BNPP dan Koarmada Bahas Strategi Penguatan Pengawasan Perbatasan Laut

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Komando Armada (Koarmada) RI membahas penguatan pengawasan dan pengamanan perbatasan laut. Mereka juga berkoordinasi soal pembentukan kelompok kerja (Pokja) dan integrasi pusat kendali untuk mempercepat koordinasi antarlembaga. 

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, dengan Panglima Koarmada, Laksamana Madya Denih Hendrata, di Markas Komando Armada, Kamis, 15 Oktober 2026.

Nurdin menyampaikan sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu dukungan kekuatan maritim yang memadai untuk menjaga kedaulatan dan memastikan pengawasan wilayah perbatasan laut berjalan efektif.

“Kita berhadapan di laut itu dengan 10 negara. Sehingga keberadaan armada maritim kita yang kuat ini sangat menentukan pandangan dunia terhadap Indonesia. Kalau angkatan laut kita lemah, maka kita tidak akan sampai pada ujung-ujung titik batas negara kita,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Oktober 2026.

Dia menjelaskan pengelolaan batas wilayah laut memiliki karakteristik berbeda dengan batas darat. Jika batas darat ditandai dengan patok, penentuan batas laut terkait garis pangkal kepulauan dan titik referensi yang memerlukan pemeliharaan serta pengawasan secara berkelanjutan.

Menurut Nurdin, kebutuhan pengelolaan perbatasan laut mencakup pengawasan wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana patroli, pemeliharaan pilar titik referensi dan garis pangkal, penyediaan sarana pendukung pertahanan dan keamanan non-alat utama sistem persenjataan (non-alutsista), serta pembangunan Pos Pengamanan Pulau Terluar.
 

Sementara itu, Panglima Koarmada Laksamana Madya Denih Hendrata menegaskan pengamanan perbatasan laut tidak hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga keselamatan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan. 

Denih menjelaskan keterbatasan perangkat navigasi pada nelayan kecil dapat meningkatkan risiko mereka melintasi batas negara tanpa menyadari. 

“Pengawasan perbatasan laut itu sifatnya imajiner, berdasarkan peta. Referensi posisi pakai aplikasi atau radar kapal. Masalahnya, nelayan kecil kan tidak punya radar. Inilah yang harus kita jaga agar nelayan tidak melintasi batas imajiner tersebut,” kata Denih.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Denih menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam membantu nelayan memenuhi kebutuhan hidup saat musim paceklik ketika tidak dapat melaut. Salah satu upaya yang diusulkan ialah pembinaan teritorial dan pengembangan budi daya perikanan sebagai alternatif sumber pangan dan pendapatan.

Di Natuna, Koarmada juga menjajaki peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui komunikasi dengan pelaku usaha perikanan, termasuk pengembangan keramba dan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, Denih menyebut Laut Natuna Utara, Selat Malaka, Ambalat, dan perbatasan selatan Indonesia sebagai wilayah strategis yang menjadi perhatian pengamanan Koarmada. 

“Khusus untuk masalah perbatasan, focal point itu ada di Laut Natuna Utara, kemudian di Selat Malaka, di Ambalat, dan di perbatasan selatan. Jadi, konsentrasi di titik-titik itu tidak boleh tidak ada KRI (kapal perang Republik Indonesia) dan pesawat udara,” ujar Denih.

Panglima Koarmada Laksamana Madya Denih Hendrata (kanan) di Markas Komando Armada. Dok. BNPP

Di sisi lain, penanganan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan, termasuk penyelundupan, membutuhkan koordinasi antarlembaga agar pengawasan dan penindakan berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan operasional TNI Angkatan Laut juga diperlukan untuk menyelaraskan pengamanan wilayah dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk memperkuat koordinasi tersebut, Denih mengusulkan pembentukan Pokja BNPP dan Koarmada guna menyelaraskan perencanaan, pola kerja, dan tujuan pelaksanaan tugas kedua instansi.

Dia juga mengusulkan integrasi pusat kendali BNPP dengan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Koarmada agar pertukaran informasi serta tindak lanjut kebutuhan pengamanan dapat dilakukan lebih cepat.

“Saran saya kita buat Pokja untuk menyusun pola pikir dan pola tindak, sehingga kita punya tujuan yang sama. Kalau Bapak punya Command Center di BNPP, tinggal dihubungkan saja dengan Puskodal kami. Kecepatan komunikasi sangat utama,” ujar Denih.