

Tito berharap pengalaman Maruli selama bertugas di lingkungan TNI dapat mendukung pelaksanaan tanggung jawab barunya. Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan program dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah.

"Jadi, ada banyak kegiatan yang perlu dilanjutkan. Kami serahkan sepenuhnya seluruh tugas dan tanggung jawab BNPP kepada Bapak Jenderal Maruli. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas," kata Tito.

Sementara itu, Maruli menyatakan kesiapannya melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus mengembangkan pelaksanaan tugas BNPPDT sesuai mandat yang diberikan Presiden. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam menjalankan tugas lembaga tersebut.

"Mudah-mudahan dengan arahan Pak Mendagri, kami bisa berbuat sesuatu, khususnya dalam menjalankan tugas BNPP yang dikembangkan menjadi BNPPDT, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Maruli.

Maruli juga menyebut sejumlah program yang telah direncanakan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja lembaga. Pengembangan cakupan tugas BNPP menjadi BNPPDT diharapkan memperluas perhatian pemerintah terhadap wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembangunan.