Streaming 
Eks Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja (bawah, ketiga kiri) bersama tersangka lainnya berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis
KPK Geledah 6 Lokasi terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Sumut
Siti Yona Hukmana • 11 November 2026 08:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi pada 9-10 November 2026. Penggeledahan ini terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara (Sumut).
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 11 November 2026.
Baca Juga :
Bedah Editorial MI: Jangan Wariskan Kerusakan
Kemudian, dua rumah kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.
.jpg)
Juru bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Antara.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka, di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka, di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.