Maruli Simanjuntak Beberkan Strategi Penguatan Ekonomi Perbatasan

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan strategi penguatan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terisolasi usai resmi dilantik sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Kamis, 15 Oktober 2026.

"Badannya kan sudah ada badan nasionalnya, kenapa enggak diefektifkan sekalian karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu. Kalau mengelola perbatasan kan batasnya mungkin ada sedikit peningkatan perekonomian masyarakat, sekarang mungkin bisa lebih banyak untuk meningkatkan masyarakatnya," ujar Maruli dalam tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 15 Oktober 2026.

Maruli menjelaskan bahwa badan tersebut sebelumnya dikelola secara ad interim oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ke depan, pengoptimalan ekonomi warga perbatasan akan dijalankan melalui sinergi antarkementerian, seperti Kementerian Desa, serta penerapan sistem perbelanjaan swakelola bersama masyarakat setempat.

Selain koordinasi antarlembaga, prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif), Angkatan Udara, hingga Angkatan Laut di kawasan pesisir juga akan dikerahkan untuk membantu pendampingan teknis dan memastikan kepastian tata batas wilayah.
 

Mengenai peran utamanya sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli menegaskan bahwa posisinya adalah menyokong penuh tugas-tugas Panglima TNI.

"Wapang sama saja, Wapang tuh tugasnya membantu panglima, ya itu saja. Jadi apapun nanti tugas-tugas panglima, ya saya ikut mem-backup-nya," tegasnya.

Di sisi lain, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Peradilan Militer, Maruli menyatakan akan mempelajari aturan tersebut lebih lanjut. Ia menepis anggapan bahwa peradilan militer memberikan imunitas atau perlakuan khusus bagi prajurit yang melanggar hukum.

"Sebenarnya kalau perbandingan banyak kasus, banyak juga kita yang lebih tegas, di tentara sudah berulang kali hukuman seumur hidup. Di tempat lain saya pikir jarang, dan saya kira sebetulnya secara aturan di militer itu jauh lebih keras sebetulnya," pungkas Maruli.