Dirjen Dukcapil Pastikan Layanan Adminduk Berjalan Normal Pascalibur Panjang

Jakarta: Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, memastika layanan administrasi kependudukan di seluruh daerah berjalan normal pada hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Hari Raya Iduladha. Ini diketahui lewat pemantauan di sejumlah daerah. 

Dirjen Teguh Setyabudi menyampaikan hak masyarakat terhadap dokumen kependudukan tidak boleh terhambat hanya karena libur panjang. Oleh sebab itu, pemantauan layanan dilakukan melalui sejumlah cara, seperti laporan harian dan mingguan dari daerah, papan informasi digital (dashboard) yang menampilkan data secara real-time, rapat koordinasi virtual dengan para kepala Dinas Dukcapil, serta evaluasi terhadap pencapaian target nasional.

Dirjen Dukcapil menekankan pelayanan tatap muka setelah masa libur harus kembali berjalan normal tanpa hambatan.

"Kami dapat memastikan pelayanan adminduk tetap berjalan normal. Dukcapil harus hadir dengan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, baik setelah libur panjang maupun pada hari-hari biasa," tegas Teguh di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Selain itu, saluran pengaduan masyarakat juga menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kendala dalam pelayanan. Data pengaduan yang masuk melalui pusat panggilan (call center), media sosial, maupun aplikasi layanan dipantau secara berkala guna memastikan kualitas pelayanan tetap prima.

Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Muhammad Farid, turut menyampaikan bahwa koordinasi dengan daerah telah dilakukan sejak sebelum masa libur Iduladha.

"Kami memastikan seluruh daerah menyiapkan langkah antisipasi agar tidak terjadi penumpukan antrean. Pemantauan berbasis laporan dan dashboard digital membantu kami melihat kondisi di lapangan secara cepat dan akurat," ujar Muhammad Farid.

Dengan kombinasi pemantauan digital, laporan daerah, rapat koordinasi, serta evaluasi target, Ditjen Dukcapil bahwa pelayanan administrasi kependudukan tetap tertib dan prima. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang modern, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.